Politik di kalangan mahasiswa seharusnya menjadi arena untuk melatih kepemimpinan, menyuarakan aspirasi, dan mengembangkan intelektualitas. Namun, ketika politik mulai disusupi praktik ancam-mengancam, dampaknya dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang ideal. Fenomena ini patut menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun iklim demokrasi di lingkungan kampus.
Kampus sebagai miniatur penyelenggaraan Negara yang penuh Nilai Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat. Politik ancam-mengancam menciptakan rasa takut yang dapat membungkam kebebasan berpendapat. Mahasiswa yang memiliki pandangan berbeda mungkin enggan untuk berbicara karena takut akan intimidasi atau tekanan dari kelompok tertentu. Hal ini bertentangan dengan esensi demokrasi yang mengedepankan dialog dan keterbukaan.
Kemudian Praktik ancaman dalam politik kampus sering kali digunakan untuk memenangkan dukungan secara tidak etis. Akibatnya, pemimpin yang terpilih bukanlah yang memiliki kompetensi terbaik, melainkan mereka yang menggunakan cara-cara manipulatif. Hal ini berbahaya karena menciptakan preseden buruk bagi masa depan politik bangsa.
Selain itu politik ancam mengancam merusak solidaritas dan keharmonisan mahasiswa. Ancaman politik memecah belah persatuan di kalangan mahasiswa. Konflik yang tercipta sering kali mengubah hubungan harmonis menjadi persaingan yang tidak sehat. Padahal, mahasiswa seharusnya menjadi agen perubahan yang solid dalam memperjuangkan kebaikan bersama.
Jika praktik ancam-mengancam dibiarkan, tindakan tersebut dapat menjadi sesuatu yang dianggap normal. Mahasiswa yang terbiasa dengan politik intimidasi di kampus mungkin akan membawa pola tersebut ke dalam kehidupan politik mereka di masa depan, sehingga merusak tatanan demokrasi yang lebih luas. Oleh karena itu, praktik politik ancam-mengancam tidak boleh dianggap sepele atau dibiarkan berkembang.
Kampus sebagai miniatur demokrasi harus menjadi tempat yang aman dan inklusif untuk membentuk pola pikir kritis, dialog yang sehat, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Jika dibiarkan, budaya intimidasi di kalangan mahasiswa tidak hanya akan merusak dinamika politik kampus tetapi juga menciptakan generasi pemimpin yang jauh dari prinsip keadilan, transparansi, dan integritas.
Peran aktif dari semua pihak, termasuk mahasiswa, organisasi, dosen, dan pihak rektorat, sangat diperlukan untuk menghentikan praktik ini. Pendidikan politik yang menanamkan nilai-nilai etika, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi harus menjadi bagian integral dari kehidupan kampus. Hanya dengan membangun budaya politik yang sehat dan beradab di kampus, mahasiswa dapat tumbuh menjadi generasi pemimpin yang mampu memajukan demokrasi bangsa tanpa kompromi terhadap nilai-nilai etis dan moral.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik. Pertama, kampus harus memperkuat regulasi dan sanksi terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik ancam-mengancam dalam kegiatan politik mahasiswa, agar tercipta efek jera dan mencegah pengulangan di masa depan. Kedua, edukasi tentang etika politik dan demokrasi perlu ditanamkan melalui pelatihan atau seminar. Ketiga, organisasi mahasiswa harus berkomitmen untuk menciptakan iklim politik yang sehat, berdasarkan dialog, argumen yang rasional, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
Politik ancam-mengancam di kalangan mahasiswa adalah ancaman nyata bagi masa depan demokrasi dan kepemimpinan bangsa. Mahasiswa sebagai generasi penerus harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, solidaritas, dan keberanian untuk bersuara tanpa intimidasi. Dengan menciptakan budaya politik yang sehat sejak dini, mahasiswa dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan perubahan positif di masyarakat.
Penulis adalah Shafwan, Ketua DLM Unigha 2024-2025.
