Oleh : Danu Abian Latif (Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia)
Meninggalnya seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang dikaitkan dengan keterbatasan akses alat belajar mengguncang kesadaran publik bukan semata sebagai duka sebuah keluarga, melainkan sebagai penanda betapa rapuhnya ekosistem pendidikan kita di daerah-daerah yang selama ini hidup di pinggir peta kebijakan, peristiwa itu tidak boleh diperlakukan sebagai anomali atau nasib buruk individual, ia adalah potret telanjang dari sistem yang membiarkan hak belajar bergantung pada kemampuan dompet orang tua, bukan pada kehadiran negara, ketika anak pergi ke sekolah tanpa buku, tanpa alat tulis, tanpa dukungan belajar yang memadai, kita sedang menormalisasi ketidakadilan sejak usia paling dini, dan dari sanalah runtuhnya harapan dimulai.
Selama bertahun-tahun, negara gemar merayakan capaian angka partisipasi sekolah yang tinggi, hampir semua anak usia SD tercatat bersekolah, namun di balik angka administratif itu tersembunyi krisis pembelajaran yang serius, berbagai asesmen internasional menunjukkan capaian literasi membaca, matematika, dan sains pelajar Indonesia masih tertinggal, di banyak daerah, anak hadir di kelas tetapi tidak benar-benar belajar secara bermakna karena keterbatasan bahan ajar, kualitas pendampingan guru yang timpang, ruang kelas yang padat, dan kurikulum yang sering tidak kontekstual dengan kehidupan sehari-hari.
Pendidikan lalu menjelma rutinitas tanpa substansi, anak duduk di bangku sekolah, tetapi rasa percaya diri dan rasa mampu tidak tumbuh, ketika pengalaman belajar tidak memanusiakan anak, sekolah kehilangan fungsinya sebagai pintu masa depan dan berubah menjadi ruang yang memamerkan ketimpangan. Kesenjangan antarwilayah memperparah keadaan. Anak di kota besar menikmati akses relatif lebih baik terhadap guru terlatih, perpustakaan, konektivitas, dan materi pembelajaran. Sementara di wilayah 3T, keterbatasan infrastruktur, distribusi guru yang tidak merata, dan minimnya dukungan pembelajaran membuat proses belajar sering bergantung pada kreativitas personal guru dan ketahanan keluarga.
Dalam situasi seperti ini, kebutuhan paling dasar buku, alat tulis, ruang belajar yang layak menjadi penentu nasib. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak universal berubah menjadi privilese. Negara tampak hadir dalam pidato, tetapi absen dalam detail operasional yang menentukan pengalaman belajar anak sehari-hari. Ironi kebijakan kian terasa ketika negara berlari kencang mengampanyekan program-program populis yang mudah dipamerkan di ruang publik, seperti Makan Bergizi Gratis. Tak ada yang meragukan pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak.
Namun pembangunan manusia tidak bisa dipreteli menjadi proyek-proyek parsial yang berjalan sendiri-sendiri. Mengurus perut anak tanpa memastikan meja belajarnya kokoh, bukunya tersedia, gurunya didukung, dan ruang belajarnya aman secara emosional hanya melahirkan kesejahteraan semu. Anak mungkin kenyang hari ini, tetapi tetap rapuh esok hari karena ekosistem belajarnya timpang. Tragedi di NTT menelanjangi paradoks ini: negara tampak sigap mengurus simbol kesejahteraan, tetapi lalai memastikan fondasi pendidikan yang paling elementer. Amanat konstitusi sebenarnya jelas UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai hak warga negara dan kewajiban negara. Anggaran pendidikan bahkan dipatok minimal 20 persen dari APBN.
Namun besar anggaran tidak otomatis berarti adil dan efektif di lapangan. Persoalan kita bukan sekadar nominal, melainkan bagaimana belanja publik itu diterjemahkan menjadi buku yang tiba tepat waktu, alat belajar yang terdistribusi merata, pelatihan guru yang berkelanjutan dan relevan, serta dukungan psikososial bagi murid yang menghadapi tekanan belajar. Jurang antara teks konstitusi dan realitas ruang kelas di desa-desa terpencil menunjukkan bahwa hak yang dijamin di atas kertas belum sepenuhnya hadir sebagai pengalaman nyata anak. Ketika konstitusi tak terasa di bangku sekolah, negara sedang mengingkari kontrak sosialnya dengan generasi paling rentan.
Kematian seorang anak di NTT mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan sekadar urusan kurikulum dan gedung sekolah. Ia adalah pengalaman hidup yang membentuk harga diri, rasa mampu, dan imajinasi masa depan. Anak dari keluarga kurang mampu memikul beban berlapis keterbatasan ekonomi, akses pembelajaran yang minim, dan sering kali ekspektasi akademik yang tidak diiringi dukungan memadai, dalam ekosistem yang timpang, tekanan belajar mudah beralih menjadi beban psikologis, sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman berubah menjadi bukti ketidakadilan.
Negara tak boleh menutup mata terhadap dimensi ini. Layanan pendampingan di sekolah, penguatan peran guru sebagai pembimbing, dan mekanisme bantuan cepat untuk kebutuhan belajar dasar bukanlah kemewahan, melainkan prasyarat pendidikan yang manusiawi, kita juga perlu jujur menilai efektivitas reformasi yang kerap berganti wajah, pergantian kurikulum, platform digital, dan jargon inovasi sering lebih cepat daripada kesiapan lapangan, tanpa investasi serius pada kompetensi guru, manajemen sekolah, dan distribusi sarana belajar, reformasi pendidikan hanyalah kata manis belaka.
Guru di daerah terpencil membutuhkan dukungan nyata pelatihan kontekstual, insentif yang adil, akses sumber belajar, serta jejaring profesional, sekolah membutuhkan otonomi yang disertai akuntabilitas agar bisa merespons kebutuhan murid secara cepat, keluarga membutuhkan jaring pengaman agar biaya-biaya kecil pendidikan tidak menjadi tembok besar bagi anak untuk belajar dengan layak. Tragedi di NTT seharusnya memicu perubahan cara pandang kebijakan, pembangunan sumber daya manusia tidak boleh terjebak pada pencitraan, indikator keberhasilan harus diukur dari pengalaman konkret anak apakah mereka memiliki buku, apakah mereka paham bacaan, apakah mereka merasa didukung ketika tertinggal, apakah sekolah aman secara emosional, apakah guru memiliki ruang untuk membimbing, dan apakah negara hadir ketika keluarga tak mampu memenuhi kebutuhan dasar belajar.
Tanpa orientasi pada pengalaman anak, kebijakan akan terus terlihat megah di pusat tetapi hampa di pinggiran ada dimensi etis yang tak bisa diabaikan, setiap anak yang gagal mendapatkan hak belajar secara layak adalah kegagalan moral pemimpin, ketika ketidakadilan dinormalisasi, tragedi sosial berhenti menjadi kejutan dan berubah menjadi konsekuensi, kita tidak boleh menunggu peristiwa demi peristiwa untuk menggerakkan empati sesaat yang dibutuhkan adalah keberanian menata ulang prioritas, memastikan distribusi buku dan alat belajar yang adil, memperbaiki fasilitas sekolah di wilayah tertinggal, memperkuat kualitas guru, dan mengintegrasikan dukungan psikososial dalam layanan pendidikan, program gizi penting, tetapi harus berjalan seiring dengan penguatan ekosistem belajar. Negara harus hadir utuh, bukan terfragmentasi.
Media dan masyarakat sipil memiliki peran penting menjaga isu ini tetap hidup, tragedi sering memantik perhatian sesaat lalu tenggelam oleh siklus berita berikutnya, tanpa tekanan publik yang konsisten, pembenahan struktural akan tertunda, transparansi belanja pendidikan, pemetaan kebutuhan riil sekolah, audit distribusi sarana belajar, dan mekanisme aduan yang mudah diakses orang tua dan guru perlu menjadi agenda bersama, pendidikan bukan proyek lima tahunan, melainkan kerja lintas generasi.
Akhirnya, kematian seorang anak di NTT harus dibaca sebagai alarm nasional tentang rapuhnya fondasi pendidikan kita. Ia menuntut kita berhenti puas dengan angka-angka kosmetik dan mulai membangun pengalaman belajar yang adil dan manusiawi bagi setiap anak. Visi Indonesia Emas tidak akan lahir dari ruang kelas yang timpang. Ia hanya mungkin tumbuh jika hak pendidikan benar-benar hadir di tangan anak-anak paling miskin dan paling jauh dari pusat kuasa. Negara boleh berbicara tentang masa depan, tetapi masa depan itu sedang duduk di bangku sekolah hari ini. Jika kita gagal memastikan mereka belajar dengan layak, kita sedang menunda kemajuan bangsa dengan harga yang terlalu mahal.
