Kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf tampak semakin liar menyasari fondasi dan akses hak dasar rakyat Aceh sebagai buah dari dinamika konflik politik dan perang yang berkepanjangan di Aceh.
Terus terang, Kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hadir sebagai jawaban dalam memulihkan seluruh rakyat Aceh yang terkena imbas dan himpitan akibat konflik. Kebijakan tersebut juga dilandasi sebagai jawaban atas konsolidasi rakyat Aceh di masa konflik yang saling menopang, yang kaya bantu yang miskin, yang di kota bantu yang di rimba, yang penguasa bantu pejuang gerilya masa itu.
Seiring berjalan waktu, dinamika dan tarik ulur politik Aceh dan perubahan drastis perangai elit Aceh, kini JKA tidak lagi menjadi kesatuan utuh dalam melihat si kaya dan si miskin di Aceh. Atas nama efisiensi dan efektivitas, pada masa kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, kaya dan miskin diberi batasan. Dalam benaknya mungkin misi akal bulus pemotongan JKA dapat digunakan dengan narasi membenturkan si kaya dan si miskin di Aceh. Dalam konteks ini mungkin dia lupa atau pura-pura pikun bahwa konsolidasi rakyat Aceh di masa konflik tidak mengenal si kaya dan si miskin, melainkan atas nama rakyat dan bangsa Aceh.
Kekuasaan memang cenderung membuat seseorang lupa daratan, mudah melupakan sejarah dan pengorbanan seluruh lapisan rakyat Aceh, (kaya, miskin, muda, tua dan seterusnya). Pembelaan program efisiensi dan efektivitas telah menyasari hal-hal yang fundamental yang telah dimiliki oleh rakyat Aceh, pada hal, ada banyak pos anggaran lainnya yang bisa digarap untuk menghindari agar JKA tidak dipangkas, karena prinsip dasarJKA adalah hak seluruh rakyat Aceh atas jawaban perdamaian.
Pemotongan JKA bagian dari jalan pengkhianatan, berkhianat pada seluruh lapisan rakyat Aceh tanpa sekat perekonomian yang sama-sama merasakan pahitnya hidup di daerah konflik. Pemotogan JKA adalah bentuk pengkhianatan rakyat yang dilakukan melalui tangan-tangan kotor birokrasi, serta didukung oleh para pendengung pengkhianat yang secara sistemik berusaha membangun rasionalisasi agar pemotongan JKA dapat dimaklumi secara dangkal. Padahal upaya itu justru terjebak pada praktik rasionalisasi pengkhianatan atasnama efektivitas
Inilah yang sedang melanda Aceh hari ini, kejadian di mana para pendukung sudah mulai nyaman berada di barisan pengkhianat meski hati sanubarinya mengalami pertentangan. Apakah fenomena ini menandakan pengkhianat akan selalu dipuji dan dicari-cari pembenaran atas kebobrokannya? Sungguh ancaman Aceh hari ini tidak lagi datang dari Belanda atau antek-antek asing, justru ancaman tersebut hadir dalam bentuk transformasi dari pasukan panglima menjadi pengkhianat bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh. Segera kembalikan JKA pada historis dan fondasinya!
