Oleh: Agus Maulidar
Direktur, Aceh Cakrawala Institute (ACI)
Kabar mengenai membengkaknya utang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUZA) hingga mencapai Rp 392 miliar adalah alarm keras bagi manajemen kesehatan di Aceh. Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Serambi Mekkah, kondisi keuangan yang “tidak sehat” ini bukan sekadar masalah neraca akuntansi, melainkan cerminan dari rapuhnya ketahanan fiskal daerah di tengah transisi penurunan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Defisit ini menunjukkan adanya retakan besar dalam sistem pendukung kehidupan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.
Inkompetensi Manajerial dan Mentalitas “Manja” Otsus
Aceh Cakrawala Institute (ACI) menilai bahwa defisit kronis ini adalah bukti nyata inkompetensi manajerial yang fatal. Bagaimana mungkin lembaga sebesar RSUZA membiarkan utang menumpuk hingga hampir 400 miliar rupiah tanpa ada mitigasi risiko yang jelas sejak awal? Ini adalah bentuk pembiaran yang mengarah pada malpraktik administrasi. Selama ini, birokrasi di Aceh seolah terbuai oleh “nina bobok” Dana Otsus yang melimpah, sehingga ketika kran anggaran mulai mengecil, manajemen gagap dalam melakukan adaptasi finansial yang diperlukan.
Paradoks APBA: Mewahnya Birokrasi di Tengah Keringnya Kas Rumah Sakit
Kritik tajam juga tertuju pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang mengalami disorientasi prioritas yang memuakkan. ACI melihat adanya paradoks yang menyakitkan: di saat kas RSUZA mengering untuk membayar utang obat dan vendor, APBA justru masih sering “bocor” melalui pos-pos belanja seremonial dan perjalanan dinas yang padat. Ada syahwat belanja birokrasi yang tidak terkontrol, di mana gedung-gedung kantor dipercantik dan pengadaan barang non-prioritas terus mengalir, sementara layanan kesehatan dasar yang menyangkut nyawa rakyat justru dibiarkan megap-megap di ambang kolap.
Penyimpangan DAU dan Lemahnya Moralitas Anggaran
Ketidakefektifan ini semakin diperparah oleh penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak tepat sasaran. DAU yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan publik dasar seringkali tersedot habis untuk membiayai struktur birokrasi yang gemuk dan tidak efisien. Dana ini seakan-akan dianggap sebagai “harta karun” konsumtif birokrasi ketimbang instrumen strategis untuk menjamin resiliensi kesehatan. Ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam mengarahkan DAU untuk menutup defisit layanan vital seperti RSUZA menunjukkan lemahnya political will dalam melindungi hak-hak dasar warga negara.
Dilema Fiskal Otsus: Urgensi Kemandirian BLUD
Namun, di sisi lain, ACI menyadari bahwa krisis RSUZA tidak berdiri di ruang hampa; kita sedang menghadapi “Dilema Fiskal Otsus” yang nyata. Penurunan persentase dana khusus ini menuntut transformasi total, bukan sekadar saling menyalahkan secara politis. RSUZA sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus didorong untuk mandiri secara finansial melalui inovasi layanan dan diversifikasi pendapatan yang tidak membebani rakyat miskin. Ketergantungan absolut pada subsidi daerah tanpa adanya efisiensi internal hanya akan memperpanjang umur krisis ini.
Audit Forensik dan Restrukturisasi sebagai Solusi Mutlak
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Aceh dan manajemen RSUZA harus segera melakukan audit forensik keuangan yang transparan untuk menjawab kecurigaan publik mengenai inefisiensi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, diperlukan skema Fiscal Smoothing yang cerdas untuk mengantisipasi penurunan dana Otsus di masa depan dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Utang yang ada saat ini harus diselesaikan melalui restrukturisasi yang terukur, dibarengi dengan kontrak kinerja yang ketat bagi direksi rumah sakit agar lubang anggaran yang sama tidak kembali menganga di tahun depan.
Kesimpulan: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi
Krisis keuangan RSUZA adalah ujian bagi moralitas anggaran dan kepemimpinan Aceh di masa sulit. Rakyat tidak boleh menjadi korban dari kegagalan manajemen dan ego sektoral birokrasi. Jika obat-obatan habis atau layanan menurun akibat utang yang tak terbayar, maka pemerintah telah gagal menjalankan mandat konstitusionalnya. Aceh Cakrawala Institute mendesak agar RSUZA segera disehatkan secara finansial, karena tanpa perbaikan fundamental, rumah sakit ini hanya akan menjadi “lubang hitam” yang menelan harapan rakyat di tengah keringnya pundi-pundi Otsus.
