Oleh: Muhammad Ilal Sinaga -Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Malikussaleh / Ketua BEM Unimal Periode 2025–2026
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya dikenal sebagai makan siang gratis, merupakan salah satu janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024. Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia melalui program makan bergizi setiap hari.
Keseriusan pemerintah dalam menjalankan program tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan Dadan Hindayana sebagai kepala badan. Program ini mulai diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan didukung anggaran negara yang sangat besar melalui APBN.
Secara umum, tujuan program MBG memang terlihat mulia. Pemerintah ingin memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Namun di balik semangat besar tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai arah prioritas pembangunan pendidikan nasional, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.
Ketika pemerintah begitu serius menyiapkan “ompreng” makan siang bagi pelajar, sebagian mahasiswa justru masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Mulai dari mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), fasilitas laboratorium yang tidak memadai, akses jurnal ilmiah yang terbatas, hingga kondisi perpustakaan kampus yang jauh dari layak. Persoalan tersebut merupakan realitas yang setiap hari dihadapi mahasiswa di berbagai daerah.
Di sisi lain, pelaksanaan program MBG juga menuai kritik dari publik. Kekhawatiran mengenai transparansi anggaran, efektivitas distribusi, hingga potensi politisasi bantuan sosial menjadi sorotan berbagai pihak. Anggaran program yang mencapai ratusan triliun rupiah memunculkan pertanyaan mendasar: apakah program ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang, atau justru hanya menjadi kebijakan populis yang menguntungkan secara politik?
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya sejumlah yayasan mitra MBG yang memiliki afiliasi politik, bisnis, hingga keterkaitan dengan elite kekuasaan. Temuan ini memperkuat kekhawatiran publik terhadap potensi patronase dan korupsi dalam pelaksanaan program MBG.
Persoalan lain muncul ketika perguruan tinggi mulai terlibat sebagai pengelola program MBG melalui badan hukum yayasan kampus. Beberapa kampus bahkan tercatat mengelola ratusan SPPG di berbagai provinsi. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan baru: apakah memang tugas utama kampus adalah mengelola program makan bergizi, atau justru hal tersebut hanya menjadi bagian dari perluasan program populis pemerintah?
Ironi terlihat ketika kampus yang seharusnya menjadi ruang akademik dan pusat pengembangan intelektual, justru mulai disibukkan dengan urusan administratif program-program populis negara. Padahal, sebagai lembaga pendidikan tinggi, kampus memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kampus seharusnya tetap berdiri sebagai ruang intelektual yang menjaga nalar kritis, kebebasan akademik, dan keberpihakan terhadap masa depan pendidikan bangsa. Perguruan tinggi tidak boleh kehilangan independensinya hanya karena terlalu jauh terlibat dalam agenda-agenda populis pemerintah. Sebab ketika kampus mulai kehilangan fungsi kritisnya, maka yang terancam bukan hanya kualitas pendidikan, tetapi juga masa depan demokrasi dan intelektualitas bangsa itu sendiri.
