Dinamika politik di Aceh belakangan ini tidak lagi sekadar riak demokrasi. Ia telah menjelma menjadi pertunjukan terbuka tentang bagaimana kekuasaan diperebutkan, dipertontonkan, dan sayangnya dipertaruhkan tanpa malu di hadapan publik.
Parlemen yang seharusnya menjadi ruang terhormat bagi adu gagasan dan perumusan kebijakan, kini justru lebih mirip arena “bar-bar” penuh tensi, miskin substansi, dan sarat kepentingan. Apa yang terjadi di tubuh DPRA hari ini bukan sekadar konflik biasa, melainkan cerminan dari rapuhnya etika politik yang mulai kehilangan arah.
Di tengah kegaduhan itu, satu nama tak bisa dilepaskan: Mualem atau ada yang menyebutnya sebagai “panglima”, dia figur sentral dengan pengaruh besar, publik menaruh harapan bahwa stabilitas politik Aceh tetap berada dalam kendali. Namun realitas yang muncul justru memperlihatkan sebaliknya, sebuah panggung politik yang seolah berjalan tanpa komando yang jelas.
Isu terkait kisruh penunjukan Sekda Aceh, tarik-menarik kepentingan elit, hingga munculnya mosi-mosi politik di parlemen menunjukkan bahwa komunikasi politik di tingkat atas sedang tidak baik-baik saja. Ketika jalur formal tersumbat, konflik pun mencari jalannya sendiri dan sering kali meledak di ruang publik dengan cara yang tidak elegan.
Yang lebih mengkhawatirkan, dinamika ini bukan lagi sekadar soal siapa menang dan siapa kalah. Ini soal kepercayaan. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kepercayaan terhadap elit politik. Dan yang tak kalah penting, kepercayaan terhadap “panglima” simbol kendali, ketegasan, dan arah.
Jika parlemen terus dibiarkan bergerak tanpa disiplin politik yang sehat, maka bukan tidak mungkin kepercayaan itu akan terkikis perlahan. Dan ketika kepercayaan runtuh, legitimasi pun ikut goyah.
Ironisnya, di tengah kondisi seperti ini, yang paling dirugikan bukanlah elit yang sedang bertarung, melainkan rakyat yang hanya bisa menonton. Mereka menyaksikan konflik demi konflik tanpa kejelasan solusi, sementara persoalan nyata ekonomi, kesejahteraan, pelayanan publik justru terpinggirkan.
Aceh tidak kekurangan tokoh. Tidak kekurangan pengalaman konflik. Bahkan tidak kekurangan pelajaran sejarah. Namun semua itu akan sia-sia jika elit politik hari ini gagal menahan diri dan justru larut dalam euforia kekuasaan.
Parlemen boleh saja gaduh, tapi tidak boleh kehilangan arah. Kritik boleh keras, tapi tidak boleh kehilangan etika. Dan kekuasaan boleh kuat, tapi tidak boleh kehilangan kendali.
Pertanyaannya sederhananya, apakah “panglima” masih memegang kendali penuh, atau justru sedang diuji oleh barisan yang mulai sulit diatur?
Jika ini dibiarkan, maka “parlemen bar-bar” bukan lagi sekadar istilah satire melainkan kenyataan pahit yang harus ditelan oleh Aceh.
