Katacyber.com | Banda Aceh – Lembaga Center for Aceh Development (CAD) mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh agar segera mengambil langkah konkret dan transparan menyikapi dugaan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Tahun Anggaran 2024.
Desakan ini disampaikan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 2.B/LHP/XVIII.BAC/05/2025, yang mengungkap adanya kelemahan signifikan dalam pertanggungjawaban anggaran BBM oleh Pemko Banda Aceh.
Dalam LHP tersebut dijelaskan bahwa dari total anggaran belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp545,19 miliar, dengan realisasi mencapai Rp462,6 miliar, alokasi untuk belanja BBM dan pelumas mencapai Rp21,36 miliar, dan terealisasi sebesar Rp14,56 miliar. Khusus DLHK3, tercatat menyerap anggaran belanja BBM sebesar Rp7,94 miliar.
Poin utama yang menjadi sorotan adalah temuan sebanyak 8.075 lembar struk BBM senilai Rp2,68 miliar yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja BBM DLHK3, namun dikonfirmasi tidak pernah diterbitkan oleh lima SPBU yang telah diverifikasi langsung oleh tim auditor BPK.
“Fakta ini secara terang menunjukkan adanya indikasi penyimpangan serius dan potensi penyalahgunaan dana publik,” kata tim police CAD kepada Katacyber.com, Rabu, (18/06/2025).
Lebih lanjut, tim CAD menilai praktik pertanggungjawaban yang tidak sah tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2018. Regulasi itu mengatur bahwa pembiayaan BBM harus berbasis volume liter dan harga satuan yang berlaku serta disertai bukti otentik berupa struk, kupon, atau barang yang sah.
CAD juga menyayangkan belum adanya tindakan konkret dari Wali Kota Banda Aceh terkait temuan tersebut, yang dikhawatirkan dapat mencerminkan adanya pembiaran terhadap praktik fraud dalam tubuh pemerintahan kota.
“Situasi ini menuntut ketegasan dalam penegakan hukum yang tidak pandang bulu untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar serta memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegasnya.
Lembaga CAD menegaskan pentingnya investigasi menyeluruh dan tindakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab demi menegakkan supremasi hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
