Oleh: Syahputra Ariga, S.IP.
Beredarnya sebuah video di media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah seseorang yang disebut-sebut warganet memiliki hubungan keluarga dengan seorang pejabat di Kabupaten Gayo Lues memicu perdebatan publik. Terlepas dari benar atau tidaknya identitas maupun hubungan tersebut, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pejabat publik beserta lingkungan keluarganya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Di tengah kondisi masyarakat Gayo Lues yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana hidrometeorologi, setiap demonstrasi gaya hidup yang terkesan berlebihan atau flexing berpotensi melukai rasa keadilan sosial. Ketika masih banyak warga yang menunggu pemulihan infrastruktur, hunian tetap, akses ekonomi, serta pelayanan dasar, simbol-simbol kemewahan yang dipertontonkan di ruang publik akan mudah memunculkan persepsi negatif terhadap penyelenggara pemerintahan.
Dalam perspektif administrasi publik, integritas tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dari kemampuan menjaga etika, kepantasan, dan sensitivitas sosial. Pejabat publik merupakan representasi negara yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan kepatutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta prinsip-prinsip good governance.
Fenomena flexing juga memiliki dampak sosiologis. Dalam kajian perilaku sosial, budaya mempertontonkan kemewahan di tengah ketimpangan ekonomi dapat memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan publik, serta memunculkan berbagai spekulasi yang seharusnya dapat dihindari melalui keterbukaan dan akuntabilitas.
Oleh karena itu, apabila muncul keraguan atau pertanyaan publik mengenai kewajaran gaya hidup pejabat maupun keluarganya, mekanisme yang tepat adalah melalui pengawasan yang objektif, profesional, dan berdasarkan hukum, bukan melalui penghakiman di media sosial. Transparansi tetap menjadi cara terbaik untuk menjaga legitimasi pemerintahan sekaligus memelihara kepercayaan masyarakat.
Sehubungan dengan itu, kami mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas yang berwenang untuk memastikan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat dasar hukum, indikasi, atau temuan awal yang memenuhi syarat, proses audit maupun penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran, termasuk dana penanganan dan pemulihan pascabencana, perlu dilakukan secara profesional, independen, dan transparan.
Seruan ini bukan ditujukan untuk menghakimi individu tertentu, melainkan sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dana pemulihan bencana merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap rupiah harus dapat ditelusuri manfaatnya, setiap kebijakan harus dapat diuji akuntabilitasnya, dan setiap pejabat harus bersedia membuka diri terhadap mekanisme pengawasan yang sah.
Di tengah proses pemulihan pascabencana yang belum sepenuhnya tuntas, masyarakat Gayo Lues membutuhkan pemerintahan yang mampu menjadi teladan dalam integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui sikap terbuka, etika yang terjaga, serta keberanian mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang bersih tidak hanya menjadi tuntutan hukum, tetapi juga fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Penulis adalah Analis Kebijakan Publik.
