Oleh Budi Hasan (Pengamat Politik Aceh)
Rakyat Aceh kembali dipertontonkan pada sebuah ironi. Di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih jauh dari kata sempurna, pemerintah justru menerima penghargaan atas penanganan bencana. Pertanyaannya sederhana: sebenarnya siapa yang sedang kita rayakan, pemerintah yang berhasil, atau sebuah narasi keberhasilan yang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat?
Penghargaan memang bisa menjadi bentuk apresiasi terhadap kerja pemerintah. Tetapi penghargaan tidak boleh membuat kita lupa bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana bukanlah seberapa meriah sebuah seremoni, seberapa indah pidato disampaikan, atau seberapa banyak penghargaan yang berhasil dibawa pulang. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah kondisi masyarakat yang menjadi korban. Apakah rumah mereka sudah kembali? Apakah infrastruktur telah pulih? Apakah mata pencaharian mereka sudah berjalan? Apakah kehidupan mereka telah kembali normal?
Jangan sampai tanggap darurat disamakan dengan keberhasilan pemulihan. Menyalurkan bantuan, membuka akses, mendirikan posko, dan melakukan koordinasi dalam situasi bencana merupakan tanggung jawab pemerintah. Itu adalah kewajiban, bukan alasan untuk kemudian merasa seluruh persoalan telah selesai.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika penghargaan berubah menjadi alat untuk membangun persepsi bahwa penanganan bencana telah berhasil secara menyeluruh. Padahal di lapangan masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Masyarakat tidak hidup dari penghargaan. Mereka hidup dari rumah yang layak, jalan yang kembali berfungsi, fasilitas umum yang tersedia, ekonomi yang bergerak, dan kepastian bahwa pemerintah benar-benar hadir sampai fase pemulihan selesai.
Karena itu, publik berhak bertanya: apa indikator yang digunakan dalam memberikan penghargaan tersebut? Apa ukuran keberhasilannya? Berapa target yang sudah tercapai dan berapa yang masih tertinggal? Sejauh mana kondisi korban telah benar-benar pulih? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk kebencian kepada pemerintah, melainkan bagian dari kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.
Jangan sampai penderitaan rakyat berhenti menjadi berita ketika kamera media menyala, lalu berubah menjadi panggung pencitraan ketika penghargaan diberikan. Bencana bukan panggung untuk mencari tepuk tangan. Bencana adalah tragedi kemanusiaan yang menuntut kerja panjang, transparansi, evaluasi, dan keberpihakan kepada korban.
Jika pemerintah memang berhasil, buktikan dengan data dan kondisi nyata di lapangan. Tidak perlu takut terhadap kritik. Sebab pemerintah yang benar-benar bekerja untuk rakyat tidak membutuhkan penghargaan untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka telah bekerja.
Pada akhirnya, penghargaan tertinggi bukanlah trofi yang diberikan di atas panggung. Penghargaan tertinggi adalah ketika masyarakat korban bencana sendiri mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan kembali kehidupan mereka.
Sebab jangan sampai yang menerima penghargaan adalah pemerintah, sementara yang masih menanggung akibatnya adalah rakyat.
Dan jika kenyataan di lapangan berbeda jauh dengan narasi yang dipamerkan di atas panggung, maka publik berhak bertanya: apakah ini penghargaan untuk sebuah keberhasilan, atau penghargaan untuk sebuah narasi yang berhasil menipu persepsi
