Alih-alih solid “banjir kayu gelondongan” yang melanda Aceh-Sumatera, rakyat justru dipertontonkan komunikasi silang (kontra) antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gubernur Aceh dengan tegasdan sadar meminta dan membutuhkan bantuan di level internasional.
“Mereka (pihak negara luar/internasional) tolong kita, kok kita persulit? Kan bodoh” ujar Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada Minggu, 07 Desember 2025.
Tidak berhenti di situ, Gubernur Aceh eks GAM tersebut “tanpa peduli” terhadap komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia, “nekat” menyurati dua organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu UNDP dan UNICEF dalam hal meminta bantuan kemanusiaan di tingkat internasional untuk memulihkan bencana yang melanda Aceh.
Semua yang dilakukan Gubernur Aceh tersebut muncul akibat buruknya koordinasi dan panganan bencana yang dialami oleh korban, terutama di daerah yang terisolir Aceh yang selama dua pekan belum mendapat akses bantuan yang layak dapari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat.
Secara terpisah, Pemerintah Indonesia berkali-kali mengingatkan terus memonitor dan kerja keras untuk mempercepat pemulihan dampak bencana Aceh-Sumatera, sehingga Presiden Prabowo berulang kali mengunjungi Aceh-daerah terdampak bencana tersebut, keseriusan Presiden ke-08 Indonesia tersebut juga terlihat dari tingginya jadwal konjungannya terhadap Aceh.
Namun demikian, mayoritas publik di Aceh tidak melihat tingkat kunjungan Presiden atau janji pejabat pemeritah pusat atau daerah. Korban hanya ingin kepastian untuk mendapat berbagai bentuk kebijakan pemulihan akibat banjir “kayu gelondongan tersebut’.
Di balik itu pula, Presiden Prabowo dengan gagahnya menyatakan siap dan mampu menangani mencana Aceh-Sumatra tanpa mengeluarkan status bencana nasional.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, konsen Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” tegas Presiden Prabowo Subianto. Senin (15/12/2025).
Terlepas dari silang komunikasi dan perpedaan pandangan politik penanganan bencana Aceh-Sumatra antara Gubernur Aceh dengan Presiden RI ke-08 tersebut, hingga editorial ini diterbitkan, rakyat terdampak masih saja menjerit dan terjepit di tengah lambannya pemerintah menjamin dan memberikan kepastian pemulihan korban bencana banjir “kayu gelondongan yang dimaksud.
