Katacyber.com, Banda Aceh – Tuduhan yang menyebutkan bahwa tingginya angka pengangguran di Aceh merupakan akibat dari kegagalan perguruan tinggi dinilai tidak berdasar dan menyesatkan. Sejumlah kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa persoalan utama justru terletak pada minimnya kesiapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.
Perguruan tinggi selama ini telah menjalankan perannya secara maksimal dalam mencetak lulusan yang berkualitas dan kompeten. Namun, lulusan tersebut membutuhkan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Tidak tepat jika perguruan tinggi dijadikan kambing hitam. Tugas mereka jelas, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik. Sementara tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai,” ujar salah satu akademisi di Banda Aceh.
Jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Pulau Jawa dan Sumatera Utara, terlihat jelas perbedaan signifikan dalam penyediaan lapangan kerja. Di wilayah tersebut, sektor industri swasta maupun publik berkembang pesat dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebaliknya, di Aceh, pembangunan sektor industri masih sangat terbatas dan belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Minimnya investasi, kurangnya pengembangan industri, serta lemahnya kebijakan strategis dalam menciptakan peluang kerja menjadi faktor utama tingginya pengangguran di Aceh. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada lulusan perguruan tinggi, tetapi juga masyarakat umum, termasuk tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus.
Pengamat menilai, kegagalan ini merupakan akumulasi dari kebijakan pemerintah selama puluhan tahun yang belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah Aceh perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret.
Beberapa langkah yang dinilai mendesak antara lain:
mendorong investasi sektor swasta, mengembangkan kawasan industri, memperkuat sektor UMKM, serta menciptakan kebijakan yang pro terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Sudah saatnya pemerintah bertanggung jawab. Pengangguran bukan kesalahan perguruan tinggi, melainkan akibat dari kebijakan yang tidak berpihak pada penciptaan kerja,” tegas Nuzulul rahmi M. Kes .
Dosen dari perguruan tinggi swasta.
Masyarakat dan kalangan akademisi pun diharapkan turut mengawal kebijakan pemerintah agar lebih fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi masa depan Aceh yang lebih baik.
