Oleh : Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Sebuah pertanyaan apakah Indonesia 2026 akan chaos?, menjadi pembahasan yang menarik mengingat Indonesia sedang berada di persimpangan yang rentan antara tekanan internal yang mendalam dan dinamika eksternal Geopolitik yang penuh ketidakpastian. Negara ini mulai goyang, tetapi ada sejumlah faktor risiko yang saling berkorelasi sehingga secara teoretis potensi chaos bisa meningkat jika tidak dikelola dengan baik. Epidemi, demonstrasi besar seperti pada Agustus 2025, bukan sekadar peristiwa kebetulan belaka, kekacauan itu menjadi sinyal bahwa tekanan struktural masih ada dan berulang.
Mari kita membaca tatanan kondisi kedepan dengan memperhatikan beberapa aspek, pertama Data ekonomi makro menunjukkan Indonesia masih tumbuh. Menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan sekitar 5 persen, dan proyeksi awal 2026 tidak jauh berbeda, namun ini hanya angka rata-rata ketimpangan distribusi kekayaan tetap tinggi, rasio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 0,38–0,41, yang menunjukkan distribusi pendapatan masih timpang. Ketimpangan semacam ini sering disebut sebagai structural stressor dalam analisis stabilitas sosial karena dampaknya lebih terasa di kehidupan sehari-hari, terutama oleh kelompok miskin dan kelas menengah bawah yang menyusut, ketika daya beli melemah, ketidakpuasan sosial meningkat.
Harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula juga tetap menjadi tekanan signifikan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik mencatat inflasi komoditas pangan secara periodik tetap volatile, ketidakstabilan harga pangan adalah salah satu pemicu terbesar protes publik di berbagai negara, karena menyentuh kebutuhan paling dasar warga banyak.
Selain itu, data ketenagakerjaan menunjukkan tantangan yang nyata, tingkat pengangguran terbuka pada 2025 masih berada pada kisaran 5–6 persen, tetapi underemployment atau ketidakcukupan jam kerja serta kualitas pekerjaan yang rendah jauh lebih tinggi. Generasi muda, khususnya, mengalami frustrasi struktural, banyak lulusan perguruan tinggi tidak mendapat pekerjaan yang sesuai kompetensinya, yang menciptakan peta yang rapuh secara sosial.
Semua tekanan internal ini belum dipisahkan dari faktor eksternal yang memperbesar risiko. Ketegangan geopolitik global antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih berlanjut, konflik berkepanjangan di Timur Tengah, serta perang Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan resolusi jelas memiliki dampak terhadap pasar energi dan pangan. Ketika harga energi global naik, subsidi energi domestik menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini memaksa pemerintah melakukan pilihan sulit menaikkan harga energi yang meningkatkan tekanan warga, atau mempertahankan subsidi dengan konsekuensi pembatasan kemampuan fiskal untuk program sosial.
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada akhir 2025 tercatat sekitar 33–35 persen, yang relatif rendah dibanding banyak negara berkembang. Namun tekanan fiskal tetap ada karena kebutuhan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi yang tinggi. Bila sumber daya fiskal menjadi terlalu ketat, ruang kebijakan publik untuk merespons krisis menurun. Ini menciptakan narrow policy space, yang dalam studi stabilitas sosial sering meningkatkan risiko konflik sosial, terutama ketika harapan publik tidak terpenuhi.
Tahun 2025 terselip salah satu tanda gelombang ketidakpuasan publik yang paling signifikan demonstrasi besar akhir Agustus 2025 terkait isu tunjangan legislatif. Gelombang ini tersebar di puluhan kota, melibatkan berbagai elemen masyarakat mahasiswa, kelompok buruh, komunitas ojek online, dan masyarakat luas. Laporan dari Reuters dan CNN Indonesia menunjukkan bahwa bentrokan dengan aparat tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lain. Korban tewas dan luka-luka sempat dilaporkan. Pemerintah terpaksa membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPR untuk meredam tekanan publik. Gelombang ini bukan hanya demonstrasi biasa ia adalah sinyal bahwa tekanan struktural masih ada dan bisa menjadi pemicu kebangkitan massa jika isu-isu ekonomi dan ketidakpercayaan tidak direspons dengan mekanisme efektif.
Selain ketimpangan ekonomi dan demonstrasi besar, faktor lain yang perlu dimasukkan dalam model risiko adalah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Survei dari berbagai lembaga independen menunjukkan tren menurun dalam tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik, DPR, dan lembaga penegak hukum. Ini penting karena keruntuhan legitimasi institusi sering menjadi indikator awal sebelum ketegangan sosial bereskalasi menjadi konflik yang lebih luas. Ketika warga merasa suara mereka tidak diwakili secara adil, mereka mencari kanal alternatif termasuk protes massa, pemogokan, atau bahkan gerakan sipil yang lebih radikal.
Ditambah lagi, medium penyebaran informasi di era digital mempercepat eskalasi ketidakpuasan, narasi emosi, potongan video bentrokan, teori konspirasi, dan konten provokatif menyebar dalam hitungan jam melalui platform media sosial. Ketika suara mayoritas tergantikan oleh impuls emosional yang dipicu konten viral, kemampuan masyarakat untuk menyeimbangkan narasi menjadi lebih sulit. Ini menciptakan mobilization pathways yang tidak selalu bisa diprediksi oleh analis kebijakan tradisional.
Selain itu, ada faktor keamanan lain yang menjadi perhatian sejumlah kelompok radikal dan jaringan ekstremis yang masih aktif di Indonesia meskipun banyak telah dilumpuhkan melalui operasi aparat. Model pendanaan mereka telah berubah dana tidak lagi datang dari sumber besar yang mudah dilacak, tetapi melalui sumbangan mikro digital, penggunaan mata uang kripto, dan jaringan komunitas yang lebih kecil dan sulit dipetakan. Ini membuat aktivitas mereka lebih tersebar dan kurang mudah dipantau. Jika kondisi sosial memburuk, kelompok-kelompok ini bisa memanfaatkan ketidakpuasan publik untuk merekrut anggota baru.
Penting juga melihat dinamika terhadap kelompok etnis dan agama tertentu. Indonesia adalah negara sangat beragam. Konflik lokal berbasis identitas pernah terjadi di masa lalu dan berhasil diredam melalui dialog serta kebijakan inklusif. Namun dalam konteks tekanan ekonomi yang meningkat, narasi identitas bisa digunakan oleh aktor tertentu untuk memperuncing konflik horizontal. Sejarah global menunjukkan bahwa framing identitas sering menjadi katalisator konflik sosial yang lebih luas di tengah tekanan ekonomi.
Namun penting untuk diingat potensi itu tidak otomatis berarti prediksi pasti. Risiko menjadi lebih signifikan ketika tekanan ekonomi, legitimasi institusi yang rendah, penyebaran informasi emosional cepat, dan polarisasi identitas berkumpul secara bersamaan. Ketika semua itu terjadi sekaligus, sebuah negara bisa mengalami gelombang protes yang lebih besar dan berkepanjangan daripada yang pernah dilihat sebelumnya.
Konstelasi ini bukan hanya teori. Laporan dari Brookings Institution dan media internasional lain memperlihatkan bahwa ketidakpastian global membuat banyak negara berkembang berada pada pressure points yang lebih tinggi. Negara yang memiliki struktur sosial yang rapuh atau ketimpangan tinggi memiliki risiko lebih besar mengalami eskalasi sosial. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dengan jutaan orang muda yang kritis secara politik, tetap berada di dalam persimpangan tersebut.
Jika kita menarik kerangka analisis ilmiah, chaos bukanlah istilah tunggal, ia memiliki tingkat dan spektrum, ada chaos ekonomi, chaos sosial, dan chaos politik, yang masing-masing bisa terjadi tanpa harus membuat negara runtuh secara total. Indonesia mungkin tidak menghadapi keruntuhan sistemik yang melumpuhkan pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat secara bersamaan seperti 1998, tetapi potensi ketegangan sosial besar yang berkepanjangan tetap nyata secara statistik dan struktural jika beberapa indikator merosot drastis dalam waktu singkat.
Dengan demikian, ketika kita berbicara tentang potensi chaos di Indonesia pada 2026, kita berbicara tentang model risiko yang perlu dipantau secara terus menerus, bukan sekadar ramalan apokaliptik. Risiko itu nyata secara data, tetapi ia bisa diredam melalui kebijakan proaktif, keterbukaan institusi, dan respons cepat terhadap tekanan yang muncul.
