Oleh Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam rentang waktu yang berdekatan bukan hanya menyisakan lumpur, bangkai rumah, dan angka korban yang terus bertambah. Ia juga membuka kembali sebuah pola lama yang berulang setiap kali bencana besar datang tragedi kemanusiaan yang seharusnya sunyi, penuh empati, dan kerja cepat justru berubah menjadi panggung politik air mata, seremonial, dan penuh sorot kamera. Di saat air belum benar-benar surut dan trauma masih menggantung di mata anak-anak pengungsi, negara hadir bukan pertama-tama sebagai sistem penolong, melainkan sebagai penata acara wisata, dasar utu yang hari ini semakin pantas disebut sebagai wisata bencana.
Di Aceh, di wilayah-wilayah pegunungan Sumatera Utara, dan di daerah aliran sungai Sumatera Barat, banjir bandang merenggut nyawa, memutus akses antar desa, dan menghapus kampung-kampung dari peta. Data resmi mencatat ratusan ribu warga terdampak dan ribuan rumah rusak atau hilang. Korban meninggal dan hilang tidak hanya angka statistik; mereka adalah buruh harian, petani kecil, anak sekolah, dan lansia yang hidupnya memang sudah rapuh sebelum air datang. Namun di tengah skala kehancuran sebesar itu, respons negara kerap terasa timpang antara apa yang dibutuhkan korban dan apa yang ingin ditampilkan ke publik.
Fenomena ini terlihat jelas dari bagaimana bencana dikelola sebagai peristiwa publik. Pelepasan relawan dilakukan dengan seremoni terbuka, spanduk besar, sambutan pejabat, dan sesi foto. Bantuan dilepas dengan kata-kata heroik, seolah tragedi adalah momentum membangun narasi kebesaran kuasa power politik pemerintahan. Padahal dalam kondisi darurat, waktu adalah nyawa. Setiap menit yang digunakan untuk mengatur barisan, pidato, dan dokumentasi adalah menit yang seharusnya digunakan untuk menjangkau wilayah terisolasi, mendata korban dengan akurat, dan memastikan logistik benar-benar sampai ke titik paling kritis.
Yang lebih mengusik adalah bagaimana kehadiran pejabat tinggi sering kali seperti tombol saklar. Di banyak lokasi terdampak, listrik yang padam berhari-hari tiba-tiba menyala menjelang kunjungan. Tenda-tenda BNPB yang sebelumnya tidak terlihat mendadak berdiri rapi. Dapur umum tampak lebih terorganisir. Akses jalan yang semula rusak tertimbun lumpur seolah mendapat prioritas khusus. Sulit bagi publik untuk tidak bertanya apakah semua ini memang baru bisa dilakukan karena keterbatasan teknis, ataukah karena ada kamera dan rombongan pemimpin negara yang akan datang?
Pertanyaan ini bukan tuduhan kosong, melainkan lahir dari pola yang berulang. Setiap kali presiden atau pejabat pusat datang ke lokasi bencana, selalu ada kesan bahwa negara baru benar-benar hadir secara nyata. Kehadiran itu lalu disiarkan luas, dipotong menjadi klip singkat, dan dikonsumsi publik sebagai bukti kerja cepat. Namun begitu rombongan pergi, banyak lokasi kembali sunyi, pengungsi kembali mengeluh soal distribusi bantuan yang tidak merata, dan proses pemulihan berjalan lambat tanpa sorotan.
Dalam konteks ini, korban tidak lagi hanya menderita karena bencana alam, tetapi juga karena dijadikan latar citra palsu politik air mata. Wajah-wajah lelah mereka menjadi konten. Tangis mereka menjadi ilustrasi berita. Rumah mereka yang hancur menjadi properti visual yang di pertontonkan pada media masa. Ada garis tipis antara dokumentasi dan eksploitasi, dan garis itu sering dilanggar atas nama empati publik. Foto korban diambil tanpa persetujuan yang jelas, disebar di media sosial dan portal berita, lalu menguap begitu isu bergeser yang tersisa bagi korban hanyalah rasa kehilangan yang berlapis kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan martabat.
Di lapangan, kehadiran relawan dari berbagai lembaga memang nyata dan sering tulus. Namun ledakan relawan yang datang bersamaan juga menyingkap masalah koordinasi. Banyak lembaga bergerak sendiri-sendiri, membawa logistik serupa ke lokasi yang sama, sementara daerah lain kekurangan bantuan. Tanpa sistem pendataan pengungsi yang solid dan terbuka, bantuan mudah menumpuk di satu titik dan kosong di titik lain. Dalam situasi seperti ini, kerja kemanusiaan berubah menjadi kompetisi eksistensi siapa yang paling terlihat, siapa yang paling sering muncul di media, siapa yang paling cepat mengunggah foto.
Pergerakan bantuan yang terkesan asal-asalan ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya kesiapsiagaan struktural. Indonesia adalah negara rawan bencana, tetapi sistem tanggap darurat sering kali masih bersifat reaktif. Gudang logistik tidak tersebar merata, alat berat terbatas, dan koordinasi lintas daerah lamban. Akibatnya, banyak hal baru bergerak ketika tekanan publik meningkat, ketika media menyorot, atau ketika pejabat pusat turun langsung. Bencana pun diperlakukan sebagai peristiwa musiman yang ditangani dengan improvisasi, bukan sebagai risiko permanen yang membutuhkan perencanaan jangka panjang.
Lebih jauh, banjir bandang ini juga menelanjangi kemunafikan kebijakan lingkungan. Hujan ekstrem memang faktor pemicu, tetapi kehancuran skala besar tidak bisa dilepaskan dari deforestasi, pembukaan lahan ekstraktif, dan tata ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Di banyak wilayah terdampak, kawasan hulu telah lama tergerus oleh pertambangan, perkebunan skala besar, dan pembalakan. Sungai kehilangan fungsi penyangga, tanah kehilangan kemampuan menyerap air, dan ketika hujan datang, bencana menjadi tak terelakkan. Namun narasi ini jarang mendapat panggung sebesar kunjungan pejabat dan seremoni bantuan.
Negara lebih nyaman memotret tenda baru yang mereka baru tempah daripada menertibkan konsesi. Lebih mudah menyalakan listrik saat kamera datang bersama presiden daripada menegakkan hukum terhadap perusak hutan. Padahal tanpa perubahan struktural, bencana hanya akan berulang. Kampung yang hari ini tenggelam akan dibangun kembali di lokasi yang sama, dengan risiko yang sama, menunggu giliran air berikutnya. Wisata bencana pun menjadi siklus datang, foto, bantuan singkat, lalu lupa, lingkaran setan yang terus di rawat.
Yang paling menyedihkan dari semua ini adalah normalisasi. Publik perlahan terbiasa melihat pejabat datang ke lokasi bencana dengan rombongan besar, pidato singkat, dan janji evaluasi. Media terbiasa mengemas tragedi dalam format yang mudah dikonsumsi. Masyarakat terdampak pun, dalam keputusasaan, kadang ikut menyesuaikan diri berharap bantuan datang ketika kamera datang, eksistensi menjadi strategi bertahan hidup.
Bencana seharusnya menjadi momen keheningan untuk membangun empati sesama manusia, saat negara bekerja tanpa banyak bicara dan publik menahan diri untuk tidak menjadikan penderitaan orang lain sebagai tontonan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tragedi dipercepat menjadi konten, penderitaan dijadikan latar pada vidio media sosial, dan pemulihan direduksi menjadi simbol-simbol visual air mata .
Wisata bencana bukan soal orang datang melihat korban banjir atau kerusakan akibat banjir, tapi membawa cara berpikir, cara mengelola, dan cara memamerkan penderitaan. Selama negara lebih sibuk mengatur panggung politik air mata daripada membenahi sistem, selama empati diukur dari seberapa viral sebuah kunjungan, dan selama akar masalah lingkungan dibiarkan demi kepentingan ekonomi, maka setiap hujan besar akan selalu membawa dua hal air yang menghancurkan, dan rombongan yang datang untuk melihatnya.
Korban tidak membutuhkan seremoni pemerintah untuk melepaskan anggota nya kerja kelapangan membawa bantuan yang sudah di berikan gambar-gambar wajah tokoh tertentu. Mereka membutuhkan kehadiran yang konsisten, bantuan yang adil, dan kebijakan yang mencegah tragedi serupa terulang. Jika tidak, maka yang kita saksikan hari ini bukan sekadar bencana alam, melainkan kegagalan moral yang terus dipoles agar tampak seperti kepedulian, padahal nyatanya itu bungkus palsu pada telur yang busuk.
