Katacyber.com | Sinabang – Keluhan petani kelapa sawit di Kabupaten Simeulue kembali memuncrat. Harga beli di tingkat petani dinilai belum memadai, jauh tertinggal dari biaya yang mereka kucurkan untuk merawat dan memanen hasil kebun. Rasa berat hati pun kini terasa menyelimuti para penggarap ladang di pulau ini.
Merespons gelombang keluhan yang terus mengalir, Ketua DPD AMMPA Kabupaten Simeulue, Alwan Samri, meminta pemerintah daerah segera turun tangan. Pemerintah diminta memberikan solusi nyata sekaligus menetapkan harga patokan yang adil, berpihak pada kesejahteraan petani, dan tidak membiarkan mereka terus dirugikan.
“Keluhan petani sawit Simeulue terus mengalir tanpa henti. Dari Desa Amabaan, Kecamatan Simeulue Barat, hingga desa dan kecamatan lainnya, harga yang berlaku saat ini belum memadai. Angkanya pun berubah-ubah tanpa kepastian. Sangat wajar jika mereka merasa terbebani,” ujar Alwan (Selasa, 04/07/2026).
Ia menyoroti kesenjangan harga yang sangat mencolok. Di Simeulue, harga beli di tingkat petani saat ini hanya berkisar Rp1.500–Rp1.600 per kilogram. Angka ini jauh meleset dari harapan dan tertinggal jauh dari standar yang telah ditetapkan.
“Padahal, merujuk pada Harga Tandan Buah Segar (TBS) wilayah barat Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah menetapkan harga Rp3.734 per kilogram untuk mitra plasma usia puncak dan Rp3.428 per kilogram untuk mitra swadaya. Mengapa di Simeulue masih jauh di bawah itu?” tegas Alwan.
Menurutnya, melihat ketimpangan ini, pemerintah wajib hadir melindungi petani bukan sekadar membiarkan harga berjalan sendiri tanpa arah. Perlu ada penetapan harga dasar yang wajar, pengawasan ketat sepanjang rantai pasok, serta langkah nyata agar keringat dan kerja keras petani Simeulue dihargai dengan pantas.
“Kami meminta pemerintah mendengar suara rakyat. Tetapkan harga yang layak di tanah Simeulue, berikan solusi yang nyata. Supaya petani sawit di pulau ini bisa hidup lebih baik, dan terus berkarya demi kesejahteraan bersama,” serunya.
Alwan pun berharap seluruh pihak terkait dapat duduk bersama mencari jalan keluar. Agar kemajuan perkebunan di Simeulue benar-benar membawa manfaat bagi mereka yang menggarap ladang, bukan hanya menguntungkan pihak lain.
“Semoga segera ada jalan keluar atas persoalan ini. Diperlukan kebersamaan dan kerja sama seluruh pihak, demi kepentingan masyarakat Simeulue,” pungkas Alwan. (*)
