Oleh Zulfata (Ketua Umum Angkatan Muda Mudi Perjuangan Aceh/AMMPA)
Turbulensi sejarah tidak hanya terjadi pada arah mata angin kekuasaan di negeri ini, mulai dari pola kuasa dialetika demokrasi dan deliberatif. Hingga mengkristal menjadi kuasa asal bunyi alias asbun. Gejala ini juga telah menggrogoti moralitas dan kemampuan pidato para pemimpin yang kaya gimmick namun miskin makna. Sehingga kekutanan pidato tak lagi mengedepankan visi konkret, namun lebih mengarah pada tontonan penipuan publik. Potret pidato kepemimpinan yang dimaksud secara tidak langsung telah menjadi demarkasi ketokohan lintas masa, alih-alih menampilkan keteladanan kepemimpinan, justru yang terjadi adalah menciptakan sirkus pemimpin yang semakin jauh dari harapan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Jika cerminan sejarah ketokohan bangsa ini telah banyak mengarsipkan betapa gegap-gempitanya orasi maupun pidato pemimpin yang menyulut api perjuangan bersama rakyat, namun hari ini justru bangsa ini terpaksa menelan fakta pahit kepemimpinan yang disebut dekadensi pidato kepemimpinan. Dalam perspektif komunikasi politik, kemampuan pidato seorang pemimpin adalah salah satu aspek penting dalam mengukur sikap dan kekuatan politik yang sedang dikendalikannya. Substansi yang disampaikan pidato dapat menjadi indikator penilaian antara kesesuaian antara ucapan dan perbuatan yang kemudian disebut sebgai tolak ukur integritas seorang pemimpin.
Fakta politik nasional maupun daerah hari ini memberikan pembelajaran penting kepada publik, bahwa benar krisis kepemimpinan semakin merosot ke jurang yang disebut lingkaran setan kepemimpinan. Para pemimpin yang tampil di depan publikb nyaris tidak lagi mempertimbangkan moralitas dalam berpidato, seolah-olah rakyat tidak lagi memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak pidatonya yang justru bertolak belakang dengan cita-cita bangsa, semuanya seolah-olah dapat dilanggar dan dipermainkan asal sesuai dengan hasrat kekuasaan yang tidak perlu untuk dievaluasi oleh aspirasi rakyat yang nyata-nyata semakin tergerus akibat keblablasannya penyalahgunaan kekuasaan skala nasional.
Catatan ini semestinya menjadi pembelajartan politik bagi semua calon pemimpin di negeri ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik dari “rahim” partai politik maupun non-partai politik, bahwa kapasitas berpidato seorang pemimpin juga bagian dari kualitas dan arah kuasa yang melekat pada seorang pemimpin. Memang republik ini masih banyak memiliki pekerjaan rumah, mulai dari ploblem bagaimana mendesain dan mencetak pemimpin hingga menyokong pemimpin daqlam memberikan kualitas pidato selayaknya seorang pemimpin yang tidak merendahkan dirinya sebagai pemimpin.
Ada banyak pidato-pidato pemimpin di level nasional maupun di daerah tak bermutu dan tak berdaya-solutif-konkret bagi rakyat. Pidato pemimpin hari ini lebih cenderung bernada memuaskan dirinya dan golongan secara sepihak. Parahnya, ada spirit yang tidak perlu mempertimpangkan aspek kejujuran dalam berbuat. Sehingga hari ini tidak jarang kita menemukan kesenjangan fakta antara pidato dan fakta lapangan. Argumentasi yang dibangun dalam pidato nyaris bertolak belakang dengan kenyataan, pidato lebih bersifat lips-service, norak dan memuakkan publik. Dalam dunia birokrasi mungkin pidato dapat dianggap bagian dari proses administrasi dan seremonial belaka, namun tanpa disadari melalui pidatolah publik dapat mengukur sejaumana pemimpin mampu membuktikan antara keselerasan visi politik dangan menjawab jeritan rakyat yang semakin kompleks hari ini.
Realitas politik masa kini juga telah memberikan sinyal kepada publik bahwa ada tren pergeseran pola pidato para pemimpin, dari pola ideologis hingga populis, dari pola asal bunyi ke pola menjilat secara terbuka dihadapan publik. Panggung depan politik semakin hari semakin ramai nyentriknya, heboh teriaknya meskipun ada banyak kalangan rakyat yang terus menjadi korban. Dalam pola-pola pidato pemimpin sedemikian, moral tidak lagi menjadi panglima, rasional dan akal sehat tak lagi menjadi tolak ukur dalam mengkonsolidasikan politik massa, sehingga semuanya terjerumus ke dalam sistem maling teriak maling sembari memakai topeng kepahlawanan dan atas nama konsitusi.
Citra dan kondisi politik sedemian harus cepat dicegah meskipun sulit diobati, perkaderan politik adalah kuncinya. Setiap gerbong politik dinegeri ini mesti mampu mengambil “jalan ninja” agar tidak terperosok jauh lebih dalam dengan pola dan mentalitas pidato yang merendahkan seorang pemimpin. Sehingga pemimpin memang layak dianggap sebagai panutan publik dan bukan menipu publik secara nyentrik.
Akhirnya, satu-satunya yang tersisa menjadi pemain kunci dalam mencatak pemimpin adalah partai politik, dari sinilah patut kita pertanyakan sejauhmana insan partai politik dapat berbenah hingga mampu menggugat atas maraknya fenomena dekadensi pidato kepemimpinan yang ditampilkan oleh dunia politik mutakhir ini.
