Katacyber.com | Banda Aceh – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kembali menjadi sorotan. Istilah satir “Pertamina Date” yang digunakan sebagian kalangan Gen Z untuk menggambarkan fenomena antrean BBM kini ikut menjadi perbincangan di tengah munculnya persoalan serupa di berbagai daerah Indonesia.
Di Aceh, antrean dan keterbatasan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah hingga Simeulue, Kamis (17/09/2026).
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ketahanan energi Indonesia, khususnya Aceh.
Pasalnya, Aceh memiliki posisi strategis sebagai wilayah di ujung barat Indonesia dengan jalur maritim penting serta potensi sumber daya minyak dan gas, termasuk pengembangan Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.
Ketua Umum UKM BSPD Universitas Syiah Kuala (USK), Muhammad Satar, meminta persoalan antrean BBM tidak langsung disimpulkan sebagai tanda kekurangan energi nasional.
“Kami tidak ingin terburu-buru mengatakan Indonesia kekurangan energi nasional hanya karena terjadi antrean di sejumlah SPBU.”
“Tetapi ketika antrean dan keterbatasan BBM muncul di beberapa wilayah dalam waktu yang berdekatan, publik berhak bertanya. Apakah ini persoalan distribusi, lonjakan permintaan, kapasitas pelayanan SPBU, atau ada persoalan yang lebih struktural?” ujar Muhammad Satar.
Antrean BBM Terjadi di Sejumlah Wilayah Aceh
Persoalan antrean BBM di Aceh tidak hanya terjadi di satu daerah.
Di Banda Aceh, antrean kendaraan sempat terjadi akibat keterbatasan BBM jenis solar di sejumlah SPBU.
Sementara di Aceh Tengah, Polsek Bebesen melakukan pengamanan dan pengaturan antrean di SPBU Kampung Lemah Burbana pada 14 September 2026.
Pengamanan dilakukan hingga sekitar pukul 20.00 WIB dan berakhir ketika stok Pertalite di SPBU tersebut habis.
Di Aceh Jaya, aparat kepolisian juga melakukan pengaturan antrean kendaraan di SPBU Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee.
Sedangkan di Aceh Barat, antrean kendaraan, termasuk truk, sempat berdampak terhadap lalu lintas di kawasan Jembatan Krueng Meureubo.
Persoalan keterbatasan BBM juga terjadi di Simeulue.
Pada 15 September 2026, Pemerintah Kabupaten Simeulue berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk membahas persoalan keterbatasan BBM, termasuk kuota dan distribusi.
Di Nagan Raya, antrean Pertalite bahkan dilaporkan mengular hingga keluar area SPBU dan membuat masyarakat harus menunggu cukup lama.
Menurut Muhammad Satar, banyaknya wilayah yang mengalami persoalan serupa perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
“Kalau persoalan muncul di Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Simeulue dan daerah lainnya, kita perlu melihat pola distribusinya.”
“Jangan setiap daerah menyelesaikan antreannya sendiri-sendiri tanpa melihat bagaimana sistem pasokan Aceh bekerja secara keseluruhan,” katanya.
Aceh Punya Blok Andaman, Mengapa BBM Masih Jadi Persoalan?
Muhammad Satar kemudian menyoroti posisi Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya energi.
Perhatian saat ini tertuju pada pengembangan migas di kawasan Andaman, termasuk Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman.
Pemerintah Aceh dan SKK Migas sebelumnya membahas pengembangan Lapangan Gas Tangkulo serta pemanfaatan infrastruktur energi di kawasan KEK Arun, Lhokseumawe.
Lapangan Gas Tangkulo diproyeksikan menghasilkan sekitar 300 MMSCFD gas, dengan sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan kepada PLN melalui Gas Sale Agreement.
Lapangan tersebut juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari.
Namun, potensi tersebut tidak serta-merta berarti masyarakat Aceh dapat langsung menikmati BBM dari produksi Blok Andaman.
Sebab, terdapat rantai panjang sebelum sumber daya energi dapat sampai kepada masyarakat.
Mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, terminal, transportasi, distribusi hingga pelayanan di SPBU.
“Aceh mempunyai posisi strategis, wilayah maritim yang luas dan potensi migas yang besar.”
“Tetapi potensi sumber daya tidak otomatis berarti BBM tersedia di setiap SPBU. Ada rantai panjang dari produksi, pengolahan, penyimpanan, transportasi, distribusi sampai pelayanan kepada masyarakat,” kata Muhammad Satar.
Dari Blok Andaman ke SPBU
Menurut mahasiswa, pembahasan ketahanan energi Aceh tidak cukup hanya melihat berapa besar potensi migas.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan rantai pasok berjalan dengan baik.
Produksi → pengolahan → penyimpanan → terminal → transportasi → distribusi → SPBU → konsumen.
Jika salah satu mata rantai terganggu, masyarakat tetap bisa mengalami keterbatasan BBM.
Pertamina sebelumnya menyatakan stok BBM di terminal untuk Aceh mencukupi.
Namun, terdapat kendala akses distribusi di sejumlah wilayah yang dapat membuat waktu tempuh mobil tangki menuju SPBU lebih panjang.
Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan kondisi stok secara nasional atau di terminal.
Informasi mengenai distribusi hingga tingkat SPBU juga dinilai penting.
“Jangan hanya mengatakan stok nasional aman. Publik juga perlu mengetahui apakah stok tersebut tersedia di wilayah yang membutuhkan, kapan dikirim, berapa volumenya, dan kapan pasokan berikutnya tiba,” ujarnya.
Bukan Hanya Aceh, Antrean BBM Juga Terjadi di Daerah Lain
Fenomena antrean BBM tidak hanya terjadi di Aceh.
Sejumlah wilayah Indonesia juga mengalami persoalan antrean dan distribusi BBM.
Di Makassar, misalnya, peningkatan permintaan BBM subsidi menjadi salah satu faktor yang mendapat perhatian.
Pertamina kemudian melakukan sejumlah intervensi, termasuk memperkuat distribusi mobil tangki, mengoperasikan SPBU selama 24 jam serta menambah operator dan nozzle di sejumlah lokasi.
Menurut Muhammad Satar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak bisa dilihat hanya dari sisi kuota.
“Kalau permintaan meningkat, sistem harus mampu merespons. Kalau distribusi mengalami kendala, publik juga harus tahu.”
“Kalau stok tersedia tetapi SPBU tetap kosong, kita harus mengetahui di titik mana rantai pasok mengalami hambatan,” katanya.
Mahasiswa Soroti Sistem Peringatan Dini
Mahasiswa Gen Z juga mempertanyakan sistem peringatan dini dalam distribusi BBM.
Menurut Muhammad Satar, perkembangan teknologi seharusnya memungkinkan pemerintah dan Pertamina mendeteksi potensi gangguan sebelum antrean terjadi.
Data yang dapat digunakan antara lain:
* stok terminal;
* pengiriman BBM;
* perjalanan mobil tangki;
* stok SPBU;
* volume penjualan;
* perubahan konsumsi;
* serta estimasi waktu kedatangan pasokan berikutnya.
Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk membangun sistem peringatan dini.
“Generasi Z terbiasa mendapatkan informasi secara real-time. Karena itu, ketika antrean sudah terjadi berjam-jam, masyarakat tentu bertanya mengapa persoalan tersebut tidak terdeteksi lebih awal.”
Apakah Indonesia Kekurangan Energi?
Muhammad Satar menegaskan antrean BBM tidak cukup untuk menyimpulkan Indonesia mengalami kekurangan energi secara nasional.
Menurutnya, harus dibedakan antara kekosongan BBM di satu SPBU, gangguan distribusi di satu wilayah dan kekurangan energi secara nasional.
Ketiganya merupakan persoalan berbeda.
“Kita harus membedakan antara shortage di satu SPBU, gangguan distribusi di satu wilayah, dan kekurangan energi secara nasional. Tiga hal itu berbeda.”
“Jangan sampai istilah kekurangan energi nasional digunakan tanpa data yang memadai,” katanya.
Namun, apabila gangguan distribusi dan antrean terus berulang di berbagai wilayah, kondisi tersebut tetap perlu menjadi bahan evaluasi terhadap ketahanan energi.
Lima Pertanyaan Mahasiswa untuk Pemerintah dan Pertamina
UKM BSPD USK mendorong pemerintah, BPH Migas dan Pertamina menjelaskan sejumlah hal kepada masyarakat.
Pertama, apakah stok nasional benar-benar cukup dan bagaimana distribusinya antarwilayah?
Kedua, apakah perubahan harga BBM nonsubsidi menyebabkan perpindahan konsumen ke BBM subsidi dan sudah diperhitungkan dalam perencanaan pasokan?
Ketiga, apakah kapasitas terminal, kapal, mobil tangki dan SPBU mampu menghadapi lonjakan permintaan?
Keempat, apakah sistem peringatan dini sudah mampu mendeteksi potensi antrean sebelum terjadi?
Kelima, apakah fenomena yang terjadi merupakan gangguan sementara atau menunjukkan persoalan struktural?
Mahasiswa Minta Ketahanan Energi Aceh Diperkuat
UKM BSPD USK juga mendorong lima langkah.
Pertama, transparansi data BBM, terutama stok, distribusi dan realisasi penyaluran.
Kedua, evaluasi rantai pasok, mulai terminal hingga SPBU.
Ketiga, pembangunan sistem peringatan dini berbasis data.
Keempat, evaluasi kapasitas SPBU di wilayah dengan permintaan tinggi.
Kelima, penyusunan peta jalan ketahanan energi Aceh dan nasional, termasuk bagaimana potensi Blok Andaman dan infrastruktur KEK Arun dapat berkontribusi terhadap ketahanan energi dan perekonomian Aceh.
Muhammad Satar menilai antrean BBM tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal.
Namun, ia juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami kekurangan energi nasional.
“Antrean adalah gejala yang harus dibaca.”
“Kita perlu mencari tahu apakah penyebabnya permintaan yang melonjak, distribusi yang tidak seimbang, kapasitas pelayanan yang terbatas, atau kombinasi dari semuanya. Dari sana baru kita bisa menilai apakah masalahnya sementara atau struktural.”
Ia menambahkan, ketahanan energi bukan hanya mengenai jumlah energi yang dimiliki negara.
Tetapi juga mengenai kemampuan sistem memastikan energi dapat sampai kepada masyarakat secara cepat, merata dan andal.
“Aceh jangan hanya dilihat sebagai daerah yang memiliki potensi migas. Aceh juga harus menjadi bagian dari pembicaraan tentang bagaimana sumber daya energi dikelola, disalurkan dan memberikan manfaat.”
“Kita punya posisi maritim yang strategis dan potensi Blok Andaman, tetapi masyarakat hari ini tetap membutuhkan akses energi yang wajar.” katanya.
