Katacyber.com | Banda Aceh – Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct. Dr. Marniati, S.E., M.Kes., dalam konferensi persnya menyampaikan PPA hadir untuk sebuah paradigma baru dalam kancah perpolitikan lokal, Kamis (02/04/2026).
Dia menegaskan, di tengah skeptisisme publik terhadap janji-janji musiman, PPA bukan sekadar sebagai kontestan, melainkan sebagai sebuah gerakan restorasi yang terstruktur, sistematis, dan massif.
“PPA menegaskan bahwa politik bukan hanya soal perebutan kursi di parlemen, melainkan soal bagaimana martabat rakyat Aceh dikembalikan melalui tata kelola partai yang profesional dan keberpihakan yang nyata pada akar rumput.” Ujar Ketua Umum PPA Marniati
Selanjutnya, politisi berlatar belakang tokoh pendidikan tersebut juga menyampaikan, fondasi utama yang diletakkan oleh PPA adalah ketertiban administratif yang tanpa kompromi. Dalam dunia politik, administrasi sering kali dianggap sebagai urusan belakang, namun bagi PPA, administrasi adalah cermin dari kedisiplinan sebuah organisasi dalam mengelola amanah rakyat.
“PPA saat ini menyandang predikat sebagai partai yang paling tertib secara administrasi, dan paling responsif dalam mempersiapkan diri menghadapi verifikasi faktual Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang dijadwalkan pada tahun 2027. Tercatat bahwa kekuatan struktural PPA telah mencapai angka 75% untuk tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh kabupaten/kota di Aceh.” jelasnya.
Ketua Umum PPA Marniati menyampaikan hal tersebut adalah bukti nyata dari konsolidasi ideologi yang terus bergerak. Strategi ini diperkuat dengan intruksi tegas untuk memperluas jaringan hingga ke tingkat Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) dengan target capaian 100%.
“Tugas dari pada Ketua DPD ini adalah membentuk DPK. Target yang kita harapkan adalah 100%, sehingga awal 2027 seluruh struktur sudah siap tanpa celah untuk menyongsong kemenangan rakyat,” tegas Ketua Umum PPA dalam pernyataan yang membakar semangat para kader.
Baginya, kesiapan administratif hanyalah pintu masuk. Roh dari PPA terletak pada “Politik Kehadiran” yang inklusif. PPA menolak menjadi partai yang eksklusif atau hanya milik segelintir elit. Sebaliknya, PPA membuka diri seluas-luasnya menjadi rumah bagi seluruh elemen masyarakat Aceh, mulai dari kaum milenial yang haus akan perubahan, para orang tua yang memegang teguh kearifan lokal, hingga kaum ibu yang menjadi pilar ekonomi rumah tangga. “Karakter inklusif ini diterjemahkan melalui aksi nyata di lapangan. PPA konsisten hadir dalam setiap duka dan kesulitan rakyat, mulai dari penyaluran bantuan masa panen yang sulit hingga aksi tanggap darurat bagi korban bencana banjir di pelosok Aceh.” katanya (02/04).
Tak hanya itu, sektor pendidikan agama yang menjadi identitas Aceh turut menjadi perhatian utama melalui penyaluran ribuan paket alat tulis dan beasiswa bagi para santri di dayah-dayah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PPA untuk memenangkan hati rakyat melalui bukti, bukan sekadar narasi hampa di media sosial.
Isu kesehatan masyarakat juga menjadi palu godam dalam perjuangan politik PPA. Menanggapi dinamika kebijakan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), PPA berdiri di garda terdepan untuk mengingatkan pemerintah agar tidak sekali-kali mengabaikan prinsip keadilan sosial.
“Pemangkasan anggaran kesehatan yang menyentuh lapisan masyarakat paling rentan adalah sebuah langkah mundur yang harus dikoreksi. PPA berpendapat bahwa kesehatan adalah hak fundamental yang tidak boleh dikomersialisasi atau dipolitisasi.” Tegasnya.
Menurutnya, Kebijakan publik harus selalu merujuk pada kajian akademis dan studi kelayakan yang mendalam, bukan sekadar efisiensi anggaran yang mengorbankan nyawa rakyat kecil. Ketum PPA dengan sangat jernih menyampaikan pesan bahwa Pemerintah Aceh dalam mengambil kebijakan apa pun tetap menegakkan prinsip keadilan untuk masyarakat, terutama dalam konteks layanan kesehatan yang menyentuh nadi kehidupan rakyat banyak.
Lebih jauh lagi, PPA menunjukkan keberanian luar biasa dengan menyuarakan isu-isu yang selama ini dianggap tabu atau terlalu berisiko untuk disentuh secara politik, yakni ancaman narkotika dan degradasi moral generasi muda melalui penyebaran penyakit menular.
AMMPA sebagai Ujung Tombak Gerakan Generasi yang Solutif
“PPA melihat bahwa Aceh saat ini berada dalam ancaman serius narkoba yang telah menyusup hingga ke sel-sel terkecil masyarakat. Oleh karena itu, melalui sayap organisasinya, AMMPA (Angkatan Muda Mudi Perjuangan Aceh), PPA berkomitmen untuk melakukan edukasi masif, advokasi kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi pemuda agar mereka memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif tersebut.
“AMMPA dirancang bukan hanya sebagai sayap partai, melainkan sebagai inkubator bagi lahirnya enterpreneur muda yang mandiri secara ekonomi dan sadar secara politik. Hal ini sejalan dengan program open recruitment yang dilakukan secara transparan untuk menjaring putra-putri terbaik Aceh agar terlibat langsung dalam merumuskan masa depan daerahnya.” Terang Ketua Umum PPA.
Tak Gentar Hadapi Tantangan
Terkait dengan dinamika internal partai, PPA menunjukkan kematangan berorganisasi yang sangat tinggi. Adanya riak kecil seperti pengunduran diri beberapa pengurus tidak sedikit pun menggoyahkan langkah kaki partai.
“PPA mengibaratkan dirinya sebagai sebuah pesawat yang sedang melakukan penerbangan menuju koordinat kesejahteraan Aceh. Adalah hal yang lumrah jika ada penumpang yang memilih turun karena perbedaan kecepatan atau tujuan, namun mesin pesawat tetap stabil dan pilot tetap fokus pada sasaran utama” imbuhnya.
Sisi lainnya, dia berpandangan regenerasi dan pembersihan etika organisasi justru menjadi berkah tersembunyi yang membuat PPA semakin solid dan bersih dari anasir-anasir yang hanya mencari keuntungan pribadi. Marwah partai dijaga di atas segalanya, karena PPA bukan sekadar organisasi, melainkan sebuah amanah sejarah bagi rakyat Aceh.
Mendukung Peran Pers yang Sehat dan Demokratis
Baginya, PPA memandang media sebagai mitra abadi dalam perjuangan ini. Kehadiran media bagi PPA bukan sekadar saluran informasi, melainkan cermin sekaligus pengeras suara bagi aspirasi rakyat yang terbungkam. PPA mengajak seluruh jurnalis untuk melampaui peliputan seremonial dan mulai masuk ke dalam isu-isu strategis seperti pendidikan, ekonomi kreatif, dan perlindungan generasi. PPA meyakini bahwa kolaborasi yang kuat antara partai politik yang bersih dan media yang independen akan mampu membawa suara Aceh hingga ke tingkat nasional dan internasional.
“Suara hamba mungkin terbatas hanya di ruang-ruang rapat, namun suara melalui media bisa menggerakkan dunia. Mari kita bangun komitmen bersama untuk menyelamatkan generasi dan mengembalikan kejayaan Aceh,” pungkas Ketum PPA dalam menutup pertemuan yang penuh makna tersebut.
Dengan strategi yang komprehensif ini, PPA tidak hanya bersiap untuk memenangkan kursi di legislatif atau eksekutif, tetapi sedang membangun sebuah peradaban politik baru di Aceh, politik yang berbasis pada pelayanan, profesionalisme, dan ketulusan untuk mengabdi pada rakyat Serambi Mekkah.
