Oleh: Anissa
Aktivis dan Pegiat Sosial Aceh
Ada yang lebih berbahaya dari korupsi. Yaitu orang yang duduk di kursi penjaga lalu berpura-pura tidak tahu ada yang dicuri.
Muzakir Manaf bukan orang yang tidak punya akses.Ia Komisi Pengawas BPMA. Badan Pengelola Migas Aceh. Lembaga yang lahir dari darah perjanjian Helsinki dibuat khusus agar Aceh tidak lagi jadi penonton di tanahnya sendiri. Ia punya kewenangan hukum. Ia punya akses ke seluruh informasi pengelolaan migas Aceh. Ia bisa mengusulkan langkah kepada Menteri ESDM. Ia bisa memaksa Kepala BPMA memberi keterangan.
Semua itu ada. Semua itu tidak dipakai.
2018, Blok South Andaman dilelang. Mubadala Energy perusahaan Abu Dhabi masuk dan meneken kontrak tanpa syarat pengolahan di darat, tanpa jaminan nilai tambah untuk Aceh. Mualem ada di dalam sistem. Kursinya hangat. Suaranya tidak terdengar.
Gas jumbo ditemukan. Lebih dari 6 TCF. Salah satu temuan terbesar di Asia Tenggara. Mualem masih Komisi Pengawas BPMA. Masih tidak terdengar.
Plan of Development ditetapkan. Gas diolah di laut, diteruskan ke Jawa. Aceh jadi titik singgah, bukan titik nilai tambah. Persis Arun. Persis luka lama yang tidak pernah sembuh.
Mualem tetap diam.
Lalu dalam jarak dua minggu setelah PoD itu dikunci ia menandatangani keputusan sirkuler. Tanpa RUPS. Merombak komisaris dan direksi PT Pema Global Energi, BUMD Aceh sektor hulu migas.
Komisaris Utama yang baru: Sunnyl Iqbal.
Putra kandungnya.
Bukan insinyur migas. Bukan teknokrat energi. Putra gubernur. Duduk di puncak BUMD yang seharusnya jadi tameng Aceh menghadapi raksasa-raksasa migas internasional.
Anehnya Mendagri mengaku tidak pernah mengeluarkan persetujuan. Tapi kursi itu sudah panas diduduki. Kerangka besar Andaman sudah dikunci. Anak masuk. Rakyat Aceh? Masih di luar.
Baru setelah semua selesai, suara itu muncul.
Direkam di Meuligoe. Diunggah kantornya sendiri ke media sosial. Dramatis: “Masa Soeharto dulu, kita jadi penonton terbaik.” Lalu: “Pipa gas mau dibangun sampai ke Jakarta, kita nggak dapat apa-apa.”
DPRA bertepuk. Spanduk bermunculan. Semua berlomba jadi pahlawan gas.
Tidak ada yang berani bertanya satu kalimat saja: di mana kalian ketika kontrak itu diteken, ketika PoD itu dirancang, ketika setiap keputusan besar Andaman dibuat tanpa satu pun suara dari penjaga yang seharusnya berjaga?
10 Juni 2026. Mualem terbang ke Jakarta. Temui Kepala SKK Migas. Minta revisi PoD. SKK Migas bilang bersedia mengakomodasi.
Belum ada tanda tangan. Belum ada yang mengikat. Hanya janji lisan setelah pertemuan malam persis jenis komitmen yang paling mudah mati sebelum pagi.
BPMA sudah dicatat sendiri oleh media Aceh: mandul di meja perundingan. MoU kemitraannya kosmetik birokrasi tanpa gigi. Mualem yang mengawasi lembaga itu selama tahun-tahun paling kritis Andaman. Sekarang ia yang paling keras berteriak soal kegagalan lembaga yang dulu ia awasi.
Ini bukan ironi. Ini skenario.
Masyarakat Aceh berhak marah. Bukan kepada Mubadala yang datang berbisnis. Bukan kepada SKK Migas yang menjalankan tugasnya. Tapi kepada mereka yang diberi mandat, diberi kursi, diberi kewenangan untuk berdiri di antara kekayaan Aceh dan tangan-tangan yang ingin mengambilnya lalu memilih diam, sampai semua sudah selesai, lalu naik panggung dan berpidato tentang Soeharto.
Gas Andaman akan mengalir. Pertanyaannya bukan ke mana gas itu pergi.
Pertanyaannya adalah: untuk siapa semua ini diperjuangkan rakyat Aceh, atau mereka yang sudah lebih dulu mengamankan kursinya?
