Katacyber.com | Banda Aceh —Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat untuk menutup sejumlah sekolah dasar dan menengah di wilayahnya mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Rivaldi, Ketua HMI Komisariat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK), mengimbau Pemkab agar mengkaji ulang kebijakan tersebut secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi publik.
“Kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap akses pendidikan anak-anak. Kami menerima informasi bahwa sejumlah siswa merasa kecewa dan sedih karena sekolah mereka direncanakan akan ditutup. Pemerintah daerah semestinya lebih sensitif terhadap hal ini,” ujar Rivaldi dalam keterangannya kepada media, Selasa (24/9/2025).
Beberapa sekolah yang dilaporkan akan ditutup antara lain:
• SMP Swasta Kubu Capang
• SD Negeri Lueng Baro
• SD Negeri Lango Transmigrasi
• SD Negeri Krueng Meulaboh
• SD Negeri Alpen 1 Meureubo
• SD Negeri Paya Baro
• SD Negeri Cot Buloh
Rivaldi menyampaikan bahwa penutupan sekolah-sekolah tersebut bukan hanya berdampak pada siswa, tetapi juga pada orang tua dan para tenaga pendidik. Ia menilai, kebijakan ini berpotensi memperpanjang jarak tempuh siswa menuju sekolah lain, menambah beban transportasi dan biaya, serta menimbulkan ketidakpastian bagi guru yang bertugas.
“HMI memandang perlu dilakukan kajian ulang secara komprehensif terhadap rencana ini. Pemerintah harus membuka ruang dialog bersama orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan unsur mahasiswa untuk mencari solusi yang lebih baik,” tambahnya.
Menurutnya, kebijakan pendidikan seharusnya berpihak pada pemerataan akses dan mutu, bukan sekadar efisiensi anggaran. “Penutupan sekolah bukan satu-satunya jalan keluar. Pemerintah perlu mencari pendekatan lain yang lebih humanis dan partisipatif,” tegasnya.
Sebagai Ketua HMI Komisariat FKIP USK, Rivaldi menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal isu ini hingga mendapat perhatian dan penanganan yang layak. “Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Kami berharap Pemkab Aceh Barat benar-benar mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan final,” pungkasnya.
