Oleh : Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Fenomena media sosial sering kali mencerminkan perasaan dan permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Salah satu yang baru-baru ini mencuri perhatian adalah tagar KaburAjaDulu, yang dengan cepat meraih popularitas di kalangan warganet. Tagar ini muncul sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap pemerintah, terutama dalam konteks situasi ekonomi, ketidakpastian politik, dan penanganan pandemi yang belum sepenuhnya tuntas. Dalam opini ini, kita akan membahas bagaimana tagar tersebut mencerminkan frustrasi masyarakat terhadap kondisi negara saat ini, serta bagaimana fenomena ini mencerminkan wajah negara yang sedang terjebak dalam dilema struktural dan sosial yang pelik.
Penyebab Munculnya #KaburAjaDulu
Secara literal, KaburAjaDulu mengandung makna “kabur dulu”, yang menggambarkan keinginan sebagian orang untuk meninggalkan segala masalah yang ada, baik itu masalah ekonomi, sosial, maupun politik, dengan cara mundur atau menghindar sementara. Tagar ini mungkin tidak hanya sekadar luapan emosional sesaat, melainkan juga bentuk sindiran terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dirasa tidak memenuhi harapan masyarakat.
Tagar KaburAjaDulu juga bisa dilihat sebagai respons terhadap ketidakpastian politik. Indonesia, sebagai negara demokrasi, tentunya mengharapkan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Namun, dalam kenyataannya, banyak keputusan politik yang lebih condong kepada kepentingan kelompok tertentu, baik itu partai politik maupun kelompok oligarki. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintahan lebih sibuk dengan pertarungan politik internal dan bukan dengan upaya konkret untuk mengatasi masalah sehari-hari, rasa kecewa semakin membesar. Ketidakpastian ini membuat masyarakat merasa bahwa tidak ada arah yang jelas bagi negara, dan mereka mulai mempertanyakan apakah ada masa depan yang cerah bagi mereka di bawah sistem yang ada.
Korelasi dengan Wajah Negara Saat Ini
Fenomena KaburAjaDulu sebetulnya menggambarkan wajah negara yang sedang terperangkap dalam serangkaian dilema besar. Negara ini, meskipun berpotensi kaya akan sumber daya alam dan memiliki basis ekonomi yang kuat, justru terjebak dalam masalah struktural yang kompleks dan menantang. Salah satu masalah besar yang ada adalah ketidakmerataan distribusi kesejahteraan. Masyarakat yang berada di lapisan bawah merasa terpinggirkan, sementara mereka yang berada di puncak piramida ekonomi justru semakin kokoh. Ketimpangan ini memunculkan perasaan ketidakadilan yang mendalam.
Di satu sisi, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerintah sering kali menyampaikan pencapaian-pencapaian ini dalam berbagai forum internasional. Namun, di sisi lain, kesenjangan sosial semakin lebar. Masyarakat menengah ke bawah terus bergumul dengan masalah pengangguran, harga barang yang terus melonjak, dan kesulitan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ketika orang-orang ini melihat bahwa bantuan yang datang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mereka pun mulai merasa bahwa negara tidak hadir untuk mereka. Akhirnya, perasaan “kabur” atau ingin melarikan diri menjadi bentuk pelarian dari kenyataan yang tidak kunjung membaik.
Selain masalah ekonomi, Indonesia juga tengah menghadapi dilema besar dalam sistem politik. Keputusan-keputusan yang diambil seringkali lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek dibandingkan dengan solusi jangka panjang yang menyelamatkan kepentingan rakyat banyak. Penanganan isu-isu politik yang bersifat pragmatis ini justru membuat publik semakin skeptis terhadap kapasitas pemerintah dalam mewujudkan perubahan yang substansial. Oleh karena itu, munculnya tagar seperti KaburaJadulu adalah cerminan dari keresahan rakyat yang sudah tidak lagi percaya pada janji-janji pemerintah.
Menyoroti Pola Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah
Tagar ini juga menjadi indikator penting terkait rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik adalah elemen penting dalam sebuah negara demokrasi yang sehat. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, atau mereka merasa bahwa kebijakan yang ada tidak efektif, maka tingkat partisipasi politik mereka pun menurun.
Ketidakpercayaan ini tak hanya muncul dalam konteks ekonomi dan politik, tetapi juga dalam pengelolaan sektor-sektor publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Masyarakat merasa bahwa masalah-masalah dasar yang mereka hadapi, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan pendidikan berkualitas, tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam hal infrastruktur, meskipun ada pembangunan besar-besaran di beberapa wilayah, banyak daerah yang masih tertinggal dalam hal akses jalan, air bersih, dan fasilitas publik lainnya.
Solusi dan Harapan ke Depan
Untuk mengatasi fenomena KaburAjaDulu yang semakin berkembang, perlu adanya refleksi mendalam dari pihak pemerintah dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah harus mulai merespon dengan serius keluhan masyarakat dan menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan harus menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, serta memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.
Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan politik dan pemberantasan korupsi juga menjadi hal yang sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Rakyat harus merasa bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk mereka, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat juga merupakan langkah penting untuk mengurangi rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan.
Secara keseluruhan, KaburAjaDulu bukan hanya sekadar tagar yang muncul karena kekecewaan sesaat, tetapi juga cerminan dari perasaan banyak orang yang merasa terpinggirkan oleh sistem yang ada. Jika negara ini ingin keluar dari krisis ketidakpercayaan dan frustrasi, maka pemerintah harus bekerja keras untuk menghadirkan perubahan nyata, bukan hanya janji-janji kosong. Pemerintah harus mampu menghadirkan kebijakan yang dapat merespons kebutuhan rakyat secara konkret dan menyeluruh, serta mengurangi jurang pemisah antara mereka yang kaya dan yang miskin.
