Oleh : Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Indonesia, yang dulu dijanjikan sebagai negara yang adil dan makmur, kini semakin jauh dari cita-cita luhur tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan yang seharusnya memimpin dengan penuh tanggung jawab malah tampak semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
Pemerintahan yang terperosok dalam korupsi, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, dan pembungkaman kebebasan pers adalah gambaran nyata bagaimana Indonesia kini terjerumus dalam gelapnya ketidakadilan.
Salah satu contoh nyata dari pembusukan yang terjadi di tubuh pemerintahan adalah praktik penyelewengan yang tak hanya terjadi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga dalam sektor-sektor penting yang seharusnya melayani rakyat. Salah satu skandal besar yang baru-baru ini mencuat adalah kasus oplosan bahan bakar Pertalite menjadi Pertamax yang melibatkan sejumlah oknum pejabat dan pelaku usaha. Skandal ini tidak hanya mencoreng wajah pemerintah, tetapi juga menunjukkan bagaimana pengawasan terhadap sumber daya alam dan sektor energi begitu lemah.
Oplosan bahan bakar jelas merupakan tindakan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Selain menyebabkan kerugian finansial yang besar, praktik ini juga berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun yang lebih memprihatinkan, meskipun kasus ini telah mencuat, pelakunya tampaknya hanya menerima hukuman ringan atau bahkan tidak diproses dengan serius. Seperti biasa, proses hukum yang lambat dan tidak transparan membuat publik semakin tidak percaya pada kemampuan negara dalam menegakkan hukum.
Skandal seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dari sektor energi hingga infrastruktur, praktik-praktik serupa yang merugikan rakyat sering kali muncul, namun hampir selalu dibungkam atau ditutupi oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Ini menggambarkan betapa bobroknya pengawasan yang ada di negeri ini. Rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kekayaan alam malah terabaikan, sementara oknum-oknum yang bertanggung jawab atas penyelewengan ini terus bebas berkeliaran tanpa ada pertanggungjawaban yang berarti.
Prabowo dibawah bayang-bayang Jokowi
salah satu hal yang semakin menarik perhatian dalam politik Indonesia adalah keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Prabowo saat ini sebagai Presiden terpilih banyak mendapatkan sebuah pertanyaan dari masyarakat apakah Prabowo benar-benar mampu melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi dan benar-benar bisa memberikan perubahan yang diharapkan masyarakat?
Secara terbuka, Prabowo sudah menyatakan bahwa dia menjadi presiden untuk kepentingan masyarakat, namun dalam praktiknya, tampaknya Prabowo hanya menjadi bagian dari politik kekuasaan yang lebih besar. Banyak pihak yang melihatnya hanya sebagai penguat koalisi yang ada, bukan sebagai agen perubahan yang sejati. Kebijakan-kebijakan yang diambil seringkali terasa seperti kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, tanpa ada terobosan signifikan yang bisa memberikan harapan baru bagi rakyat.
Prabowo, meskipun memiliki pemilihannya sendiri dan citra sebagai seorang yang tegas, tampaknya tidak memiliki banyak pengaruh untuk merombak cara kerja pemerintahan yang ada. Alih-alih mengedepankan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, justru lebih sering terlihat bahwa kepentingan partai politik dan elit-elit yang berkuasa mendominasi keputusan-keputusan besar yang diambil. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada klaim perubahan, Indonesia justru semakin terperangkap dalam politik kekuasaan yang korup dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat.
Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh pemerintah adalah pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Alih-alih mengutamakan kesejahteraan rakyat, anggaran yang ada justru lebih banyak dialihkan untuk proyek-proyek yang lebih menguntungkan bagi segelintir orang. Proyek-proyek besar yang dicanangkan oleh pemerintah sering kali tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bahkan malah menyisakan hutang dan pemborosan yang semakin membebani rakyat.
Salah satu contoh dari kebijakan yang dinilai tidak efisien adalah proyek Investasi Danantara yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi perekonomian Indonesia. Namun, banyak yang meragukan efektivitas proyek ini. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, anggaran malah digunakan untuk membangun infrastruktur besar yang tak terjangkau oleh kebanyakan rakyat.
Proyek seperti ini hanya menguntungkan kalangan pengusaha besar yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, sementara rakyat tetap terjebak dalam jurang kemiskinan. Efisiensi anggaran menjadi omong kosong, karena alokasi dana lebih banyak didorong oleh kepentingan politik dan bisnis daripada kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.
Dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan pers adalah salah satu pilar utama yang harus dijaga. Sayangnya, kebebasan pers di Indonesia kini berada di bawah ancaman. Lembaga pers yang seharusnya menjadi suara rakyat, sering kali dibungkam oleh tekanan politik. Banyak media yang kini lebih memilih untuk mengikuti arus pemerintah demi mendapatkan iklan dan keuntungan lainnya, daripada menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan penyampai kebenaran.
Kebebasan pers yang semakin tergerus ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya. Media yang seharusnya mengungkapkan ketidakberesan pemerintah malah sering kali terjerat dalam permainan politik. Jurnalis yang berani mengungkapkan kebenaran sering kali diintimidasi atau bahkan dihadapkan pada ancaman fisik dan hukum. Di tengah ancaman ini, banyak media yang lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Padahal, tanpa pers yang bebas, rakyat akan kehilangan saluran untuk mendapatkan informasi yang obyektif dan transparan. Pemerintah yang tidak terawasi oleh pers yang kritis bisa dengan mudah menjalankan kebijakan yang merugikan rakyat tanpa ada yang bisa menghalangi.
Pada akhirnya, semua ini menggambarkan satu kenyataan yang menyedihkan: Indonesia semakin terperosok dalam kegelapan. Sebagai negara yang mengklaim dirinya sebagai demokrasi, Indonesia kini justru semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Korupsi yang merajalela, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, dan pembungkaman pers menjadi tanda bahwa negara ini sedang berada dalam krisis yang sangat mendalam.
Garuda yang seharusnya menjadi lambang kebanggaan negara kini hanya menjadi simbol kosong. Garuda kini berkepala tikus, menggambarkan sebuah negara yang dipenuhi oleh kebusukan dan ketidakadilan. Demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata kini tampak semakin jauh dari kenyataan. Jika negara ini terus dibiarkan terjerumus dalam kekuasaan yang korup, maka masa depan Indonesia akan semakin kelam.
Sebagai rakyat, kita harus mulai bertanya, sampai kapan kita akan diam? Kapan kita akan bangkit untuk menuntut keadilan? Indonesia tidak bisa terus terperosok dalam keserakahan dan ketidakadilan yang semakin merajalela. Sudah saatnya kita kembali menuntut hak kita sebagai warga negara yang bebas, adil, dan makmur. Jangan biarkan Garuda berkepala tikus terus menguasai langit kebebasan.
