Oleh: Anissa
Aktivis Aceh / Part of Sekolah Kita Menulis cabang Langsa
Ada cara mencuri yang tidak akan bikin tanganmu kotor. Tidak perlu pistol. Tidak perlu kabur. Cukup duduk manis, paraf di kolom yang benar, dan tunggu proyek datang sendiri ke mejamu. Di Aceh namanya penunjukan langsung. Di tempat lain namanya apa, terserah. Barangnya sama.
KPK datang ke Banda Aceh pada 19 Mei 2026 membawa satu lembar data yang seharusnya membuat malu.
Dari seluruh Rencana Umum Pengadaan Pemerintah Aceh tahun 2026, hanya 0,92 persen proyek berjalan lewat tender terbuka. Sisanya 74 persen, atau 7.722 paket kegiatan langsung ditunjuk. Tanpa kompetisi. Tanpa persaingan. Tanpa publik yang bisa mengawasi siapa yang menang dan mengapa.
Harun Hidayat, Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, menyebutnya red flag. Sinyal peringatan dini. Bahasa diplomatik untuk sesuatu yang baunya sudah tidak sedap.
Penunjukan langsung bukan kejahatan. Itu selalu jadi pembelaan pertama. Dan secara hukum, benar mekanisme PL dibolehkan untuk kategori dan nilai tertentu. Tapi 74 persen bukan kategori. Itu dominasi.
Ketika tender ditekan ke bawah satu persen dari seluruh pengadaan, yang runtuh bukan prosedur administratif. Yang runtuh adalah prinsip dasar bahwa uang rakyat harus diperebutkan secara jujur bukan dibagi-bagi di ruang yang tidak ada kameranya.
KPK punya istilah untuk ini: pemecahan paket. Aku punya istilah yang lebih pendek: akal-akalan. Proyek Rp10 miliar dipotong jadi sepuluh amplop Rp1 miliar. Masing-masing di bawah ambang lelang. Masing-masing bisa langsung ditunjuk. Hukumnya dilalui dengan senyum. Semangat hukumnya dikubur di halaman belakang kantor dinas, tidak ada nisan.
Nama teknisnya mens rea niat jahat yang bersembunyi di balik legalitas.
Angkanya lebih konkret di Aceh Tamiang.
Dinas Pendidikan: 306 paket, Rp62 miliar. Dilelang: lima. Lima dari tiga ratus enam.
Dinas Kesehatan: 301 paket, Rp28,8 miliar. Dilelang: dua. Mungkin yang dua itu pun dilelang karena tidak sengaja.
Dinas PUPR: 650 paket, Rp53 miliar. Dilelang: delapan belas. Sisanya langsung ditunjuk. Semua. Seperti arisan tapi yang dapat nama, bukan yang beruntung
Ini bukan soal kapasitas unit pengadaan yang kurang. Ini soal pilihan yang dibuat berulang-ulang, secara konsisten, di lintas dinas, lintas kabupaten. Pilihan untuk tidak membuka pintu.
DPRA tidak tinggal diam. Wakil Ketua Ali Basrah bergegas ke depan mikrofon: penunjukan langsung tidak melanggar aturan. Secara teknis, lagi-lagi, benar.
Tapi ada yang luput dari klarifikasi itu.
Tender bukan sekadar mekanisme administratif. Tender adalah cara negara membuktikan bahwa ia tidak memilih pemenang sebelum pertandingan dimulai. Ketika tender nyaris tidak ada, yang hilang bukan efisiensi prosedur yang hilang adalah bukti bahwa pemerintah tidak punya kepentingan tertentu atas siapa yang mengerjakan proyek rakyat.
KPK bahkan mengingatkan legislatif secara khusus: jangan ikut campur pengadaan eksekutif, termasuk yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan. Peringatan itu tidak lahir dari kekhawatiran yang tidak berdasar.
Ada hitung-hitungan sederhana yang diabaikan.
Bila sebuah proyek berpagu Rp1 miliar dilelang, rekanan bisa menawar di angka Rp900 juta, bahkan Rp850 juta. Selisih itu adalah penghematan nyata bagi kas daerah. Dengan penunjukan langsung, tidak ada penawaran. Tidak ada selisih. Tidak ada penghematan.
Kalikan dengan 7.722 paket. Hitung sendiri berapa yang seharusnya kembali ke rakyat tapi tidak pernah sampai.
Inspektorat Aceh diminta KPK untuk mengevaluasi. Mengkaji ulang mana PL yang sah secara substansi dan mana yang lahir dari rekayasa. Permintaan yang wajar. Tapi evaluasi yang baik membutuhkan satu hal yang paling langka di tata kelola daerah: keberanian untuk menemukan kesalahan di dalam rumah sendiri.
Angka 0,92 persen tender bukan statistik yang terlupakan di halaman belakang laporan. Ia adalah cermin. Dan cermin itu memperlihatkan pemerintahan yang lebih nyaman bekerja tanpa penonton.
Aceh punya anggaran. Aceh punya regulasi. Yang tidak dimiliki Aceh saat ini adalah pengadaan yang berani dibuka selebar-lebarnya di bawah cahaya.
Semua orang tahu ke mana uangnya pergi. Ini bukan lorong gelap lampu di sini terang, tapi semua orang memilih memejamkan mata. Tender 0,9%. Penunjukan langsung 74% persen. Angkanya tidak bersembunyi. Yang bersembunyi cuma keberanian untuk menyebutnya dengan nama aslinya: rampok yang pakai stempel.
