Oleh Zulfata, CEO Media Katacyber.com
Menengok gelagat perpolitikan Aceh dan nasional hari ini memang unik meskipun kesedihan terselip di dalamnya. Seandainya para pejuang Aceh lintas sektor yang totalitas berkorban nyawa dan harta untuk masa depan Aceh menyaksikan kondisi keacehan hari ini, mungkin saja mereka sekder tersenyum pilu atau sebaliknya.
Perpolitikan Aceh dari hari ke hari semakin jauh dari identitas politik yang melekat pada dirinya. Politik yang gagah berani, mandiri dan solid secara bertahap cepat berubah menjadi politik pengecut, ketergantungan dan bercerai berai. Dalam konteks ini, sejarah tak mungkin berulang, kenyataannya adalah sejarah babak baru betapa semakin culasnya perpolitikan di Aceh hari ini.
Seiring pergantian pemimpin terjadi, seiring itu pula influenser dengan berbagai tugas pokok, fungsi dan strategis menggelar pembodohan politik secara terang-benderang serta massif. Akal sehat warga Aceh yang pernah diproduksikan dari perpaduan nilai syariat dan adat, kini telah tergantikan dengan dorongan kubu politik. Sehingga ini menjadikan apa yang disebut politik Aceh tanpa panglima.
Apakah panglima yang dimaksud masih perlu belajar dan sekolah militer? Hal ini yang belum diketahui secara pasti. Mengurai perpolitikan dari cerminan sejarah terkadang memang tidak begitu menarik, tetapi mesti disinggung agar citra perubahan perpolitik terlihat secara konkret. Dalam pentas sejarah politik Aceh, baik pada masa kerajaan Aceh, masa orde baru hingga beberapa detik setelah MoU Helnsinki, kini identitas politik Aceh itu telah terjun bebas.
Hari ini, pemimpin di Aceh bukannya mandiri, justru mengalami ketergantungan akut, sehingga pemimpin tersebut tidak mengetahui secara sadar apakah ia sedang memimpin atau sedang digiring ke dalam satu permaian yang dia tidak ketahui. Jangan tanyakan lagi soal keberanian, sebab keberanian tersebut telah lenyap seiring senjata dicincang-cincang di beberapa lapangan. Selanjuntnya, jangan tanya lagi apa itu ikrar Lamteh, Ikrar Blang Padang, Tugu Darussalam, serta deklarasi lainnya yang bersejarah dalam upaya konsolidasi perpolitikan Aceh.
Identitas politik Aceh hari ini tak lepas dari sebutan pemimpin bodoh, nekat, bergerombolan seperti apa yang disebut oleh Soekarno yaitu politik Sontoloyo. Politik Aceh hari ini lebih bangga merajut ketergandungan secara jangka panjang dari pada berkemandirian dan saling mensejahterakan.
Kendali perpolitikan Aceh hari ini semestinya sadar betapa tertinggalnya Aceh akibat dari pembodohan politik itu sendiri. Pembodohan politik tersebut secara bertahap menggumpal dan menggunung menjadi satu poros kekuasaan yang sedang dimanfaatkan kekuatan yang disebut poros nasional. Tentu obat dari pembodohan politik ini bukan justru bermesraan dengan kampus-kampus yang kini gerakannya tak ubah dari apa yang disebut influenser versi lembaga pendidikan. Fenomena politik influenser menyasar jantung akal sehat perguruan tinggi yang bukan saja melanda Aceh.
Pembodohan politik tersebut mesti dibongkar secara terus menerus melalui penguatan gagasan dan gerakan publik yang tidak boleh lelah dan berlutut pada kekuasaan yang dipandang gemar melakukan program dan agenda pembodhan politik. Sebab pembodohan politik adalah semacam pemicu stimulus dalam membenihkan kerusakan di sistem sosial, pendidikan dan kebudayaan yang kemudian mengawetkan ketimpangan di tengah masyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang berketurunan pejabat akan terus mendapat bagian, yang miskin akan terus ditipu daya. Aceh benar-benar merdeka dari agenda pencerdasan publik, dan ramai-ramai dipaksa hormat pada praktik pembodohan secara massif.
Kini, kearifan lokal Aceh tak lagi berdaya mendobrak sistem politik yang semakin culas, narsistik, dan ego sentris. Kearifan lokal telah keropos dalam karena tak mampu membendung arus politik culas yang semakin deras. Pertimbangan politik Aceh tidak lagi dilihat dari sejauhmana nilai kemaslahatan umat, melainkan diputuskan oleh golongan politik mana yang sedang berkuasa. Sehingga Aceh hari ini bukan saja jalan di tempat, melainkan telah terjungkal dari yang semestinya.
Perhatikan saja misalnya, dari masa ke masa, apakah program mencerdaskan kehidupan masyarat Aceh itu benar-benar tepat sasaran? Perhatikan saja misalnya apakah program pengelolaan sumber daya alam Aceh benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh? Perhatikan juga apakah politik lokal yang dicita-citakan menjadi politik solusi atau justru semakin menambah polusi? Atas beberapa pertanyaan inilah sejatinya Aceh telah kehilangan jati diri politiknya. Lantas bagaimana cara menghidupnya kembali? Silakan tanya pada Tengku Oek Petak!
