Oleh Zulfata (Ketua Umum DPP Angkatan Muda Mudi Perjuangan Aceh/AMMPA)
Potensi politik anak muda sejatinya bukan barang baru di belantara politik Indonesia hari ini, jauh sebelum Indonesia merdeka, berbagai poros anak muda ikut mempertegas dan mempercepat Indonesia meraih kedaulatan, hingga dalam konteks nasional politik anak muda tersimpul dalam semangat sumpah pemuda. Demikian halnya Aceh, saat Aceh masih menjadi bagian dari wilayah gubernur militer dari Sumatera Utara, politik kaum muda Aceh masa itu terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan Aceh agar lebih mandiri dan menjadi daerah otonom sebagai provinsi istimewa.
Yang ingin disampaikan dalam tulisan ini bukanlah sejarah atau proses terbentuknya daerah otonom atau kekhususan provinsi Aceh masa itu, melainkan sebagai refleksi peradaban agar tatakelola pemerintah hingga partai politik sebagai lembaga penampung dan memperjuangkan aspirasi politik rakyat tidak boleh lepas dari apa yang disebut sebagai pendulum politik anak muda.
Sederhananya, politik anak muda adalah suatu upaya lentingan gagasan dan tindakan dalam menjaga akal sehat laju kekuasaan. Sehingga kekuasaan tidak hidup menjadi predator bagi rakyat. Politik anak muda identik dengan kekuatan integritas, transparansi, hingga daya dobrak yang patut mendapat tempat dalam sistem pengambilan keputusan. Ada banyak bukti menandakan efektifnya politik anak muda sebagai pengawal dan memimpin agenda kuasa di luar pemerintahan. Gerakan politik anak muda selain strategis dalam pola kolaborasi politik, tetapi juga kekuatan luar parlemen yang sehat dalam “menggong-gong” jalannya kekuasaan parlemen, artinya, politik anak muda adalah “parlemen di atas parlemen”.
Tujuan tersirat dari tulisan ini dianggap relevan dengan situasi dan kondisi Aceh masa kini,dimana pemerintah dan legislatif masih enggan dan menutup diri dengan pandangan dan gebrakan politik anak muda. Akibatnya, laju kekuasaan pemerintahan Aceh ini tak sejalan dengan tantangan yang dialami anak muda. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh Pemerintah Aceh hari ini yangmasih jauh dari wujud aspirasi politiknya anak muda.
Justru yang terjadi hari ini adalah ada kesan dan upaya Pemerintah Aceh merangkul anak muda hanya sebagai buzer (pendengung), bukan sebaliknya sebagai teman berfikir untuk mencari solusi agar kebijakan yang diciptakan dapat berjalan secara tepat sasaran. Sebab makna politik kaum anak dalam konteks ini bukanlah sebatas defenisi kaum milenial atau gen-z, melainkan suatu cara pandang yang mutakhir dalam menjawab dan merumuskan strategi dinamika politik-ekonomi yang perubahannya datang silih berganti.
Atas pertimbangan penalaran di atas, penulis menemukan apa yang dilakukan Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA),Prof. Marniati adalah suatu upaya yang tepat dan visioner. Partai PPA di usia satu tahunnya telah mampu memasang “perakat lunak” dalam menghidupkan mesin politik anak muda seperti yang penulis singgung di atas.
Dengan menguatnya sistem perkaderan dan membuka ruang selebar-lebarnya sebagai tempat mengapresiasi ekspresi anak muda, secara tidak langsung PPA benar-benar siap untuk terdepan untuk menjawab tantangan yang dihadapi rakyat dan Pemerintah. Dengan sendirinya, komitmen politik anak muda yang ditanam-kuat oleh PPA inilah menjadikan kerja politik partai semakin kuat seiring tumbuhnya kecakapan politik anak muda di struktur PPA.
Sebagai partai lokal, PPA patut dilihat dari sudut pandang sebagai partai penguatan sumber daya manusia, dan partai sinergitas untuk mempercepat penyelesaian kompleksitas permasalahan Aceh pascadamai MoU Helsinki. Spirit politik nasionalis, berkeadilan dan perikemanusiaan yang dijalankan oleh PPA harus didorong untuk dapat memegang kunci kekuasaan. Meski jalan menuju ke sana tidak mudah, berbagai rintangan politik manipulatif yang melekat kuat dalam sistem perpolitikan Aceh hari mengharuskan PPA berkelanjutan mengedepankan politik anak muda.
Diakui atau tidak, hanya melalui gerakan politik anak muda yang mampu mengurai kebuntuan yang dialami Aceh masa kini. “tembok berlin” politik Aceh mesti cepat dirobohkan, sehingga sekat pemisah antara aspirasi rakat Aceh tidak lagi ada pembatas. Pemerintah Aceh tidak boleh jalan sendirian. Rakyat Aceh tidak boleh ditelantarkan, dalam celah peluang pengabdian politik inilah PPA harus terus mengencangkan mesin politik mudanya.
Akhirnya, selamat sukses kepada PPA dengan usia satu tahunnya telah berhasil menghimpun muda mudi berintegritas, visioner dan haus melakukan gebrakan demi menyelamatkan seluruh lapisan rakyat Aceh yang hari ini masih terkesan dianak-tirikan oleh pemerintah.
