Oleh: Syahputra Ariga, S.IP
Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Gayo Lues pada akhir tahun 2025 telah meninggalkan jejak kerusakan yang tidak ringan. Namun dalam perspektif kebijakan publik, tantangan terbesar saat ini bukan lagi fase tanggap darurat, melainkan bagaimana memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Data menunjukkan sedikitnya 3.157 rumah terdampak, 101 jembatan mengalami kerusakan atau putus, serta kebutuhan hunian sementara (huntara) mencapai 2.659 unit yang tersebar di tujuh kecamatan.
Dalam kajian kebencanaan modern, pemulihan pascabencana tidak sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak. Konsep Build Back Better yang diadopsi secara global menekankan bahwa proses pemulihan harus menghasilkan kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelum bencana terjadi. Karena itu, keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari jumlah proyek fisik yang selesai dibangun, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk kembali hidup produktif, memperoleh layanan publik yang memadai, dan memiliki ketahanan terhadap bencana di masa mendatang.
Dari sisi regulasi, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta PP Nomor 21 Tahun 2008 secara tegas mengamanatkan bahwa pemulihan pascabencana meliputi perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana, bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial ekonomi, hingga pemulihan pelayanan publik. Dengan demikian, fokus pemulihan tidak boleh hanya tertuju pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa proses pemulihan masih menghadapi sejumlah hambatan struktural. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan berbagai sumber pendanaan pemulihan dinilai belum optimal akibat lambatnya pencairan, panjangnya proses administrasi, serta minimnya transparansi penggunaan anggaran. Kondisi ini berpotensi memperlambat penyelesaian berbagai kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Di sektor hunian, sebagian masyarakat masih bergantung pada hunian sementara dengan fasilitas yang terbatas. Pada saat yang sama, pembangunan hunian tetap (huntap) masih menghadapi kendala ketersediaan lahan, kepastian status hukum tanah, serta kebutuhan anggaran yang besar. Situasi ini menimbulkan risiko munculnya pengungsian berkepanjangan yang dapat berdampak pada aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, kerusakan jalan dan jembatan tidak hanya menjadi persoalan infrastruktur semata. Dalam perspektif ekonomi regional, terganggunya konektivitas berarti meningkatnya biaya distribusi hasil pertanian, terhambatnya akses pasar, serta menurunnya pendapatan petani dan pelaku UMKM. Karena itu, rehabilitasi infrastruktur harus dipandang sebagai instrumen pemulihan ekonomi, bukan sekadar proyek konstruksi.
Ancaman lain yang tidak kalah penting adalah risiko banjir berulang akibat belum optimalnya normalisasi sungai, penguatan tebing, dan pengendalian sedimentasi. Jika aspek mitigasi ini diabaikan, maka investasi pemulihan yang telah dikeluarkan berpotensi kembali rusak akibat bencana serupa di masa depan.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues perlu segera membangun tata kelola pemulihan yang terintegrasi melalui pembentukan tim percepatan pemulihan pascabencana, penyusunan roadmap rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur, transparansi penggunaan anggaran melalui dashboard publik, percepatan pembangunan huntap, rehabilitasi infrastruktur prioritas, serta program pemulihan ekonomi berbasis pertanian, UMKM, dan padat karya.
Pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali apa yang rusak, melainkan momentum untuk membangun Gayo Lues yang lebih tangguh, lebih adil, dan lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan. Jika momentum ini mampu dikelola dengan baik, maka bencana tidak hanya menjadi catatan duka, tetapi juga titik awal lahirnya tata kelola pembangunan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
