Katacyber.com | Nagan Raya – Gelombang penolakan dan kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai rencana pembangunan yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan di kawasan Beutong Ateuh terus menguat. Setelah berbagai elemen masyarakat menyuarakan aspirasinya, kini dukungan datang dari Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Nagan Raya, Teuku Sultan Iskandar Muda atau yang akrab disapa Poncut.
Menurut Poncut, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap suara masyarakat yang selama ini hidup dan bergantung pada kawasan Beutong Ateuh. Apalagi, wilayah tersebut baru saja menghadapi berbagai bencana alam yang menjadi pengingat penting tentang arti menjaga keseimbangan lingkungan.
“Alam telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Berbagai bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa keseimbangan lingkungan tidak boleh diabaikan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut masa depan Beutong Ateuh harus dipertimbangkan secara matang dan penuh kehati-hatian,” ujar Poncut, Jumat (12/6/2026).
Ia menilai kekhawatiran masyarakat muncul bukan tanpa alasan. Warga telah merasakan secara langsung dampak berbagai bencana yang melanda kawasan Beutong Ateuh dan sekitarnya, mulai dari banjir hingga kerusakan infrastruktur yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, Poncut meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog yang seluas-luasnya serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kawasan tersebut.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak boleh dianggap sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, suara masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Jangan khianati suara masyarakat Beutong Ateuh. Rakyat sudah menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka secara terbuka. Pemerintah harus hadir untuk mendengar, bukan justru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan diterima masyarakat secara langsung,” tegasnya.
Beutong Ateuh selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki kekayaan sumber daya alam, kawasan hutan yang masih terjaga, serta sumber-sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Kawasan tersebut juga menjadi penyangga bagi sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama warga.
Poncut menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan mempertimbangkan risiko jangka panjang bagi generasi mendatang.
“Pemerintah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan partisipasi publik. Semua proses harus terbuka. Masyarakat harus dilibatkan karena mereka adalah pihak yang akan menerima dampak langsung dari setiap keputusan yang diambil,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah harus membuktikan bahwa kepentingan rakyat berada di atas segala-galanya. Jangan sampai suara masyarakat yang telah disampaikan secara damai dan terbuka justru diabaikan. Jika aspirasi rakyat tidak didengar, maka kepercayaan publik terhadap proses pembangunan akan terkikis. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan nasib Beutong Ateuh puluhan tahun ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, Poncut menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan maupun investasi. Yang ditolak adalah pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam sumber kehidupan masyarakat.
“Investasi boleh masuk, pembangunan boleh berjalan. Tetapi jangan sampai rakyat menjadi penonton di tanahnya sendiri. Jangan sampai lingkungan rusak, sumber air terancam, dan masa depan anak cucu dipertaruhkan demi kepentingan sesaat. Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Poncut kembali mengingatkan bahwa suara rakyat merupakan amanah yang wajib dihormati oleh setiap pengambil kebijakan.
“Jangan khianati suara masyarakat Beutong Ateuh. Suara rakyat adalah amanah. Masa depan Beutong Ateuh harus ditentukan dengan melibatkan masyarakat yang hidup, tumbuh, dan bergantung pada kawasan ini,” pungkasnya.
Seruan “Jangan Khianati Suara Masyarakat Beutong Ateuh” kini menjadi simbol tuntutan masyarakat agar pembangunan di Aceh berjalan secara adil, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Masyarakat berharap pemerintah benar-benar mendengar suara yang datang dari akar rumput sebelum mengambil keputusan yang akan menentukan masa depan Beutong Ateuh dan generasi yang akan datang.
