Penulis Dwika Febrianti (Mahasiswi Pascasarjana Unviersitas Paramadina)
Setiap tanggal 2 Mei, negeri ini seolah berhenti sejenak. Baliho-baliho bertuliskan “Selamat Hari Pendidikan Nasional” terpajang di berbagai sudut kota. Sekolah-sekolah menggelar upacara, dan potret Ki Hajar Dewantara kembali menghiasi ruang-ruang publik. Dalam beberapa jam, bangsa ini mengenang sosok yang pernah berkata, “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.”
Namun, di balik gegap gempita seremoni itu, saya sering bertanya dalam hati: apakah kita benar-benar mendengar suara pendidikan? Ataukah peringatan ini hanya menjadi rutinitas tahunan yang berlalu tanpa makna?
Mungkin kita masih ingat dengan kisah seorang siswa di pelosok Nusa Tenggara, yang harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer melewati bukit dan sungai demi mencapai sekolah yang bangunannya nyaris roboh. Di sisi lain negeri, di jantung ibu kota, anak-anak lain duduk di ruang kelas ber-AC, berselancar di internet dengan tablet canggih. Kedua kisah ini nyata—dan keduanya tumbuh di bawah langit yang sama, di negeri yang sama, yang katanya menjunjung tinggi “pendidikan untuk semua.”
Kesenjangan itu bukan sekadar statistik. Ia adalah wajah dari kegagalan kita untuk menghadirkan keadilan dalam pendidikan. Di era yang katanya digital dan terhubung, masih banyak anak yang tak pernah bersentuhan dengan teknologi, tak mengenal makna “literasi digital,” bahkan belum bisa membaca dengan lancar meski sudah duduk di bangku kelas lima.
Dan di tengah kondisi itu, kita kerap lupa pada sosok yang paling menentukan masa depan bangsa: guru.
Masih banyak guru honorer di bangsa ini yang mengajar tiga mata pelajaran berbeda karena kekurangan tenaga pengajar. Yang berangkat pagi, pulang menjelang malam, digaji tak lebih dari ongkos harian pegawai kantoran. bagaimana mungkin kita menggantung masa depan bangsa pada pundak yang bahkan tak kita kuatkan?
Guru bukan hanya pengajar. Mereka adalah pemahat masa depan. Tapi selama profesi ini tidak dihargai secara layak—baik secara moral maupun finansial—kita tak bisa berharap banyak dari sistem yang terus memaksakan hasil tanpa memberi ruang tumbuh.
Lebih jauh lagi, kita perlu bertanya: apa sebenarnya yang kita ajarkan? Dunia berubah cepat. Keterampilan yang dibutuhkan sepuluh tahun lalu tak lagi relevan hari ini. Namun kurikulum kita masih berkutat pada hafalan, pada rumus-rumus yang tidak menjawab tantangan dunia nyata. Di luar sana, anak-anak dituntut untuk berpikir kritis, bekerja sama lintas budaya, dan menguasai teknologi. Tapi di sekolah, mereka masih sibuk mengejar nilai demi ujian akhir.
Pendidikan seharusnya tidak hanya soal angka di rapor. Ia adalah proses memanusiakan manusia, membangun karakter, dan membangkitkan harapan. Ia adalah ruang di mana anak-anak belajar mengenal dirinya, merajut mimpi, dan menatap masa depan dengan percaya diri.
Pendidikan bukan milik pemerintah semata. Ia adalah tanggung jawab kolektif. Dan perubahan tidak harus selalu besar. Ia bisa dimulai dari hal kecil: mendengarkan suara guru, mempercayai potensi anak, memperbaiki satu ruang kelas, atau menanamkan satu nilai baik. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ini bukan ditentukan oleh seberapa megah gedung kementerian, tapi oleh seberapa tulus kita menanamkan ilmu dan harapan pada generasi penerus.
Dan saya percaya: jika kita sungguh-sungguh bergerak bukan hanya merayakan maka Hari Pendidikan Nasional tak lagi menjadi seremoni kosong. Ia akan menjadi titik balik, di mana pendidikan bukan hanya menjadi agenda negara, tapi menjadi napas dari setiap cita-cita bangsa.
