Terdapat satu desa di Kabupaten Aceh Tenggara yang dapat dijadikan simbol kesenjangan sosial yang diakibatkan ketidapedulian daru pemerintah setempat. Nama desa itu adalah Desa Bun Bun Indah, tidak berjauhan juga letaknya dengan Desa Bun Bun Alas.
Secara geografis, Desa Bun Bun Indah terletak di wilayah kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara. Sampainya di desa tersebut, penulis melihat kondisi desanya sangatlah asri, wajar, karena berdampingan dengan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Tetapi, nasib desa dan warga setempat tidak sama dengan nasib KEL yang selalu dirawat organiasi dunia. Berbeda dengan desa di sekitarannya, ambil saja contohnya adalah Desa Bun Bun Indah yang sedang diulas ini.
Mungkin tidak jauh berbeda dengan nasib kebanyakan desa di Aceh, Desa Bun Bun Indah secara ekonomi masih berada di bawah garis kemiskinan. Masyarakat setempat masih dominan bergantungan dengan dunia pertanian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun yang menjadi titik awal persoalan dalam tulisan ini adalah mengapa desa ini selalu terisolir, seakan tidak memiliki pemerintah sendiri, sehingga medan jalan menuju lokasi desa tersebut “sulitnya minta ampun”. Hingga detik ini, memang belum terlihat hilal sampai kapan infrastruktur dalam bentuk jalan umum yang layak akan dibangun menuju desa tersebut.
Mengapa harus jalan umum yang layak mesti menjadi prioritas utama? Meskipun persoalan di desa tersebut sungguh komplit, mulai dari soal kesehatan dan pendidikan masyarakat setempat, hingga soal tanggung jawab wakil rakyat dan pemerintah yang semestinya memiliki beban moral untuk memperhatikan nasib orang banyak di desa tersebut. Jika memang pejabat, baik dari legislatif maupun eksekutif tidak ingin memandang desa tersebut bagian dari tanggung jawab politiknya, maka paling tidak pandanglah desa tersebut sebagai tempat tinggal manusia yang tercatat KTP/KK-nya sebagai warga Kabupaten Aceh Tenggara.
Bukankah tanpa desa ini dulu Aceh Tenggara tidak akan resmi menjadi sebagai Kabupten yang otonom? Lantas mengapa hari ini desa tersebut seperti ditelantarkan oleh lintas pemimpin yang duduk di kantor bupati Aceh Tenggara? Melalui tulisan ini, Desa Bun Bun Indah dapat dijadikan sampel simbolik dari kondisi desa-desa lainnya yang mengalami nasib serupa dengan Desa Bun Bun Indah.
Jika dilihat dari sisi transportasi publik, masyarakat setempat memakai dua jalur, yaitu jalur darat dengan tantangan jalannya yang sangat parah, jalannya yang licin, setiap tikungan terjal dibayangi oleh jurang. Bayangkan misalnya ketika ada ibu hamil yang membutuhkan pertolongan menuju akses ke rumah sakit daerah dengan ditambah saat itu sedang musim hujan? Cukup pembaca yang dapat menjawabnya dalam hati.
Kemudian, di jalur sungai juga tantangannya adalah kematian. Sungguh banyak buktik yang tidak perlu penulis tampilkan dalam tulisan ini terkait sudah berapa nyawa manusia melayang sebagai akibat lalainya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar publik soal insfrastuktur yang layak dan memanusiakan.
Memang, kalau bicara soal Hak Asasi Manusia (HAM), desa ini masuh jauh dari apa yang disebut perlakuan pemerintah desa berbasis HAM. Justru yang terjadi adalah pemerintah desa yang tak menjadi program prioritas pemerintah daerah. Sehingga anggaran daerah yang saat ini mengalami defisit bukan karena telah memenuhi kebutuhan insfrastruktur dasar publik, melainkan anggarannya defisit akibat terjebak dalam politik anggaran pemburu rente. Parah memang, terlebih Aceh Tenggara praktik money politiknya masih membahayakan masa depan pembangunan daerah seperti desa-desa yang senasib dengan Desa Bun Bun Indah.
Memang secara kasat mata, jika dipandang dari kejauhan, posisi pemukikan warga masih terlihat sedikit natural, namun secara realitas sosial ekonomi dan kemanusian, sungguh banyak dosa-dosa pemerintah yang semakin menumpuk dan mengkristal di situ. Belum lagi kita uraikan soal masa depan pendidikan bagi pelajar di desa tersebut, belum lagi soal akses kesempatan medis yang layak, dan sebagainya.
Kini, di tengah masyarakat Desa Bun Bun Indah yang begitu ramah dan terbuka bagi siapapun yang turun melakukan pengabdian, setidaknya hingga hari ini siapapun yang turun ke sana, aspirasi masyarakat tersebut tetaplah sama, yaitu masih seputar dimana peran pemerintah daerah dalam memandang mereka sebagai desa yang telah sepatutnya mendapat akses transportasi publik yang layak dan memanusiakan.
Sekali lagi, penulis ingatkan kepada Pemerintah Aceh Tenggara, pandanglah mereka sebagai manusia, jangan hanya sebatas angka tabel dalam laporan anggaran atas nama warga yang terus digunakan untuk memperkaya diri, sanak keluarga dan karir keturunan penguasa di Aceh Tenggara.
Penulis adalah Dauri, pegiat sosial SBB.
