Oleh : Danu Abian Latif (Pemuda Aceh Tamiang dan Penulis buku opini nakal untuk Indonesia)
Dua puluh empat tahun bukanlah usia yang singkat bagi sebuah daerah otonom, ia adalah fase refleksi tentang apa yang telah dicapai, apa yang masih tertinggal dan apa yang harus segera dibenahi. Bagi Aceh Tamiang, usia ke-24 bukan sekadar seremoni tahunan, ia datang di tengah ujian besar bencana, tekanan sosial, dan tantangan pemulihan yang belum sepenuhnya selesai.
Di titik ini, pertanyaan mendasarnya sederhana namun krusial: apakah Aceh Tamiang sedang bergerak menuju stabilitas, atau justru tertahan dalam siklus krisis yang berulang?
Aceh Tamiang bukan wilayah yang asing dengan bencana, data menunjukkan bahwa banjir merupakan kejadian yang berulang hampir setiap tahun, tersebar di berbagai kecamatan, ini bukan lagi peristiwa insidental, melainkan pola struktural yang menandakan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola lingkungan, infrastruktur, dan mitigasi.
Puncaknya terjadi pada akhir 2025, ketika bencana banjir besar melanda kawasan Aceh dan Sumatra secara luas. Secara nasional, bencana ini menyebabkan ratusan hingga lebih dari 900 korban jiwa, ribuan luka-luka, dan ratusan ribu pengungsi di Aceh Tamiang sendiri, dampaknya sangat terasa puluhan ribu warga mengungsi, infrastruktur lumpuh, dan aktivitas ekonomi berhenti.
Bahkan, laporan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat harus berjalan jauh melewati puing-puing hanya untuk mendapatkan bantuan, sementara akses jalan terputus dan fasilitas publik rusak. Dalam beberapa kasus, warga terpaksa menggunakan air banjir untuk kebutuhan sehari-hari karena krisis air bersih ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah cermin dari kerentanan sistemik.
Pemulihan pascabencana bukan proses instan, ia membutuhkan waktu, koordinasi, dan sumber daya yang tidak sedikit. Pemerintah daerah dihadapkan pada pekerjaan besar: memperbaiki infrastruktur, memastikan distribusi bantuan, memulihkan layanan kesehatan, serta mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat namun tantangan terbesar bukan hanya teknis, melainkan struktural.
Kerusakan yang terjadi tidak hanya pada bangunan fisik, tetapi juga pada sistem pelayanan publik. Bahkan laporan menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan mengalami gangguan serius, dengan keterbatasan obat dan peralatan medis akibat banjir ini menunjukkan bahwa sistem ketahanan daerah masih belum cukup kuat menghadapi bencana skala besar.
Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terus berjalan air bersih, pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan tidak bisa menunggu ketika pemulihan berjalan lambat, maka tekanan sosial akan meningkat. Di usia ke-24 ini, stabilitas pemerintahan menjadi kunci utama tanpa stabilitas, percepatan pemulihan hanya akan menjadi wacana.
Namun stabilitas bukan berarti tanpa kritik, stabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk tetap bekerja di tengah tekanan baik dari kondisi lapangan maupun opini publik yang menjadi tantangan saat ini adalah munculnya ketidakpercayaan yang sebagian dipicu oleh disinformasi dan narasi yang tidak utuh. Sebagaimana pernah terjadi, beredar informasi tidak benar tentang adanya korban banjir yang di usir dari tenda dan tidak di beri bantuan, yang kemudian terbukti tidak akurat .
Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada kinerja, tetapi juga pada pengelolaan informasi. Bencana selalu berdampak langsung pada ekonomi, aktivitas perdagangan, distribusi barang, hingga sektor jasa mengalami gangguan, bahkan, beberapa wilayah mengalami kelangkaan bahan pokok dan terganggunya distribusi energi selama masa darurat.
Namun perlahan, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat, aktivitas ekonomi mulai bergerak kembali, layanan publik kembali dibuka, dan masyarakat mulai beradaptasi dengan kondisi baru, ini adalah sinyal positif. Namun perlu diingat, pemulihan ekonomi tidak hanya tentang membuka kembali aktivitas, tetapi juga tentang membangun ketahanan agar tidak kembali runtuh saat bencana berikutnya datang.
Memasuki usia ke-24, ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah:
1. Mitigasi Bencana Berbasis Data
Banjir yang berulang menunjukkan bahwa pendekatan reaktif tidak lagi cukup. Pemerintah perlu membangun sistem mitigasi berbasis data mulai dari pemetaan wilayah rawan, normalisasi sungai, hingga pengendalian tata ruang.
2. Infrastruktur Tahan Bencana
Pembangunan tidak boleh hanya fokus pada kecepatan, tetapi juga pada ketahanan. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik harus dirancang untuk menghadapi kondisi ekstrem.
3. Penguatan Layanan Dasar
Krisis air bersih dan kesehatan pascabencana menjadi alarm keras. Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan dasar memiliki sistem cadangan yang siap digunakan dalam kondisi darurat.
4. Transparansi dan Komunikasi Publik
Di era digital, informasi adalah kekuatan. Pemerintah harus aktif menyampaikan data, progres, dan kendala secara terbuka untuk mencegah munculnya spekulasi dan disinformasi.
5. Kolaborasi dengan Masyarakat
Pemulihan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu ada kolaborasi dengan masyarakat, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk mempercepat proses.
Kesejahteraan masyarakat bukan hanya soal angka ekonomi, tetapi juga tentang rasa aman, akses layanan, dan kualitas hidup. Di Aceh Tamiang, kesejahteraan akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam keluar dari siklus bencana. Selama banjir masih menjadi ancaman tahunan, maka pembangunan akan selalu bersifat tambal sulam.
Oleh karena itu, visi ke depan harus jelas:
bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik. Dua puluh empat tahun perjalanan Aceh Tamiang adalah cerita tentang perjuangan membangun dari nol, menghadapi berbagai tantangan, dan terus berusaha maju.
Namun perjalanan ini juga menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Bencana 2025 menjadi pengingat bahwa pembangunan belum sepenuhnya kokoh. Bahwa masih ada celah dalam sistem. Bahwa masih ada masyarakat yang rentan.Namun di balik itu semua, ada harapan, harapan yang terlihat dari masyarakat yang tetap bertahan, harapan dari pemerintah yang terus berupaya dan harapan dari kolaborasi yang mulai terbangun.
Aceh Tamiang tidak punya banyak waktu untuk berjalan lambat. Percepatan pemulihan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Stabilitas pemerintahan harus dijaga, bukan dengan membungkam kritik, tetapi dengan memperkuat kinerja dan transparansi, kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama, bukan sekadar jargon.
Dan yang paling penting, semua pihak harus berhenti menjadikan bencana sebagai ruang konflik, Aceh Tamiang tidak membutuhkan lebih banyak kegaduhan, ia membutuhkan kerja nyata, karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling lantang berbicara, tetapi siapa yang benar-benar mampu membawa perubahan, di usia 24 tahun ini, Aceh Tamiang berada di persimpangan: bertahan dalam siklus lama, atau melompat menuju masa depan yang lebih tangguh.
BANGKIT LEBIH CEPAT, DAN PULIH LEBIH KUAT
