Oleh: Satria Wijaya (Ketua HMI Komisariat Saintek Unsam Cab.Langsa Aceh – Peserta Advance Training LK-3 Badko Sumut Tahun 2026)
Perjalanan politik Indonesia menuju negara modern bukanlah sesuatu yang terjadi secara cepat. Prosesnya panjang dan penuh perubahan, terutama dalam hal bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana hubungan antara negara dan rakyat terbentuk. Dari masa kerajaan hingga Indonesia merdeka, perubahan ini tidak hanya soal sistem pemerintahan, tetapi juga tentang siapa yang berhak memegang kekuasaan dan dari mana kekuasaan itu berasal.
Pada masa sebelum penjajahan, Nusantara terdiri dari banyak kerajaan. Kekuasaan berada di tangan raja, dan rakyat tunduk karena faktor tradisi serta kepercayaan. Hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat pribadi dan bertingkat. Artinya, kesetiaan rakyat lebih ditujukan kepada sosok pemimpin, bukan pada sistem atau aturan yang jelas.
Ketika masa penjajahan Belanda dimulai, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan. Belanda memperkenalkan sistem administrasi yang lebih teratur dan modern. Namun, di balik itu, ketimpangan tetap terjadi. Kekuasaan tetap tidak berpihak pada rakyat, melainkan untuk kepentingan penjajah.
Kesadaran sebagai satu bangsa mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Hal ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Puncaknya adalah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sejak saat itu, kekuasaan tidak lagi dianggap berasal dari tradisi atau penjajah, melainkan dari rakyat. Inilah yang menjadi dasar lahirnya negara bangsa Indonesia.
Namun, perjalanan setelah kemerdekaan tidak selalu berjalan mulus. Indonesia mengalami berbagai perubahan sistem politik. Mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, hingga era reformasi. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terus berproses dalam mencari bentuk demokrasi yang benar-benar sesuai.
Reformasi 1998 menjadi titik penting karena membuka ruang kebebasan politik yang lebih luas. Rakyat mulai memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka dan tidak lagi terpusat.
Meski begitu, demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah kuatnya pengaruh kelompok elite atau yang sering disebut oligarki. Oligarki adalah kondisi di mana kekuasaan dan kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan, sering kali demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari mahalnya biaya politik, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam kekuasaan. Selain itu, partai politik sering kali belum menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik. Politik uang dan transaksi kepentingan juga masih sering terjadi.
Akibatnya, demokrasi hanya berjalan di permukaan. Pemilu memang tetap dilakukan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keinginan rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap politik pun menjadi menurun karena merasa tidak benar-benar diwakili.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah nyata. Pertama, sistem pembiayaan politik harus diperbaiki agar lebih transparan dan adil. Negara perlu memastikan bahwa partai politik tidak bergantung pada segelintir orang kaya. Kedua, partai politik harus dibenahi dari dalam. Partai seharusnya menjadi tempat lahirnya pemimpin yang berkualitas, bukan sekadar alat kekuasaan.
Ketiga, masyarakat perlu memiliki pemahaman politik yang lebih baik. Dengan meningkatnya kesadaran politik, masyarakat tidak mudah terpengaruh dan bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, mahasiswa dan organisasi seperti HMI memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan.
Pada akhirnya, membangun demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesadaran bersama. Jika pengaruh elite terus dibiarkan, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas. Karena itu, perlu usaha bersama untuk memastikan bahwa kekuasaan benar-benar kembali kepada rakyat, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
