Oleh: Afdhalal Gifari (Ketua Umum HMI Cabang Takengon–Bener Meriah)
Setiap kali awan hitam menggantung di langit Tanah Gayo, detak jantung rakyat tak lagi berjalan normal. Hujan tak lagi dimaknai sebagai rahmat yang menghidupkan, melainkan sebagai tanda bahaya yang perlahan mendekat. Di Takengon dan Bener Meriah, rintik hujan bukan romantika, tetapi bunyi lirih dari ancaman yang bisa merenggut nyawa kapan saja.
Di balik keindahan “Negeri di Atas Awan”, tersimpan kecemasan kolektif yang tak pernah benar-benar reda. Tebing-tebing yang rapuh berdiri seperti ancaman laten. Setiap musim hujan datang dengan satu pertanyaan yang sama: sampai kapan rakyat harus berjudi dengan nyawa mereka sendiri?
Pemerintah, dari tingkat daerah hingga pusat, tampak terjebak dalam pola pikir reaktif. Mereka hadir setelah bencana terjadi, bukan sebelum bencana dicegah. Menjadi “pemadam kebakaran” saat jalan sudah putus dan korban sudah berjatuhan. Sementara itu, Gayo terus dipromosikan sebagai destinasi wisata dan penghasil kopi unggulan, namun keselamatan masyarakatnya justru dikesampingkan.
Dalih klasik “keterbatasan anggaran” tidak lagi relevan untuk dibicarakan. Mitigasi bencana bukan soal ketersediaan dana semata, melainkan soal keberpihakan. Ini tentang memilih antara proyek yang indah di kamera atau kebijakan yang menyelamatkan nyawa. Hingga hari ini, peta risiko yang konkret dan sistem peringatan dini yang berfungsi masih terasa seperti ilusi bagi masyarakat di pedalaman Gayo.
Jalur lintas tengah Aceh, yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, terus berulang kali lumpuh akibat longsor. Membiarkan kondisi ini berlangsung tanpa solusi jangka panjang adalah bentuk pengabaian sistematis. Ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi persoalan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.
HMI Cabang Takengon–Bener Meriah menegaskan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Rakyat tidak membutuhkan kehadiran pejabat yang datang membawa bantuan simbolik setelah bencana terjadi. Rakyat membutuhkan kebijakan yang mencegah bencana itu sendiri.
Gayo bukan sekadar komoditas wisata atau lumbung kopi untuk dinikmati di ruang-ruang nyaman kekuasaan. Gayo adalah rumah bagi ribuan jiwa yang setiap malam tidur dalam ketakutan. Takut jika tanah di belakang rumah mereka tiba-tiba runtuh, membawa serta harapan dan kehidupan.
Jika pemerintah terus menutup mata terhadap kondisi ini, maka jangan salahkan jika kekecewaan akan berubah menjadi perlawanan. Arusnya bisa jauh lebih besar daripada longsor yang selama ini dibiarkan terjadi.
Pilihan ada di tangan pengambil kebijakan: bekerja nyata dengan langkah mitigasi yang serius, atau terus membiarkan rakyat hidup dalam ancaman yang tak berkesudahan.
Takengon, 10 April 2026
Yakin Usaha Sampai!
