Katacyber.com | Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Serambi Mekkah (MPM USM) menegaskan bahwa Aceh hanya menginginkan damai, tetapi damai itu tidak boleh dijadikan alasan untuk merampas hak-hak rakyat Aceh. Pengelolaan sumber daya alam Aceh, termasuk potensi Blok Andaman, harus berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Mewakili MPM USM, Teguh menyampaikan, UUPA memberikan kekhususan bagi Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu prinsip penting yang harus dijalankan secara konsisten adalah ketentuan mengenai bagi hasil penerimaan sektor minyak dan gas bumi, di mana Aceh berhak memperoleh porsi yang adil sesuai amanat undang-undang.
“Kekayaan alam Aceh tidak boleh lagi hanya menjadi janji, sementara rakyat tetap hidup dalam kesulitan.” ujar Teguh (14/07/2026).
MPM USM mendorong Pemerintah Aceh untuk bersikap tegas, cermat, dan tidak mudah dibohongi atau membohongi rakyat dalam setiap pembahasan terkait Blok Andaman.
“Jangan sampai Aceh kembali dirugikan oleh kesepakatan yang tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap negosiasi dan kebijakan harus memastikan bahwa hasilnya benar-benar berpihak kepada rakyat Aceh, bukan hanya menguntungkan pihak luar atau segelintir elit.” katanya.
Ia menyampaikam perdamaian Aceh adalah amanah yang harus dijaga. Namun, menjaga damai tidak berarti diam ketika hak Aceh diabaikan. Pemerintah Aceh harus berani memperjuangkan kepentingan daerah melalui jalur dialog, diplomasi, dan mekanisme konstitusional dengan Pemerintah Pusat, tanpa kehilangan ketegasan dalam menuntut hak yang telah dijamin undang-undang.
“Kekayaan alam Aceh harus menjadi modal untuk meningkatkan pendidikan, memperluas beasiswa, memperkuat layanan kesehatan, membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Aceh. Jangan sampai sumber daya besar yang dimiliki Aceh justru kembali dinikmati pihak lain, sementara rakyat Aceh hanya menjadi penonton.” terangnya.
MPM USM menyerukan agar UUPA dijalankan secara konsisten, hak-hak Aceh dihormati, dan Pemerintah Aceh tidak mau ditipu lagi dalam pengelolaan Blok Andaman. Seluruh kebijakan harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh.
