Katacyber.com | Gayo Lues – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues melalui Anggota Fraksi Partai Golkar, Ali Amran, mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah konkret dan bertanggung jawab dalam menangani kerusakan parah jalan lintas provinsi Ketukah–Aceh Barat Daya (Abdya) yang hingga kini belum mendapat penanganan serius pascabencana, Selasa (04/02/2026).
Ali Amran menyampaikan, ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut merupakan akses vital masyarakat. Selain sebagai jalur penghubung antarwilayah, jalan ini juga menjadi urat nadi perekonomian, distribusi hasil pertanian, serta akses utama pelayanan pendidikan dan kesehatan. Bahkan, ruas tersebut turut menjadi jalur strategis distribusi BBM menuju SPBU di Kecamatan Trangun.
Ia menjelaskan, kerusakan jalan akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi sekitar dua bulan lalu telah menyebabkan sebagian badan jalan rusak berat, bahkan terputus total akibat tergerus arus banjir. Kondisi itu berdampak langsung pada terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
“Jalan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika badan jalan rusak bahkan hilang dibawa arus banjir, maka aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan ikut lumpuh,” tegas Ali Amran.
Menurutnya, hingga saat ini masyarakat belum melihat adanya langkah nyata dari Pemerintah Aceh di lapangan, meski dampak kerusakan dirasakan setiap hari oleh warga.
“Sudah dua bulan pascabencana, namun perhatian dan tindakan nyata dari Pemerintah Aceh belum terlihat. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Masyarakat membutuhkan kepastian dan kehadiran negara, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Ali Amran menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik DPRK dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung.
“Kami di DPRK Gayo Lues, khususnya Fraksi Golkar, berdiri sebagai representasi suara rakyat, terutama masyarakat di Dapil II yang sangat bergantung pada akses jalan lintas provinsi ini. Pemerintah Aceh harus segera turun tangan dan menjadikan perbaikan jalan Ketukah–Abdya sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga mengancam keselamatan warga, meningkatkan risiko kecelakaan, serta memperparah ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Negara tidak boleh abai. Infrastruktur yang rusak akibat bencana adalah tanggung jawab pemerintah. Ini bukan hanya soal jalan, tapi juga soal keadilan pembangunan dan keselamatan rakyat,” pungkas Ali Amran.
