Penulis Danu Abian Latif
Penulis Buku “Opini Nakal untuk Indonesia”
Indonesia akan memasuki momen penting pada 17 Agustus mendatang, di mana sebuah buku sejarah baru dijadwalkan rilis sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan bangsa. Secara resmi, buku ini digadang-gadang sebagai upaya penyempurnaan narasi sejarah Indonesia yang lebih mutakhir dan komprehensif. Namun, di balik wacana tersebut, banyak kalangan justru merasa resah. Apakah buku ini benar-benar menjadi kado berharga untuk generasi penerus, atau justru menjadi bentuk pemerkosaan terhadap fakta sejarah yang selama ini disusun oleh para sejarawan dan pejuang kebenaran?
Sejarah dan Politik
Sejarah adalah fondasi utama identitas dan kesadaran kolektif sebuah bangsa. Melalui sejarah, kita mengenal siapa diri kita, dari mana asal kita, dan pelajaran apa yang harus diambil untuk masa depan. Sayangnya, sejarah bukanlah narasi yang statis dan murni objektif. Ia sangat rentan dipengaruhi kekuasaan politik. Pemerintah atau kelompok tertentu sering kali menggunakan sejarah sebagai alat legitimasi dan propaganda demi kepentingan kekuasaan mereka.
Penulisan ulang sejarah bukanlah hal baru. Namun, ketika dilakukan tanpa transparansi, keterbukaan terhadap fakta, serta tanpa melibatkan pihak independen dan kompeten, maka ia berisiko menjadi alat manipulasi demi kepentingan politik tertentu. Keresahan ini sangat nyata di Indonesia, karena banyak peristiwa sejarah penting selama ini belum sepenuhnya terungkap secara jujur.
Kasus Tragedi 1998: Luka yang Belum Terobati
Salah satu contoh mencolok adalah kerusuhan Mei 1998. Tragedi yang menggulingkan rezim Orde Baru ini menyisakan luka mendalam, terutama bagi korban kekerasan fisik, seksual, dan keluarga korban. Hingga kini, penyelesaian hukumnya masih jauh dari tuntas.
Dalam penulisan sejarah yang baru ini, muncul kekhawatiran bahwa peristiwa 1998 dan kasus kriminal politik lainnya akan direduksi, bahkan dihapus. Narasi yang “mengampuni dan melupakan” tanpa akuntabilitas jelas dapat berakibat fatal bagi demokrasi dan keadilan sosial. Sejarah yang sehat seharusnya mengakui kesalahan, bukan menutupinya.
Risiko Manipulasi Sejarah
Selain tragedi 1998, masih banyak pelanggaran HAM, korupsi besar, dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyisakan luka dan pertanyaan. Jika penulisan ulang ini dilakukan tanpa kehati-hatian, ada risiko fakta-fakta tersebut hilang, disederhanakan, atau bahkan diputarbalikkan.
Ini bukan sekadar isu akademis. Dalam iklim politik yang panas, buku sejarah yang bias dapat memperburuk polarisasi masyarakat. Generasi muda bisa kehilangan pemahaman utuh tentang masa lalu, dan itu akan berdampak langsung pada masa depan bangsa.
Sejarah Bukan Alat Propaganda
Sejarah seharusnya menjadi sumber inspirasi, bukan alat propaganda. Jika sejarah digunakan untuk menutup-nutupi kesalahan atau memperhalus narasi kekuasaan, maka kepercayaan publik terhadap institusi akan runtuh. Ini juga bisa melemahkan upaya rekonsiliasi dan keadilan yang telah lama diperjuangkan.
Mendesak Penulisan Sejarah yang Demokratis
Proses penulisan sejarah harus melibatkan semua pihak: akademisi independen, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, aktivis masyarakat sipil, dan pemerintah. Transparansi dan keterbukaan terhadap kritik harus dijunjung tinggi.
Sejarah adalah milik bersama, bukan milik penguasa. Dengan dialog terbuka dan kritis, narasi sejarah akan menjadi lebih kaya, berimbang, dan adil. Itulah fondasi sejarah yang dapat membimbing bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
Akhir Kata
Menjelang peluncuran buku sejarah baru ini, publik harus tetap kritis. Jangan sampai 17 Agustus, momen kebanggaan nasional, berubah menjadi titik balik pemalsuan sejarah.
Sejarah bukan cerita yang bisa diatur sesuka hati demi kepentingan politik. Ia adalah saksi dan guru. Maka, penulisan ulang sejarah Indonesia harus menjadi langkah maju untuk memperkuat demokrasi dan keadilan bukan alat menutupi luka lama.
Mari kita kawal proses ini dengan kritis, jujur, dan bertanggung jawab, demi mewariskan sejarah yang adil dan benar bagi generasi mendatang.
