Oleh: Maulana Iqbal
Pernyataan Mualem dalam konferensi pers yang kini viral telah menimbulkan getaran kuat di Aceh. Dengan gaya bicara yang lugas dan tanpa sensor, beliau menyampaikan kritik tajam kepada para bupati dan wali kota yang dianggap gagal menunjukkan kepemimpinan saat banjir melanda daerah mereka. Ucapannya yang paling menyedot perhatian adalah ketika beliau mengatakan, “Ini saja sudah mengundurkan diri, cengeng, wadam orangnya. Siapa suruh naik gitu? Baru itu sikit sudah mengundurkan diri. Harus proaktif bersama masyarakat, jangan lari, jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada bupati–walikota yang cengeng, letak jabatan saja, ganti yang lain apa salahnya? Semua instansi pemerintah, termasuk camat, harus proaktif membantu masyarakat dalam bencana banjir ini.”
Pernyataan yang keras ini lahir setelah lima bupati—Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Nagan Raya—mengirim surat resmi ke pemerintah pusat, menyatakan ketidakmampuan mereka menangani banjir di wilayah masing-masing. Surat itu telah dibaca publik sebagai bentuk pengakuan kalah, tanda angkat tangan, dan simbol bahwa pemimpin di daerah tersebut tidak memiliki kesiapan menghadapi keadaan darurat yang seharusnya menjadi bagian dari tugas mereka.
Padahal, banjir bukanlah fenomena baru di Aceh. Tahun demi tahun, wilayah yang sama mengalami pola yang sama, tetapi solusi permanen tidak kunjung hadir. Bila pemimpinnya setiap kali memilih mundur, maka kapan masyarakat bisa merasa aman? Dalam budaya Aceh, pemimpin bukan hanya pengambil keputusan administratif, tetapi orang pertama yang harus berada di garis depan ketika rakyat dalam kesusahan. Ketika seorang bupati mengaku tidak mampu, rakyat pun kehilangan pegangan.
Kritik Mualem sebenarnya merefleksikan kekecewaan masyarakat selama ini. Masyarakat merasa pemimpinnya lebih sering hadir saat peresmian proyek daripada saat bencana datang. Mereka lebih cepat membuat laporan ke pusat daripada mengerahkan seluruh kemampuan daerah. Anggaran kebencanaan yang tiap tahun digelontorkan nyaris tidak terasa manfaatnya. Rencana mitigasi hanya sibuk dibahas saat rapat, tetapi tidak tampak di lapangan.
Banjir yang melanda Aceh hari ini bukan hanya persoalan hujan yang deras. Ini adalah akumulasi bertahun-tahun dari kerusakan hutan, pembiaran tambang ilegal, pembalakan liar, dan buruknya pengelolaan daerah aliran sungai. Semua persoalan itu terjadi di depan mata pemerintah kabupaten. Tidak bisa lagi pejabat daerah berdalih “ini bencana alam,” karena sebagian besar adalah akibat dari kebijakan lemah dan pembiaran yang disengaja. Ketika hutan habis, ketika excavator berkeliaran di sungai, ketika tambang ilegal seolah mendapat izin tak tertulis, maka bencana hanya menunggu waktu.
Di tengah kondisi seperti itu, seorang bupati seharusnya tampil sebagai pemimpin sejati: memimpin evakuasi, menggerakkan dinas, mengkoordinasi camat hingga ke desa, menyisir lokasi rawan, dan memastikan bantuan tiba tepat waktu. Tetapi ketika yang terjadi justru pengiriman surat pengakuan tidak sanggup, wajar bila masyarakat merasa bahwa pemimpinnya lebih cepat menyerah daripada mereka yang rumahnya terendam air.
Pernyataan Mualem menyoroti mentalitas inilah yang disebutnya sebagai “cengeng” dan “wadam.” Kata itu memang keras, kasar, dan memancing kontroversi. Namun dalam konteks Aceh, ucapan itu lebih sebagai cambuk moral untuk mengingatkan bahwa menjadi pemimpin bukan sekadar duduk di kursi bupati. Ini tentang keberanian menghadapi situasi terburuk. Ini tentang berdiri ketika yang lain jatuh. Ini tentang menenangkan rakyat ketika semua orang panik.
Dan jika ada bupati atau wali kota yang merasa tidak mampu menjalankan itu, maka kritik Mualem menjadi tepat pada sasaran: lebih baik mundur dan digantikan oleh orang yang lebih siap. Rakyat Aceh terlalu sering menjadi korban kekacauan birokrasi dan lemahnya respon pemerintah daerah. Dalam keadaan banjir seperti ini, tidak ada ruang bagi pemimpin yang cengeng. Tidak ada waktu untuk pejabat yang sibuk mencari alasan. Tidak ada manfaat dari memimpin jika tidak berani menghadapi ujian paling nyata dari kepemimpinan: bencana.
Aceh butuh pemimpin yang hadir, bukan pemimpin yang hilang. Aceh butuh pemimpin yang tangguh, bukan pemimpin yang menyerah. Dan ucapan Mualem, sekeras apa pun, sedang mengingatkan kita bahwa keberanian adalah syarat mutlak untuk memimpin negeri yang penuh tantangan ini.
