Oleh: Zulfata
CEO Media Katacyber.com
Menarik mengulas terkait eksistensi pendidikan akhir-akhir ini. Telah menjadi rahasia umum di Indonesia, ganti menteri ganti kebijakan. Ganti kabinet rombak kementerian. Ganti gubernur ganti program, demikian seterusnya ke bawah. Belum lagi problem pengentasan penanganan kualitas guru, tata kelola perguruan tinggi, badan riset hingga lembaga sekolah. Jika ditarik benang merahnya, mungkin benang tersebut sudah kusut dan merapuh, sehingga problem ekosistem pendidikan di negeri ini secara tidak langsung mengalami kanker kronis nyaris di lintas sektor dan wilayah-daerah.
Mengapa kontur pendidikan kita bisa terjadi sedemikian? Mungkin jawabannya terletak pada kalimat kunci bahwa pendidikan lebih dekat dengan politik (politisasi), dari pada pencerdasan publik. Cara melihat gejalanya tidak perlu memakai teori pendidikan kaum terdindas atau pendidikan kaum kanan, cukup perhatikan saja logika sebab akibat dari fakta program pendidikan saat ini. Misalnya, pendidikan senantiasa melahirkan semangat memanusiakan manusia, membebaskan manusia dari kebodohan. Namun demikian, praktik pembodohan secara simbolik tersebut masih saja melekat dalam praktik pendidikan kekinian.
Uniknya lagi, hal ini bukan saja terjadi di kalangan awam atau akar rumput, tetapi merambat ke manusia kelas atas bahkan bagi kalangan yang sudah menyandang gelar pendidikan tertentu. Ada yang profesor plagiasi, ada yang doktor dibeli, ada yang sertifikasi jadi komoditi, ada syarat rekrutmen guru bertarif, hingga rekom-merekom politik dalam perkara penempatan jabatan birokrasi pendidikan.
Dunia pendidikan semakin dibanyagi formalitas namun minim kualitas. Semangat pendidikan semakin mahal namun miskin karakter perikemanusiaan. Pendidikan semakin banjir titel, namun kering kreatifitas. Pada akhirnya pendidikan kembali di jalannya sendiri sebelum lembaga formal pendidikan dibentuk, sebelum titel itu diberlakukan, sebelum pendidikan tersebut disokong anggaran. Esensi pendidikan kembali ke jalan sunyi yang hanya bisa dijalani oleh manusia manusia kreatif yang mampu berselancar di atas gelombang drama yang mengatasnamakan kemajuan pendidikan.
Hingga detik ini, Indonesia masih berkubang dalam hal pencarian ulang formula pengelolaan pendidikan dari hulu ke hilir, meski gempuran tantangan pendidikan semakin bertambah, menghantam semua fondasi pendidikan, dari sisi pasar bebas maupun propaganda politik pasar yang berselingkuh dengan stempel atau coretan tinta pena kekuasaan.
Output pendidikan di tengah masyarat remuk, kehidupan praqmatisme menjadi tempat sasaran para jebolan sekolah. Kata pengabdian pelan-pelan menghilang dan digantikan dengan kata sukses meskipun memicu kesenjangan di sana sini.
Program formalitas yang hanya sekedar “hore-hore” semakin mendapat panggung. Garis pendidikan dan lapak pasar nyaris tak lagi ada beda. Intelektualisme kehilangan kepakarannya dengan terhegemoni akibat akseptabilitas para penguasa pendatang baru maupun penguasa pemain lama.
Sejarah pendidikan menjadi abu, kesadaran generasi yang duduk di bangku sekolahan digantikan oleh memori robot yang mudah acuh tak acuh dalam memperjuangkan hak kesejahteraan dan keadilan rakyat. Egoisme publik meningkat, apatis digantikan dengan kata lain lebih baik fokus pada karir sendiri, keluarga sendiri, cari untung sendiri, “bodoh amat derita warga sekitar”. Tanggung jawab pendidikan diserahkan bahkan diobral seutuhnya pada pemerintah.
Padahal, tanpa kesadaran utuh dari kaum yang terdidik dalam mengoperasikan cara pemerintah menggarap pendidikan, maka jangan heran pendidikan yang dikelola pemerintah terjebak dalam bingkisan politik pendidikan di atas kertas. Kemajuan pendidikan hanya sebatas laporan angka-angka di atas kertas setiap periode pejabat pendidik.
Demikian guru, berkualitas atau tidaknya juga diukur oleh hasil pengumuman robotik. Lantas inikah yang dinamakan produk ekosistem kekurangan gizi atau kekacauan riset pendidikan selama ini? Sehingga potret pelaksanaan pendidikan hari ini kacau balau dan massif.
