Katacyber.com | Banda Aceh – Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tengku Raja Aulia Habibie, mengecam keras pernyataan Menteri Pertanian RI yang menuding impor 250 ton beras ke Sabang sebagai kegiatan ilegal. Habibie menyebut pernyataan itu sebagai bentuk penghinaan terbuka terhadap Aceh sekaligus bukti bahwa pemerintah pusat kembali mengabaikan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Selasa, (25/11/2025)
Kegiatan bongkar muat pada 20 November 2025 dilakukan secara terang-terangan di Pelabuhan CT-1 Sabang dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Sabang, Kapolres, Komandan Lanal, pimpinan BPKS, serta Bea Cukai. Dengan fakta seterang itu, Habibie menilai tuduhan ilegal sebagai fitnah yang tidak dapat ditoleransi.
“Aceh sudah terlalu sering diperlakukan seolah tidak memiliki dasar hukum khusus. Padahal semua sudah jelas diatur. Ketidakkonsistenan pusat hanya memperlebar jarak kepercayaan,” tegasnya.
Habibie menekankan bahwa kewenangan Sabang dalam perdagangan internasional telah memiliki dasar hukum kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 167–170 UUPA serta UU No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Ia menyebut pernyataan Menteri Pertanian sebagai bentuk pelecehan terang-terangan terhadap ketentuan tersebut.
Menurutnya, pernyataan itu menambah panjang daftar sikap pemerintah pusat yang kerap bertindak seolah Aceh tidak memiliki kekhususan apa pun, bahkan kerap melangkahi kesepakatan damai yang menjadi fondasi hubungan politik Aceh–Indonesia.
“MoU Helsinki dan UUPA bukan catatan pinggir. Itu fondasi perdamaian. Tapi pusat berkali-kali bertindak seolah Aceh bisa diinjak kapan saja. Dan sekarang, seorang menteri menambah penghinaan baru,” ujarnya.
Habibie juga menyoroti sikap DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang memilih bungkam ketika Aceh disudutkan. Ia menyebut keheningan mereka sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
“Saat Aceh diserang, mereka hilang. Tidak satu pun bersuara. Tapi kalau jabatan dan pencitraan di media sosial, mereka paling depan. Rakyat Aceh sudah muak dengan kepalsuan ini,” katanya.
Ia menilai sebagian wakil Aceh di Senayan lebih sibuk menjaga kursi daripada memperjuangkan martabat rakyat Aceh.
Habibie mendesak Menteri Pertanian untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan bertanggung jawab atas ucapan yang dinilainya telah mempermalukan Aceh secara nasional.
“Tidak ada pejabat yang boleh sembarangan menyerang kewenangan Aceh. Ini harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar permintaan maaf seadanya,” tegasnya.
Di akhir pernyataan, Habibie menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berdiam diri terhadap segala bentuk upaya yang menggerus kekhususan Aceh.
“Setiap pelecehan terhadap Aceh adalah pelecehan terhadap perjanjian damai. Dan kami tidak akan tinggal diam,” tutupnya.
