Oleh: Anissa
Aktivis Sosial Kemanusiaan Aceh / Part of Sekolah Kita Menulis cabang Langsa
Setiap kali bencana terjadi, pertanyaan yang sama kembali muncul: mengapa pejabat selalu turun ke lokasi? Pertanyaan ini terdengar sederhana, bahkan wajar. Namun semakin sering diulang, semakin terasa ada yang janggal. Sebab yang turun bukan hanya satu atau dua orang, melainkan berlapis-lapis. Kepala daerah, pejabat pusat, hingga anggota DPR ikut hadir. Negara tampak penuh. Ironisnya, di tengah kepenuhan itu, persoalan utama sering kali tetap di tempat.
Saya tidak turun ke lapangan. Saya hanya membaca berita. Dari sana terlihat pola yang sulit diabaikan. Saat pejabat datang, listrik menyala. Ketika rombongan pulang, listrik kembali padam. Bukan sekali dua kali. Bukan di satu daerah saja. Sulit menyebutnya kebetulan. Terlalu rapi untuk sebuah kebetulan.
Secara struktur, negara sebenarnya sudah menyiapkan perangkatnya. BPBD bertugas menangani bencana: respons cepat, evakuasi, logistik, dan koordinasi. Dinas sosial mengurus perlindungan warga, bantuan dasar, dan pemulihan. Dalam logika tata kelola yang sehat, dua lembaga inilah yang seharusnya bekerja paling depan. Kepala daerah cukup mengambil keputusan strategis. Menteri cukup memastikan kebijakan dan anggaran berjalan.
Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Wali kota atau bupati tampil di garis depan. Menteri turun langsung memegang panggung. BPBD dan dinas sosial tetap bekerja, tetapi lebih sering berada di belakang layar. Mereka hadir di laporan akhir, bukan di pusat pengambilan keputusan. Komando lapangan menjadi cair karena terlalu banyak figur yang datang tanpa kejelasan peran.
Mengapa ini terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena bencana terlalu menggoda secara politik. Bencana bersifat darurat, emosional, dan mudah diviralkan. Pejabat memahami betul hal itu. Rompi lapangan, sepatu bot, dan pembagian bantuan adalah simbol kerja yang cepat dibaca publik. Kamera menyukai itu. Algoritma juga. Akibatnya, yang dikejar bukan kecepatan sistem, melainkan kecepatan tampil.
Di titik ini, kehadiran mulai menggantikan kebijakan. Yang penting bukan apakah tata ruang diperbaiki, izin tambang dievaluasi, atau daerah aliran sungai dipulihkan. Yang penting adalah terlihat hadir saat krisis. Pencegahan kalah pamor dari respons simbolik. Kebijakan kalah menarik dibandingkan kunjungan.
Di Aceh, ironi ini terasa lebih tajam. Banjir datang berulang di wilayah yang sama. Setiap tahun, penyebabnya nyaris seragam: alih fungsi lahan, kerusakan kawasan hulu, dan tata ruang yang longgar terhadap kepentingan ekonomi. Namun setiap kali air naik, diskusi tentang itu tenggelam oleh hiruk-pikuk kunjungan. Bencana diperlakukan sebagai peristiwa sesaat, bukan akibat dari rangkaian kebijakan jangka panjang.
Ketika daerah terlihat lambat, pusat pun turun tangan. Menteri hadir karena data simpang siur, logistik berantakan, dan koordinasi lemah. Ini pahit, tetapi nyata. Namun alih-alih memperkuat lembaga teknis di daerah, yang terjadi justru pengambilalihan peran. Daerah semakin bergantung, pusat semakin sering turun, dan sistem lokal tidak pernah benar-benar tumbuh.
Di tengah semua itu, DPR ikut hadir. Publik berharap ada pengawasan, evaluasi, atau desakan kebijakan. Namun yang terlihat lebih dominan adalah kehadiran itu sendiri. Apa yang diawasi dan apa yang berubah setelah kunjungan sering kali tidak jelas. Bencana pun menjadi latar, bukan masalah yang diselesaikan.
Sementara itu, warga menunggu. Menunggu tenda. Menunggu makanan. Menunggu listrik yang tidak seharusnya padam setelah pejabat pulang. Saat pejabat sibuk mengatur posisi dan peran, korban tetap berada di tempat yang sama: menunggu kepastian.
Maka pertanyaan di awal kembali relevan. Mengapa pejabat turun saat bencana? Jawabannya mungkin bukan karena itu yang paling efektif, melainkan karena itu yang paling aman secara politik. Turun ke lokasi lebih mudah daripada membenahi tata ruang. Hadir lebih sederhana daripada menertibkan kepentingan ekonomi. Simbol lebih cepat daripada sistem.
Bencana seharusnya menguji negara pada hal yang tidak terlihat kamera: apakah sistem bekerja tanpa harus ditunggu, apakah lembaga teknis diberi kuasa, dan apakah kebijakan berani menyentuh akar masalah. Selama kehadiran masih dianggap cukup, pertanyaan ini akan terus muncul. Dan banjir pun akan terus datang, bersama rombongan berikutnya.
