Katacyber.com | Banda Aceh – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) di Aceh saat ini menghadapi sejumlah kendala serius yang dinilai menghambat kelancaran operasional di lapangan, mulai dari keterlambatan pembayaran honorarium hingga minimnya dukungan terhadap keberlangsungan program tersebut. Bahkan, Business Assistant (BA) Aceh mulai mempertimbangkan langkah somasi serta meminta Inspektorat dan pihak kepolisian untuk menyelidiki keterlambatan tersebut, Selasa, (28/04/2026).
Salah satu persoalan yang paling mendesak adalah belum cairnya honorarium untuk Business Assistant (BA) dan Project Management Officer (PMO) Aceh untuk bulan Maret, padahal saat ini sudah hampir memasuki akhir April.
Salah seorang Business Assistant mengungkapkan, pihaknya telah menunggu lebih dari satu bulan tanpa adanya kejelasan terkait pembayaran honorarium tersebut.
“Kami sudah menunggu cukup lama, tetapi honorarium bulan Maret belum juga dibayarkan. Kami sudah berulang kali menanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang di Dinas Koperasi Provinsi, namun hingga kini belum ada kepastian. Jawaban yang diberikan selalu berkutat pada alasan birokrasi yang seakan tidak ada ujungnya,” ujarnya.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan BA dan PMO yang selama ini tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bahkan sering kali menghadapi beban kerja tambahan di lapangan.
“Kami tetap bekerja maksimal demi keberhasilan program ini, namun hak kami belum juga dipenuhi. Kami berharap ada langkah nyata serta transparansi dari pihak terkait agar persoalan ini segera diselesaikan,” tambahnya.
Selain persoalan honorarium, para pengurus KDMP juga menyoroti minimnya perhatian terhadap kelangsungan program yang dinilai sangat strategis bagi penguatan ekonomi desa tersebut.
Menurut mereka, hingga saat ini belum ada regulasi yang benar-benar jelas serta dukungan konkret dari instansi terkait untuk memperkuat implementasi KDMP di Aceh.
“Program ini adalah bagian dari Program Strategis Nasional, tetapi kami merasa seperti berjalan sendiri tanpa adanya sinergi nyata dari pihak-pihak yang seharusnya terlibat aktif,” ungkap salah seorang pengurus KDMP.
Belum maksimalnya pelaksanaan KDMP, baik di tingkat Provinsi Aceh maupun Kota Banda Aceh, juga dinilai dipengaruhi oleh kurangnya dukungan dari Satuan Tugas (Satgas), yang melibatkan Gubernur Aceh sebagai Ketua Satgas Provinsi dan Wali Kota Banda Aceh sebagai Ketua Satgas Kota/Kabupaten.
Pengurus KDMP menilai, tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah, upaya mereka untuk menjalankan program ini akan terus mengalami hambatan.
“Kami terus berjuang menjalankan program ini dengan segala keterbatasan. Namun tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, tentu sangat sulit mencapai tujuan besar yang telah dirancang,” lanjutnya.
Mereka juga mengaku telah beberapa kali berupaya melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, namun respons yang diterima dinilai masih sangat minim.
Pengurus berharap Pemkot Banda Aceh dapat memberikan perhatian lebih serius, baik dari sisi penyediaan lahan maupun bantuan operasional awal agar program ini dapat berjalan optimal.
“Jika memang belum ada insentif yang bisa diberikan, setidaknya kami membutuhkan dukungan nyata yang konstruktif. Penyediaan lahan dan bantuan operasional awal sangat penting untuk keberlangsungan program ini,” katanya.
Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana desa yang dikelola oleh LKMS Mahirah Muamalah yang dibangun oleh Pemkot Banda Aceh agar dapat mendukung operasional KDMP secara maksimal.
Pengurus KDMP berharap pemerintah daerah dan pemerintah kota dapat menunjukkan komitmen yang lebih tegas terhadap kelanjutan program ini, sehingga KDMP benar-benar mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat Aceh dan memperkuat sektor koperasi desa yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah.
