Oleh: M.Raafi Razzaaq.
Kader HMI Cabang Medan
Banjir bandang yang melanda Sumatera mengingatkan kita betapa rapuhnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ribuan warga mengungsi, ratusan orang meninggal, rumah-rumah hancur, dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Dalam situasi yang sangat mengerikan ini, masyarakat hanya bisa menunggu uluran tangan dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemahasiswaan yang selama ini mengklaim dirinya sebagai garda terdepan perubahan sosial. Namun yang tampak justru keheningan panjang dari PB HMI, seolah-olah menganggap bahwa memberikan seruan saja sudah cukup. Publik melihat minimnya aksi, kurangnya gerak cepat, dan absennya langkah konkret yang semestinya dapat dilakukan sejak hari pertama bencana terjadi.
Sebagai organisasi besar yang kerap tampil dengan narasi moralitas dan kepekaan sosial, wajar bila publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap PB HMI. Sebuah organisasi yang setiap tahunnya melahirkan ribuan kader, menggelar ratusan agenda, serta berkali-kali menegaskan dirinya sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan tentu diharapkan turun langsung ketika rakyat berada dalam keadaan genting. Namun yang terjadi saat ini seolah membuat publik menunggu sebuah panggung yang tidak pernah benar-benar dibuka. Alih-alih melihat pembukaan posko bantuan, aksi penggalangan dana tingkat nasional, atau mobilisasi kader ke titik-titik terdampak, yang terlihat justru kesunyian dan ketidakhadiran.
Ironisnya, di era digital seperti sekarang, kita bisa memulai pengumpulan donasi hanya dalam hitungan menit. Komunitas kecil, kelompok pemuda, bahkan individu pun mampu bergerak cepat, menggalang bantuan, dan mendistribusikannya dengan sigap. Namun organisasi besar seperti HMI tampak bagaikan mesin tua yang berkarat, membutuhkan dorongan besar hanya untuk sekadar bergerak. Jika organisasi yang mengaku sebagai pelopor perubahan justru tertinggal dalam urusan kemanusiaan—urusan yang seharusnya paling mereka kuasai maka masyarakat berhak bertanya: masih relevankah gelar itu?
Lebih miris lagi, ketidakhadiran PB HMI di tengah situasi bencana membuka ruang bagi asumsi-asumsi yang tidak menguntungkan. Ada yang menduga energi pengurus pusat telah habis oleh dinamika internal yang tak ada ujung. Ada pula yang menilai perhatian pengurus lebih condong ke agenda politik dan perebutan jabatan dibanding penderitaan rakyat. Bahkan muncul anggapan bahwa PB HMI kini lebih mahir membuat desain flyer ucapan ketimbang turun membantu korban bencana secara langsung.
Padahal, jika melihat sejarah panjangnya, HMI pernah menjadi garda terdepan dalam isu-isu kemanusiaan. Organisasi ini pernah tampil sebagai penyambung suara rakyat, penolong korban bencana, dan motor penggerak solidaritas nasional. Ketika identitas itu tidak lagi tampak dalam gerak nyata, sangat wajar bila publik mempertanyakan apakah kompas organisasi telah bergeser dari pengabdian menuju kenyamanan struktural yang mengabaikan realitas sosial.
Respons terhadap bencana bukan hanya soal hadir secara fisik. Ini juga soal pesan moral yang dikirimkan kepada masyarakat: bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada saudara sebangsa yang peduli, bahwa nilai kemanusiaan masih menjadi prioritas. Ketika bencana melanda dan PB HMI tidak segera bergerak, yang absen bukan hanya aksi, tetapi juga simbol kepedulian. Padahal simbol itu yang sesungguhnya paling dibutuhkan hari ini untuk menopang harapan masyarakat yang sedang berduka.
Kritik keras ini bukan lahir dari kebencian, melainkan dari kekecewaan berbasis harapan. Publik masih percaya bahwa HMI adalah organisasi besar dengan potensi luar biasa dalam menggerakkan solidaritas. Namun potensi itu tidak ada artinya jika hanya menjadi hiasan tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata. Banjir Sumatera adalah momentum penting untuk menunjukkan apakah PB HMI masih memegang teguh identitasnya sebagai organisasi pergerakan, atau justru telah berubah menjadi organisasi yang lebih sibuk mengurusi dinamika internal daripada nasib rakyat.
Jika PB HMI ingin kembali dihormati sebagai kekuatan moral dan sosial, maka respons cepat, koordinasi nyata, dan kehadiran langsung di lapangan harus menjadi prioritas utama. Sebab tanpa itu, jangan salahkan publik jika pada akhirnya mereka bertanya: “HMI masih organisasi pergerakan, atau hanya tinggal kenangan?”
