Oleh :
Sarmadani (NIM. 2105010061)
Rio Pernandez Sinaga (NIM. 2105010071)
Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengambil langkah yang proaktif dalam mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak solar (BBM) bersubsidi di kota tersebut. Dalam upaya ini, pemerintah kota telah menjalin kerjasama dengan PT. KB Bank Cabang Tanjungpinang untuk menggunakan layanan Fuel Card KB Bank. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan secara resmi pada tanggal 8 Mei 2024 dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi BBM solar bersubsidi.
Program ini diharapkan dapat membantu dalam pendataan jenis kendaraan dan pengendalian distribusi solar subsidi di Kota Tanjungpinang. Dengan menggunakan Fuel Card, pemerintah kota dapat lebih efektif dalam mengawasi dan mengendalikan distribusi BBM solar, serta memastikan bahwa bahan bakar tersebut mencapai tujuan yang tepat dan tidak terbuang sia-sia. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu dalam mengatasi masalah antrian pengisian BBM solar yang sering dialami oleh warga kota.
Pemerintah Kota Tanjungpinang juga telah melakukan upaya lain untuk mengatasi kelangkaan BBM solar. Mereka telah mencari alternatif dan solusi terkait sulitnya mendapatkan BBM jenis solar subsidi di kota. Dalam upaya ini, pemerintah kota telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepri untuk memberikan arahan, bimbingan, serta solusi terkait permasalahan antrian pengisian BBM Solar di Kota Tanjungpinang.
Dalam beberapa sumber, warga Tanjungpinang telah mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan BBM solar bersubsidi. Oleh karena itu, upaya pemerintah kota untuk mengatasi kelangkaan BBM solar ini sangat diperlukan dan diharapkan dapat membantu meringankan beban warga kota. Dengan kerjasama yang lebih efektif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan bank, serta upaya-upaya lain yang dilakukan, pemerintah Kota Tanjungpinang dapat lebih efektif dalam mengatasi kelangkaan BBM solar dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.
Dalam analisis kaitannya dengan teori ekonomi politik, upaya pemerintah kota dapat dilihat sebagai contoh aplikasi teori marxian dalam mengatasi masalah ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengintervensi pasar untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik. Dalam kasus ini, pemerintah kota telah mengambil langkah untuk mengintervensi pasar BBM solar bersubsidi dengan cara meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi melalui program Fuel Card KB Bank.
Selain itu, upaya pemerintah kota juga dapat dilihat sebagai contoh aplikasi teori “Public Goods” dalam mengatasi masalah ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat diperoleh secara efektif melalui pasar, seperti BBM solar bersubsidi. Dalam kasus ini, pemerintah kota telah mengambil langkah untuk menyediakan BBM solar bersubsidi kepada warga kota, yang tidak dapat diperoleh secara efektif melalui pasar.
