Penulis: Ziyat Dayyan (Tim Police Center for Aceh Development/CAD)
Nasib sial awal tahun kebagian ke Aceh Barat. Dimana semuanya sedang bergembira karena Permenkeu No.15 tahun 2026 tidak menyorobot APBA, tapi tidak bagi Tarmizi, S.P. Menkeu dan Presiden bersepakat bahwa pemotongan TKD tersebut tidak berlaku untuk Aceh, karena sedang dalam masa pemulihan bencana. Namun perasaan khawatir dari Istana gagal sampai ke Aceh Barat.
Pada 17 April 2026 Bupati Aceh Barat, Tarmizi, terbang ke Banda Aceh untuk mengekspresikan kekecewaan beratnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Dari total kucuran dana TKD Provinsi Aceh senilai Rp. 812 Miliar, Aceh Barat satu-satunya daerah yang tidak kebagian. Hanya ada sisa Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp. 1,09 Miliar yang tidak seberapa mengingat kondisi Aceh Barat pasca banjir.
Ini jadi humoris, karena mengingat Pak Gubernur satu “KK” dengan Pak Bupati Tarmizi. Lantas mengapa bisa terjadi? Mungkin saja ada permainan kecil di sisi birokrasinya. Tarmizi sendiri padahal mengakui intruksi dari Pak Gubernur sebenarnya sudah cukup jelas. Cuma dari eksekutornya ada yang mampet.
Kata ibu TAPA, Aceh Barat tidak termasuk ke dalam kategori wilayah yang terdampak musibah/bencana alam. Sedangkan yang kita tahu, pada akhir 2025 Aceh Barat juga dihantam bencana hidrometeorologi. Bahkan dengan didasari dokumen resmi R3P 2026-2028, total kerugian yang dialami Aceh Barat tembus ke angka 1,2 Triliun. Angka ini sudah merepresentasikan kerusakan lingkungan atau infrastruktur daerah yang terlihat hancur secara kasat mata. Mungkin kacamata yang dipakai TAPA agak berbeda. Sangat menarik untuk kita mencari tahu apa indikator penentuan yang dipakai TAPA sehingga luput menghitung angka besar tersebut.
Alih-alih meminta maaf, TAPA malah menggunakan wewenang dalam membuat nomenklatur yang ia rancang untuk menjegal Aceh Barat masuk dalam kategori. Dengan mengutak-atik definisi “daerah bencana”, menjadi peluang administratif yang tak terbantahkan mengapa Aceh Barat dicoret dari daftar penerima TKD Rp824 Miliar, tidak peduli apapun yang dikatakan Sang Ayah di awal.
Mungkin karena Pak Gubernur juga tidak mungkin mengecek satu-persatu spreadsheet alokasi anggaran Rp824 Miliar tersebut, jadinya mama tiri TAPA bisa dengan leluasa mengatur “Anak Kandung” Ayah. Tidak heran karena TAPA sendiri memiliki Veto Birokratis dalam dapur anggaran Pemprov. Biasanya badan ini dikomandoi oleh Sekda yang pasti tahu dan paham seberapa otonom kekuasan TAPA ini. Sehingga tak heran Tarmizi pun kecewa dengan melayangkan pernyataan kekecewaannya untuk seberapa ironisnya TAPA terlihat.
Lebih asik lagi, plot twist yang ada menyatakan bahwa ada janji yang menyatakan Aceh Barat akan mendapat Rp90 Miliar atas kompensasi pengalihan dana PORA untuk pengembangan rumah sakit regional Meulaboh. Janjinya ini akan diganti lewat TKD 2026 ini. Namun Tarmizi lagi-lagi percaya janji kosong, tuntutannya kandas dengan dalih “tidak ada persetujuan dari kemendagri”.
Rangkaian cerita ini membuat kita heran sekaligus takjub. Dapil 10 DPRA cukup didominasi oleh orang Aceh Barat namun aneh kalau Aceh Barat jadi korban. Hipotesa yang berprobabilitas tinggi hanyalah adanya tikungan anggaran yang membuat orang Aceh Barat terjungkir. Mungkin luput karena tidak ada yang mengawal atau luput karena merasa aman sudah dipinta Gubernur untuk penuhi hak Aceh Barat.
Penampakan yang terjadi persis seperti kehidupan, terkadang apa yang kita rencanakan dan sudah yakin akan terjadi demikian nyatanya malah menyeleweng jauh. Membuat kita bertanya “Siapa sebenarnya yang berkuasa atas uang Aceh? Pak Gubernur dengan intruksi politiknya? Atau TAPA dengan rumus excel dan indikator gaibnya?
Tapi janganlah kita sibuk menertawakan panggung sayembara ini. Sejatinya apa yang harus menjadi hak tetaplah hak pada yang berhak. Air mata rakyat Aceh sudah kering dengan air banjir, namun mereka masih membutuhkan sapu tangan untuk mengelap bekasnya. Apa gunanya kalau pemimpin mereka saling bersikukuh mempertahankan ego untuk menunjukkan siapa terkuat, siapa yang paling berkuasa? Tidak layak melakukan tarian ego kekuasaan atau kepentingan di atas derita masyarakat yang mungkin juga adalah penyebab dari tindakan pemimpin-pemimpin mereka hari ini.
