Penulis Dasrol Habibi
Provinsi Aceh kembali menghadapi tantangan serius terkait kedaulatan wilayahnya. Empat pulau, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang yang secara geografis dan historis berada dalam wilayah Aceh Singkil, kini tiba-tiba tercatat sebagai bagian dari Sumatera Utara. Bukan karena gempa bumi yang menggeser daratan, bukan pula karena laut yang surut mengubah batas. Tapi semata-mata karena selembar keputusan administratif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah wilayah Aceh sedemikian mudah direduksi hanya melalui satu dokumen resmi tanpa proses yang transparan dan partisipatif? Dan yang lebih krusial: mengapa tidak terlihat respons tegas dan langkah konkret dari Gubernur Aceh dalam menyikapi isu strategis ini?
Sejak kapan Aceh sedemikian tunduk?
Pulau-pulau tersebut selama ini tercatat dalam Peta Topografi Militer tahun 1978 sebagai bagian dari Aceh Singkil. Dalam peta kesepakatan batas wilayah tahun 1992 antara Aceh dan Sumut, posisinya juga masih berada dalam teritori Aceh. Fakta sosial pun menguatkan: nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidup di wilayah itu adalah orang Aceh. Namun kini, semuanya berubah hanya karena satu keputusan negara. Dan Gubernur kita masih diam seribu bahasa.
Ini bukan soal teknis birokrasi. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab konstitusional. Gubernur bukan hanya pengelola anggaran atau pelaksana seremoni. Ia adalah penjaga marwah dan batas wilayah. Ketika tanah Aceh digeser tanpa perlawanan, maka Gubernur telah gagal menjalankan sumpah jabatannya.
Dan rakyat Aceh berhak bertanya: ada apa sebenarnya di balik diamnya pemimpin kita?
Keputusan ini bukan sekadar persoalan pemetaan. Aroma politik tercium begitu tajam. Banyak yang mulai mencurigai bahwa pengalihan wilayah ini merupakan bagian dari agenda tersembunyi—sebuah jalan pembuka untuk investasi besar-besaran yang dikuasai oleh jaringan purnawirawan dan elite oligarki di Jakarta. Mereka yang kini mengendalikan arah ekonomi nasional, termasuk di wilayah-wilayah kaya sumber daya seperti Aceh.
Empat pulau itu bukan lahan kosong. Kawasan laut di sekitarnya dikenal kaya akan potensi perikanan, dan diduga mengandung cadangan sumber daya lainnya. Sangat mungkin proyek-proyek masa depan telah lama dirancang untuk kawasan ini—dibagi secara diam-diam, sebelum rakyat tahu, apalagi diberi suara.
Dan siapa yang jadi alat pengamannya? Bisa jadi mereka yang dulu berjuang atas nama rakyat Aceh, namun kini telah menjadi bagian dari elite kekuasaan. Para mantan kombatan yang lebih sibuk membagi saham dan konsesi ketimbang memperjuangkan marwah rakyat yang dulu mereka bela.
Ini bukan sekadar persoalan batas. Ini soal siapa yang bermain di balik layar. Dan ketika Gubernur Aceh tetap memilih bungkam, wajar jika publik bertanya: apakah ia sedang menjaga relasi dengan pusat, atau justru sedang mengamankan kepentingan tertentu?
Aceh bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah entitas bersejarah, yang pernah menumpahkan darah demi harga diri. Namun kini, marwah itu dilelang perlahan oleh elite yang kehilangan nyali, disambut hangat oleh kekuasaan pusat yang masih menganggap Aceh sebagai halaman belakang republik.
Di mana Gubernur Aceh saat keputusan ini diteken?
Mengapa tidak ada gugatan hukum? Di mana suara diplomasi, tekanan publik, atau inisiatif legislasi?
Jika diam adalah strategi, maka itu adalah strategi pengecut. Hari ini, empat pulau diambil. Besok, bisa saja wilayah pesisir, lautan, bahkan kawasan strategis lainnya menyusul. Dan jika kita terus mempercayai narasi “pemerintah sedang mengurusnya”, maka kita sedang menunggu bencana yang lebih besar.
Rakyat Aceh tidak bisa selamanya ditenangkan dengan imbauan sabar. Kita sudah kehilangan terlalu banyak karena konflik. Jangan biarkan kita kehilangan wilayah hanya karena kelalaian dan keberpihakan para penguasa.
(Ketua BEM STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya)
