Penulis Fazli Aprianda aktivis Gampong
Dalam beberapa hari ini, gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat terus menghiasi ruang publik, menjadi refleksi dari kegelisahan kolektif terhadap kondisi sosial dan politik yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Namun, alih-alih mendapat respon yang positif dari pihak pemerintah, tidak jarang aksi-aksi ini justru menuai stigma negatif. Demonstrasi dinilai tidak membawa hasil yang signifikan, bahkan dianggap sekadar aksi anarkis yang merusak ketertiban umum. Hal ini memunculkan pertanyaan: ketika demonstrasi berujung kekacauan, siapa yang sebenarnya patut disalahkan?
Sering kali, sorotan publik dan media hanya tertuju pada tindakan destruktif seperti pembakaran ban, bentrokan dengan aparat, atau perusakan fasilitas negara, tanpa melihat proses panjang dan mendalam yang melatarbelakanginya. Demonstrasi bukanlah tindakan spontan tanpa arah. Di baliknya, ada konsolidasi para intelektual, diskusi panjang mengenai keresahan rakyat, dan penyusunan aspirasi yang matang untuk disampaikan kepada para pemangku kebijakan. Ini adalah bentuk pengabdian dan kesadaran kolektif bahwa suara rakyat harus didengar.
Namun, realitas berkata lain. Ketika aspirasi disuarakan secara intelektual dan damai, respons yang diterima justru dingin. Pemerintah sering kali menunjukkan sikap tidak peduli, menganggap demonstrasi sebagai rutinitas tahunan tanpa urgensi. Sikap acuh tak acuh inilah yang menjadi akar kekecewaan. Kemarahan yang terus terpendam, pada akhirnya, meluap dalam bentuk tindakan anarkis. Apakah ini ideal? Tentu tidak. Tapi apakah ini tanpa sebab? Sama sekali tidak.
Pemerintah memiliki peran besar dalam menciptakan suasana politik yang sehat. Ketika rakyat merasa didengarkan, mereka tidak akan memilih jalan kekerasan. Maka, introspeksi harus dilakukan. Jangan buru-buru menghakimi para demonstran hanya dari bentuk aksinya. Lihat substansinya. Renungkan penyebab yang mendorong masyarakat turun ke jalan. Tindakan anarkis bukanlah pilihan utama, itu adalah reaksi terakhir dari kekecewaan yang tak lagi mampu dibendung.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar perjuangan tidak berubah menjadi kerusuhan. Aksi damai harus tetap menjadi pilihan utama. Jangan biarkan provokasi merusak tujuan mulia dari perjuangan itu sendiri. Kita semua, baik pemerintah maupun rakyat harus menjaga stabilitas sosial demi keberlangsungan bangsa ini.
Pada akhirnya, setiap demonstrasi menyimpan pelajaran berharga. Ia adalah cermin hubungan antara rakyat dan pemerintah. Jika direspons dengan bijak, demonstrasi bisa menjadi jembatan menuju perubahan yang positif. Namun jika terus diabaikan, bukan tidak mungkin ia berubah menjadi bara yang membakar kepercayaan publik. Saatnya pemerintah dan masyarakat bergandengan tangan untuk membangun pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.
