Katacyber.com | Banda Aceh – Wakil Ketua Umum Inisiator Muda Nusantara (IMN), Khairi Munahar, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi kinerja Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) yang telah melewati 100 hari masa kerja. Alih-alih membawa perubahan, duet kepemimpinan ini justru dinilai menghadirkan kekecewaan bagi masyarakat Aceh. Rabu, (21/05/2025).
“Kami dari Inisiator Muda Nusantara meminta Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera mengevaluasi kinerja Mualem-Dekfad. Karena selama 100 hari ini, bukan kerja nyata yang kami lihat, melainkan hanya polemik demi polemik yang mencuat di hadapan publik,” tegas Khairi.
Sebagai organisasi kepemudaan yang konsisten mengawal isu-isu kebangsaan dan tata kelola pemerintahan bersih, IMN merinci sederet polemik yang muncul selama masa awal kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh, antara lain:
- Pernyataan kontroversial terkait barcode SPBU se-Aceh
- Polemik komunikasi politik dalam urusan investasi
- Kisruh penunjukan Direktur Utama PT. PEMA
- Gonta-ganti jabatan Sekda Aceh
- Pembekuan dan pergantian Dirut Bank Aceh
- Isu tumbalnya kader demi istri kedua
- Polemik pasang-copot Sekjen partai
- Pembengkakan tim penyusun RPJM Aceh
Menurut Khairi, sejak pelantikan pada Rabu, 12 Februari 2025, duet Mualem-Dekfad telah menjabat selama lebih dari 100 hari. Namun hingga kini, tidak terlihat arah kerja yang jelas dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Maka dari itu, kami mendesak Presiden untuk turun tangan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kepemimpinan yang tidak kompeten. Membangun Indonesia butuh keseriusan semua pihak, termasuk kepala daerah,” ujarnya.
Khairi juga menyindir gaya kepemimpinan Mualem-Dekfad yang menurutnya lebih sibuk mengurus jabatan ketimbang menyelesaikan masalah rakyat.
“Kinerja macam apa itu? Saat Aceh menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, lambannya birokrasi, hingga minimnya inovasi, gubernur justru sibuk bagi-bagi kue jabatan dan menciptakan kegaduhan politik yang tidak berdampak apa-apa bagi rakyat,” tutup Khairi.
