Oleh Zulfata, CEO Media Katacyber.com
Idiom klasik “No Free Lunch” tampak selalu relevan dengan setiap zaman. Berbagai tantangan global dan perilaku lokal tidak mempengaruhi keusangan idiom tersebut. Idiom yang diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1800-an tersebut justru tak pernah usang, makna dan praktiknya semakin menyala hingga hari ini, baik dipraktikkan dalam duni bisnis, politik maupun pemerintahan (birokrasi).
Tidak ada makan siang gratis, idiom yang pertama kalinya diterapkan pada sebuah Bar di Crescent City (New Orleans) tersebut semakin populer hingga menjadi semacam alat bantu analisis multi sektor, terlebih saat suatu negara gemar menciptakan kebijakan yang menggratiskan seperti gratis Sembako, makan dan lainnya. Tentu melalui analisa “No Free Lunch” berbagai yang dianggap gratis tersebut akan dikenakan tarif dari sisi lainnya tanpa sepengetahuan penerima gratis. Bahkan, bukan bertujuan meringankan penerima barang atau jasa gratis tersebut, melainkan semakin memberat atau semakin menciptakan kesenjangan dan ketergantungan tergadap kebijakan gratis.
Pendekatan “No Free Lunch” yang awalnya diterapkan dalam dunia bisnis, kemudian secara bertahap menjadi tren dalam dunia politik pemerintahan. Pendekatan ini secara tidak sadar telah membangun iklim bisnis berkedok membantu rakyat. Berbagai kemasakan bantuan sosial, serta bantuan gratis lainnya dapat dipastikan sebagai upaya manipulatif dari sebuah program. Temuan ini hanya dapat digunakan ketika publik paham bagaimna maksud “No Free Lunch” bekerja dan mempengaruhi massa.
Jika relasi penguasa dengan rakyat di bagi menjadi dua wilayah, hulu dan hilir, maka rakyat berada di posisi hilir yang akan terus dihujani program gratis. Tetapi pada sisi lainnya, kebijakan yang dibuat pemerintah yang berada di hulu, justru rakyat dirugikan karena sebagai bagian untuk membayar berkali lipat dari apa yang telah digratisnkan.
Dapat dibayangkan misalnya, ada berapa titik kebocoran ABPN? Ada berapa kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat khusus yang masih berada di bawah garis kemiskinan? Ada berapa banyak pertumbuhan kesenjangan? Ada berapa Undang-Undang yang “dioreder” dan merugikan masa depan kedaulatan rakyat? Sampai kapan rakyat disetting menjadi “pengemis” di negerinya sendiri? Dan ada sebarapa banyak keistimewaan bagi mereka yang merampok uang rakyat? Dalam konteks inilah analisa “No Free Lunch”butuh dijadikan sebagai kesadaran kolektif dominasi rakyat Indonesia. Sehingga, analisis “No Free Lunch” ini penulis anggap bagian dari stimulus utama dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.
Namun demikian, tantangan untuk membumikan “No Free Lunch” tidak mudah. Upaya penerapannya masih jauh dari upaya yang memanipulasi rakyat. Hari ini, rakyat justru semakin “terhipnotis” dengan program-program yang sifatnya gratis. Rakyat tampak berada di posisi bangga ketika menerima uluran tangan penguasa tanpa ingin lebih mengetahui penguasa tersebut di bidang lain telah menikamnya dari belakang. Ada banyak wajah penguasa yang tidak ingin dilihat publik. Seolah-olah publik hanya ingin melihat apa yang telah diarahkan oleh para influenser binaan penguasa.
Kesadaran “No Free Lunch”ke akar rumput semakin kabur bahkan dilenyapkan oleh kreasi influenser binaan penguasa. Jurnalisme investigasi hari ini tampak mengalami kiamat akibat kreasi influenser tersebut. Jurnalisme investigasi sebagai bagian dari upaya untuk membedah “No Free Lunch” semakin tidak menarik perhatian masyarakat akar rumput. Masyarakat lebih cepat kagum dan tergerak serta tersentuh hatinya ketika mendapat program-program gratis dari penguasa tanpa ingin melihat sisi lainnya yang telah dirampok dari haknya sebagai rakyat Indonesia.
Dengan pemahaman “No Free Lunch” ini pula telah memberi sinyal kepada kita bahwa ada banyak praktik manipulatif yang sukses diciptakan oleh penguasa. Kesadaran “No Free Lunch” masih jalan di tempat dan menyala di lingkaran kelompok tertentu. “No Free Lunch” belum lagi menjadi konsumsi bagi masyarakat yang tanpa sadar telah dirampas hak-haknya sebagai rakyat yang patut disejahterakan secara keadilan hukum dan kebijakan strategis.
Bagaimana jadinya ketika ketergantungan yang program gratis tersebut semakin mewabah terhadap rakyat Indonesia? bagaimana jadinya ketika rakyat tidak mampu membedakan lebih baik efektif dan terjangkau dari pada digratiskan? Pada pandangan inilah rakyat Indonesia sejatinya tidak boleh berhenti berjuang mengevaluasi program pemerintah. Semakin rakyat mengalami ketergantungan dengan program gratis yang disulap dengan berbagai nama lainnya, selama itu pula aspirasi rakyat diubah menjadi pasar gelap kebijakan oleh penguasa.
Sebab, untuk menutupi program gratis tersebut tidak dapat dilakukan secara gratis, terlebih yang berada di lingkar kekuasaan adalah kelompok-kelompok pembisnis level internasional. Kondisi sedemikian mengakibatkan bahwa tidak ada kebijakan yang ditelurkan oleh kolaborasi penguasa (pembisnis) mengarah pada apa yang disebut gartis. Justru yang dimaksud gartis tersebut bukanlah sebagai bantuan, melainkan sebuah umpan untuk terus memperkuat dan terus menggandakan celah main manipulatif kaum lingkar penguasa.
Tanpa kesadaran “No Free Lunch” pula, publik tidak akan menyadari betul apa yang disebut ada harga ada kebijakan, ada kebijakan ada keuntungan, ada keuntungan ada yang dikorbankan. Pehatikan saja misalnya ketika semakin marak program suatu pemerintah yang sifatnya gratis, di sisi lainya pula berbanding lurus dengan peningkatkan ada berapa banyak rakyat digusur karena kepentingan korporasi? Ada berapa banyak pejabat publik penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak untuk kemakmuran rakyat, hingga pejabat di lingkar kekuasan hilang seketika kasusnya seakan tanpa jejak. Ini semua patut dicermati dalam bingkai penalaran terkait tidak ada makan siang gratis dalam panggung kekuasaan.
