Katacyber.com ǀ Sabang – Sabang sedang mengalami permasalahan sampah yang tak tertangani dengan baik. Peristiwa tersebut terjadi akibat petugas kebersihan menggelar aksi mogok kerja.
Informasi yang diterima katacyber.com, tercatat 142 petugas kebersihan belum mendapat gaji sejak bulan Januari 2025. Sehingga berkahir dengan aksi mogok kerja.
Terkait hal tersebut, Samsul Bahri, politisi Partai Bulan Bintang merespons keras pemerintah setempat. Dia menuding pemerintah kota gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dia mengaku pemerintah telah mendapat alokasi anggaran Rp 3,2 miliar, dan telah disahkan dalam APBK 2025 untuk penanganan kebersihan.
“Beberapa hari ini kita lihat pemerintah kota seperti tidak berdaya. Hanya karena persoalan sampah saja tidak mampu diselesaikan,” ujar Samsul sebagai anggota DPRK sekaligus Badan Anggaran (Banggar).
Lanjutnya, hingga kini, dana itu belum sampai ke tangan para pekerja yang seharusnya menerima haknya. DIa menegaskan bahwa anggaran kebersihan sudah tersedia dan tidak ada alasan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk menunda pembayaran gaji tenaga kebersihan.
“Saya pastikan anggaran untuk kebersihan sudah ada. Jadi, kenapa hak pekerja kebersihan ini belum dibayarkan? Ini menyangkut hidup banyak orang dan kebersihan kota!” ujarnya lagi.
Selain itu, Samsul menuding adanya ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, ada pengeluaran lain yang dipaksakan untuk kepentingan eksekutif, sementara hak tenaga kebersihan malah diabaikan.
“Ironisnya, ada banyak pengeluaran yang seharusnya tidak dibayarkan karena kepentingan pribadi, tapi malah diprioritaskan. Sementara, pembayaran tenaga kebersihan yang jelas-jelas bekerja malah ditunda,” ujarnya.
DIa juga mendesak Kepala DLHK segera mencairkan gaji tenaga kebersihan, agar krisis sampah ini tidak semakin parah.
“Jangan sampai alasan regulasi dijadikan tameng untuk tidak membayar hak pekerja. Kita ini punya uang! DPRK sudah menganggarkan biaya besar untuk penanganan sampah. Ini kegiatan rutin yang seharusnya sudah dipersiapkan sejak awal tahun. Kenapa bisa sampai begini?” tegasnya.
Sambungnya, tahun lalu, pemerintah kota telah menghabis hanya dalam 6 bulan dengan berbagai dalih aturan. Hingga saat ini, menurutnya “Ini jelas pemborosan yang disengaja, seharusnya dengan anggaran tersebut, sampah bisa ditangani selama 12 bulan,” pungkasnya dengan geram.
Sementara itu, Kepala DLHK Kota Sabang, Faisal, tidak membenarkan adanya alokasi anggaran untuk kebersihan sebesar Rp 3,2 miliar.
Dia menjelaskan, anggaran yang tertera dalam DIPA hanya Rp 2,7 miliar lebih.
“Saat ini tidak bisa dicairkan karena anggaran tersebut diperuntukkan bagi outsourcing. Sementara, sistem outsourcing belum bisa digunakan karena ada larangan dari pemerintah untuk mengadakan lelang. Itu yang menjadi kendala,” jelasnya saat dikonfirmasi Minggu (2/3/2025).
Saat ini, pihak mereka terus berusaha untuk mencari solusi atas gaji yang belum dibayar tersebut.
“Kami akan melakukan pergeseran anggaran agar mereka tetap mendapat upah kebersihan. Tapi tentu ini butuh proses,” tegasnya lagi.
Lanjut Faisal, pihaknya akan bertanggung jawab sembari menunggu Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Pada prinsipnya, kami siap pasang badan sebagai pimpinan. Namun, ini butuh kesepakatan bersama, khususnya dengan TAPD,” ujarnya.
Untuk mengatasi tumpukan sampah yang semakin mengkhawatirkan, Faisal memastikan PNS DLHK akan turun tangan membersihkan sampah usai sholat tarawih.
“Malam ini, habis salat tarawih, PNS DLHK yang bertugas di lapangan akan membersihkan sampah-sampah yang sudah menumpuk di titik-titik kritis,” katanya.
Dia menambahkan bahwa pembahasan final terkait pencairan anggaran kebersihan akan dilakukan pada 3 Maret 2025.
