Katacyber.com | Meulaboh – Ratusan mahasiswa Aceh Barat yang tergabung dalam “Aliansi Indonesia Gelab” melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK Aceh Barat pada, Kamis (20/2/2025).
Unras tersebut dilakukan sebagai bentuk protes mahasiswa terhadap pemerintah pusat dalam memberikan keputusan-keputusan yang dianggap dapat merugikan berbagai kalangan.
“Kami melakukan aksi sebagai warga negara Indonesia yang berkomitmen untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, dengan ini menyampaikan petisi untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang berpotensi merugikan masa depan bangsa, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hak-hak dasar rakyat,” jelas Putra Rahmat dalam orasinya.
Ia menyampaikan beberapa point tuntutan diantaranya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, evaluasi total program makan bergizi gratis, menolak efesiensi anggaran pendidikan dikarenakan adanya indikasi kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), menolak Dwi Fungsi ABRI merangkap jabatan dalam ranah sipil.
Rahmat juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang baru saja diterbitkan.
“Kami khawatir tanpa adanya peraturan turunan yang jelas, Inpres tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat. Kami menuntut agar pemerintah memberikan penjelasan yang lebih rinci serta langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru,” ungkapnya.
Dalam aksinya, peserta unras melakukan pembakaran ban bekas sebagai bentuk kekesalannya terhadap pemerintah.
Selain itu, Rahmat beserta peserta unras turut menyampaikan kekecewaannya atas kehadiran anggota DPRK yang hanya beberapa orang saja.
“Kami sangat kecewa anggota DPRK yang berhadir cuman pak Azwir, Mustafa Gaseu, Tengku Bachtiar, Ahmad Yani, Said Munzar (Buchek), Syukur, dan Abdul Rauf, yang lain kemana, apa lupa sama tanggung jawab sebagai wakil rakyat?,” tanya Rahmat.
Akhirnya penyampaian ia berharap anggota dewan dapan meneruskan aspirasi mereka kepada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi sehingga dapat ditindaklanjuti. Pihaknya juga akan mengirimkan petisi yang akan dikirimkan melalui kantor pos dengan tujuan kepada presiden republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Kami berharap apa yang menjadi tuntutan kami dapat disampaikan kepada pihak provinsi dan pusat sehingga dapat ditindaklanjuti, kami juga akan segera mengirimkan petisi kami melalui kantor pos yang akan kami berikan kepada presiden Prabowo,” pungkasnya.
Adapun tuntutan peserta unras diantaranya;
1. Prioritas anggaran yang adil untuk pendidikan dan kesehatan demi kemajuan bangsa.
2. Evaluasi terhadap program makan Blbergizi gratis agar lebih efektif dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Penghentian Dwifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil untuk menjaga konsistensi dengan cita-cita reformasi Indonesia.
4. Peninjauan dan klarifikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 agar setiap kebijakan yang diterbitkan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kepentingan rakyat.
