Oleh Budi Hasan (Pemerhati Sosial Politik)
Aceh hari ini tidak kekurangan slogan pembangunan. Yang masih kurang adalah keberanian untuk menjadikan kemiskinan dan pengangguran sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintah. Kita terlalu sering membicarakan pembangunan dalam bentuk proyek, seremoni, rapat, kunjungan, dan angka-angka anggaran, sementara persoalan paling mendasar masyarakat masih sama: sulit mendapatkan pekerjaan, pendapatan tidak stabil, harga kebutuhan hidup meningkat, dan banyak keluarga masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Data BPS menunjukkan bahwa pada Februari 2026 Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh mencapai 5,88 persen, dengan sekitar 156 ribu orang berada dalam kondisi menganggur. Lebih mengkhawatirkan lagi, jumlah penduduk yang bekerja justru turun sekitar 55 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Pada saat yang sama, 64,15 persen pekerja Aceh berada di sektor informal. Artinya, persoalan Aceh bukan sekadar menyediakan pekerjaan, tetapi juga menciptakan pekerjaan yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan pendapatan yang layak.
Pertanyaannya kemudian sederhana: kalau pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 4,09 persen pada triwulan I 2026, mengapa masyarakat belum merasakan perubahan yang berarti dalam kehidupan mereka? Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, berkembangnya UMKM, investasi yang nyata, dan meningkatnya daya beli masyarakat. Jika ekonomi tumbuh tetapi anak muda tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah perlu mempertanyakan kualitas pertumbuhan tersebut.
Aceh juga harus berhenti terlalu bergantung pada pola pembangunan yang berorientasi pada belanja pemerintah. Anggaran besar tidak otomatis menghasilkan masyarakat sejahtera. Yang harus dipertanyakan bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi ke mana uang tersebut mengalir dan seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat. Setiap rupiah anggaran seharusnya dapat dijelaskan kontribusinya terhadap penciptaan pekerjaan, peningkatan produksi, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Ironisnya, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Aceh justru pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sekitar 41,39 persen dari tenaga kerja. Namun sektor ini masih menghadapi persoalan klasik: produktivitas rendah, akses pasar terbatas, harga hasil produksi tidak stabil, modal terbatas, teknologi yang belum merata, serta lemahnya pengolahan hasil pertanian.
Di sinilah pemerintah seharusnya mengubah cara berpikir. Jangan hanya memberikan bantuan kepada petani, tetapi bangun ekosistem agar petani mampu menghasilkan nilai tambah. Aceh memiliki kopi, nilam, pala, kakao, kelapa, sawit, hasil perikanan, dan berbagai komoditas lainnya. Namun terlalu banyak komoditas masih dijual sebagai bahan mentah. Akibatnya, nilai ekonomi terbesar justru dinikmati oleh pihak yang melakukan pengolahan dan pemasaran di luar Aceh.
Contohnya sederhana: petani tidak boleh hanya diposisikan sebagai produsen bahan baku. Pemerintah harus mendorong industri pengolahan di Aceh, memperkuat koperasi dan kelompok usaha, membuka akses pembiayaan, membantu sertifikasi dan standardisasi produk, serta menciptakan jaringan pemasaran sampai ke pasar nasional dan internasional. Kalau bahan baku berasal dari Aceh tetapi keuntungan terbesar justru tercipta di luar Aceh, maka pembangunan ekonomi kita belum selesai.
Persoalan ini semakin penting setelah Aceh mengalami bencana besar yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik. Jalan, jembatan, rumah dan fasilitas umum memang penting, tetapi masyarakat juga membutuhkan pemulihan sumber penghidupan. Petani membutuhkan lahannya kembali produktif, nelayan membutuhkan alat tangkap, pedagang membutuhkan modal, pelaku UMKM membutuhkan pasar, dan pekerja membutuhkan kesempatan kerja.
Karena itu, isu yang muncul mengenai dana pemulihan sektor pertanian harus menjadi perhatian serius. Ketika terdapat anggaran besar untuk pemulihan tetapi masyarakat masih menunggu realisasinya, pemerintah harus memberikan penjelasan yang terbuka mengenai proses, hambatan, dan target pencairannya. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dua kali: pertama karena bencana, kedua karena lambannya birokrasi. Kritik terhadap persoalan ini bukan berarti menolak pemerintah, tetapi justru bentuk tuntutan agar pemerintah bekerja lebih cepat dan bertanggung jawab.
Aceh juga perlu berhenti menjadikan politik sebagai pusat dari seluruh perhatian pembangunan. Masyarakat tidak hidup dari konflik antarkelompok politik, perdebatan elite, pencitraan, atau perang narasi di media sosial. Masyarakat membutuhkan pekerjaan. Anak muda membutuhkan masa depan. Petani membutuhkan harga yang layak. Nelayan membutuhkan kepastian penghasilan. Pelaku usaha membutuhkan pasar. Dan keluarga miskin membutuhkan jalan keluar yang nyata dari kemiskinan.
Pemerintah Aceh harus berani mengukur keberhasilan pemerintahannya dengan indikator yang konkret: berapa ribu lapangan kerja baru yang tercipta, berapa banyak masyarakat yang keluar dari kemiskinan, berapa banyak UMKM yang naik kelas, berapa banyak investasi produktif yang masuk, berapa besar pendapatan petani meningkat, dan berapa banyak anak muda Aceh yang akhirnya memiliki pekerjaan layak di daerahnya sendiri.
Jangan sampai setiap tahun kita sibuk membanggakan serapan anggaran, tetapi lupa bertanya apakah kehidupan rakyat benar-benar membaik. Jangan pula setiap program dianggap berhasil hanya karena selesai dilaksanakan. Sebuah program baru layak disebut berhasil apabila menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Aceh memiliki sumber daya alam, posisi geografis, potensi pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, serta sumber daya manusia yang besar. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata ketiadaan potensi, tetapi bagaimana potensi tersebut dikelola menjadi kekuatan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus mulai memindahkan fokus dari pembangunan yang sekadar terlihat menjadi pembangunan yang terasa.
Pada akhirnya, Aceh tidak membutuhkan terlalu banyak janji. Aceh membutuhkan pekerjaan yang nyata, ekonomi yang produktif, anggaran yang tepat sasaran, birokrasi yang cepat, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Pemerintah boleh membangun gedung, jalan, dan berbagai proyek lainnya, tetapi jangan sampai lupa bahwa tujuan akhir pembangunan adalah manusia.
Jika kemiskinan masih menjadi persoalan, jika pengangguran masih tinggi, jika anak muda masih mencari pekerjaan ke luar daerah, dan jika petani masih kesulitan meningkatkan pendapatannya, maka pemerintah belum boleh merasa puas.
Aceh mesti fokus keluar dari kemiskinan dan pengangguran. Bukan sekadar mengurangi angkanya di atas kertas, tetapi benar-benar mengubah kehidupan masyarakat. Karena ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa sering pemerintah berbicara tentang kesejahteraan, melainkan seberapa banyak rakyat yang akhirnya benar-benar hidup sejahtera.
