Oleh Zulfata (Ketua Umum Angkatan Muda Mudi Perjuangan Aceh/AMMPA)
Pola komunikasi polik pemerintah daerah Aceh (provinsi/kabuputen/kota) dengan komunikasi politik Pemerintah Pusat (lintas kementerian) cenderung menampilkan sejauhmana kemampuan kepemimpinan di Aceh. Analisa kepemimpinan ini bukan saja bicara karut-marutnya kualitas kepemimpinan yang sedang berlangsung, namun juga di waktu bersamaan menampilkan sinyal bahwa mengapa benang kusut komunukasi politik kedua belah pihak justru memposisikan rakyat Aceh semakin terhimpit masalah klasik, yaitu; kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran hingga bencana ekologi.
Katakanlah Aceh telah diberikan politik karpet merah dengan berbagai kekhususan, lantas mengapa kekhususan hukum dan politik serta adat-istiadat itu seakan tak berdaya mengangkat harkat dan martabat seluruh masyarakat Aceh. Jika masih percaya bahwa problem kemiskinan-pendidikan, kesehatan, penggangguran-bencana ekologi terletak pada pada afektivitas kebijakan, tentu kunci segala jawabannya adalah kepemimpinan, lebih tepatnya kepemimpinan tegas dan berintegritas.
Jika fokus pada persoalan mengapa Aceh dengan kolaborasi pusat seakan tak mampu menuntaskan bencana selama satu tahun? Di saat program dan setoran uang tunai lintas daerah sudah masuk ke Aceh? meski ada problem transparansi dan lambannya kepemimpinan birokrasi serta drama politik yang ditampilkan. Faktanya Aceh hari ini bukan saja remuk di depan angka kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga melekat pada bom waktu pada pemimpin yang menyandang amanah rakyat karena tak mampu memikul beban kerakyatan seperti kemiskinan dan seterunya itu. Pada hal, pilihan solusinya nyaris di depa pada dan di mana-mana.
Dalam konteks inilah, jika kita berkaca pada beberapa periode ke belakang, Aceh telah mengalami krisis kepemimpinan, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Perhatikan saja misalnya tingkat kepercayaan publik Aceh terhadap pemimpin daerahnya, rakyat Aceh lagi-lagi tertipu oleh pemimpinnya sendiri. Misalnya ada pemimpin yang mengaku memiliki investasi 200T, hingga telah mengklaim membagikan bantuan dan program kerakyatan secara tepat sasaran.
Memang pokok persoalan yang menyebabkan Aceh mengalami krisis kepemimpian tegas dan berintegiritas bersifat kompleks, mulai dari proses rekrutmen partai politik pada kontestasi politik, hingga kultur politik yang masih terjebak pada praktik transaksional tanpa kontrak politik kemaslahatan kolektivitas rakyat.
Poros politik sebagai bagian dari cara kerja mesin politik di Aceh telah terlanjur membelah, tersekat, lawan dan kawan, sementara itu elite pengambil keputusan terus menciptakan kerusakan sistem sosial ekonomi ke bawah. Sehingga wajar saja kalangan elite pejabat terus kaya raya dengan sejumlah asetnya, kemudian para pengikutnya-buzers tampak kehausan dan mengalami ketergatugan yang tak sehat. Oleh karena itu, kemandirian ekonomi rakyat Aceh tidak pernah terwujud sebagai dampak nyata dari apa yang disebut krisis kepemimpinan.
Bagi AMMPA, kepemimpinan tegas dan berintegritas adalah bahan bakar apa yang disebut strong leadership (kepemimpinan kuat), inspirasi sejarahnya jelas terletak pada kepemimpinan Iskandar Muda, Sultanah Safiatuddin, Malahayati, Teuku Umar, Tjut Nyakdien, Teu Fakinah dan seterusnya.
AMMPA tidak memandang proses politik administratif dan traksaksional adalah satu-satunya jalan mencetak pemimpin tegas dan berintegritas. Justru sebaliknya, proses administrative dan transaksional yang dimaksud hanya sebatas alternatif rezim sembari menunggu lahirnya kepemimpinan organik, kuat dan berintegritas sejak muda, dan hal ini muncul dalam proses pengkaderan yang dalam AMMPA disebut sebagai pengkaderan berbasis peradaban Aceh.
Dalam konteks itulah, AMMPA terus berusaha merangkul generasi muda Aceh di manapun berada dalam rangka menerapkan stretegi pengkaderan berbasis peradaban Aceh, yang nantinya akan mampu mencetak dan medorong maraknya pemimpin-pemimpin berani dan berintegritas lintas waktu dan wilayah se-Aceh.
Di akui atau tidak, Aceh hari sedang mengalami kekosongan pemimpin tersebut, tergerus “politik boneka” dan menggadaikan rakyat. Fasisme lokal ke-Acehan nyaris terjadi. Ketimpangan kaya dan miskin secara tidak langsung mempengaruhi hasil akhir suara rakyat Aceh.
Akhirnya, AMMPA tidak ingin Aceh dibiarkan liar proses pengkaderan politiknya, generasi Aceh harus dibesarkan melalui komitmen untuk mampu memimpin tegas dan berintegritas di kemudian hari. Karena dengan komitmen sedemikianlah Aceh tidak akan seperti keledai, jatuh di kubangan yang sama. Boleh jadi kubangan di kemudian hari adalah berbentuk kemiskinan, pengangguran, hingga kembali terpaksa memilih pemimpin boneka.
Semua kubangan tersebut tentunya bertentagan dengan spirit perjuangan Aceh. Oleh karena itu, AMMPA berjuang keras agar Aceh tidak boleh dipermaikan oleh elitnya sendiri. Sebab kewibawaan Aceh sangat ditentungan oleh tingkat ketegasan dan integritasnya. Jika pemimpin Aceh tegas dan berintegritas, tentu cerminan tersebut mempengaruhi bagaimana kita mampu bersanding dengan pusat tanpa banyak sandiwara dan mubazir diri untuk teriak-teriak merdeka sambil mencuri hak kesejahteraan rakyat Aceh sendiri.
